Breaking News

Datangi Mabes Polri, TPDI Minta Baintelkam Jelaskan SKCK Para Capres

Datangi Mabes Polri, TPDI Minta Baintelkam Jelaskan SKCK Para Capres.

Sejumlah advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendatangi Badan Intelijen Kemanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam). Kedatangan mereka disambut oleh Kasubdit Giatmas Baintelkam AKBP Sudono Sambodo.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, pihaknya ingin meminta Baintelkam membuka latar belakang para pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019.

Menurut Petrus, ada pasangan Capres yang memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK yang mencurigakan. “Meminta kejelasan SKCK Capres. Baintelkam hendaknya membuka ke publik, latar belakang sebenarnya SKCK itu,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Kamis (23/08/2018).

Misalnya, lanjut Petrus, pihaknya mendapat copy salinan SKCK Capres Prabowo Subianto. Menurut dia, SKCK itu diduga bersumber dari keterangan palsu. “Atau ada yang dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini semua harus dibuka dong,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, TPDI memasukkan juga Surat Resmi No. : 0.7/TPDI/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Baintelkam Polri, tujuannya untuk meminta klarifikasi mengenai SKCK No.: SKCK/YANMAS/8721/VII/2018/ BAINTELKAM, Tanggal 24 Juli 2018, tertera atas nama Prabowo Subianto, untuk keperluan menuju Persyaratan Calon Presiden Republik Indonesia.

“Karena SKCK dimaksud sudah beredar luas di medsos sebelum diserahkan ke KPU sebagai salah satu syarat administrasi pencalonan,” katanya.

Selain menyampaikan surat, TPDI juga sempat berdialog dengan Kasubdit Giatmas Baintelkam AKBP Sudono Sambodo. Petrus menanyakan proses diterbitkannya SKCK setiap Bacapres dan Bacawapres dalam Pilpres 2019.

“Kami memperoeh penjelasan bahwa semua Pemohon SKCK, sama prosedurnya, termasuk untuk Capres,” ujarnya.

Dia mengatakan, SKCK Baintelkam Polri yang berisi pernyataan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, patut diduga bersumber dari keterangan yang dipalsukan.

“Karena terdapat fakta yang sudah menjadi notoire feiten bahwa Prabowo Subianto, pada tahun 1998 pernah diperiksa oleh Puspom TNI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena diduga melakukan Tindak Pidana Penculikan dan Penghilangan Kemerdekaan Para Aktivis Mahasiswa,” ujar Petrus.

Lagi pula, lanjut Petrus, Keputusan DKP Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP, tanggal 21 Agustus 1998, merekomendasikan Prabowo Subianto untuk diberhentikan dari Dinas Militer, karena terbukti melakukan Pelanggaran Hukum, Etika dan Disiplin yang merugikan kehormatan TNI, kehormatan Bangsa dan Negara. “Nah, itu kok tidak dijadikan referensi sebelum SKCK dikeluarkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia melanjutkan, Baintelkam Polri seharusnya melakukan verifikasi dan klarifikasi seputar informasi publik pada Capres-Cawapres.

Dikatakan dia, hal itu sangat penting, karena Indonesia sedang dalam proses melahirkan pemimpin nasional melalui Pemilu.

“Jadi, kita ini bukan sedang memilih calon karyawan di sebuah perusahaan yang mensyaratkan SKCK,” ujarnya.

Tidak hanya Baintelkam, menurut Petrus, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Puspom TNI, Polri dan masyarakat harus bersama-sama melakukan klarifikasi dan mengkonfirmasi semua hal terkait dengan SKCK para Pasangan Capres-Cawapres. “Tujuan agar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung,” ujarnya.

Terkait surat permintaan klarifikasi dari TPDI, oleh Kasubdit Giatmas Baintelkam AKBP Sudono Sambodo mengatakan pihaknya akan menanggapi secara tertulis pada kesempatan berikutnya.

Petrus menambahkan, TPDI  memberikan apresiasi kepada pihak yang sudah mempublish SKCK ke ruang publik. “Sehingga publik bisa memberikan penilaian, masukan dan koreksi, manakala terdapat kekeliruan atau kesalahan, baik mengenai isi SKCK itu sendiri maupun proses ketika SKCK itu diterbitkan, sebagai bagian dari pelaksanaan peran serta masyatakat,” ujarnya.

Petrus menegaskan, klarifikasi ini sangat penting, karena tahapan Pemilihan Presiden 2019 tengah memasuki babak verifikasi persyaratan Administrasi Pasangan Calon. Pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu, para Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan pendaftaran di KPU.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*