Breaking News

Datangi Kementerian, Masyarakat Perhutanan Nasional Minta Legalisasi Pendamping Petani

Datangi Kementerian, Masyarakat Perhutanan Nasional Minta Legalisasi Pendamping Petani.

Petani Masyarakat Perhutanan Sosial yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Perhutanan Sosial (Sekber PS) Wilayah Jawa mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Kedatangan mereka adalah untuk meminta kepastian legalisasi terhadap pendamping petani agar dimasukkan dalam program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Delegasi Sekretariat Bersama Perhutanan Sosial (Sekber PS) Wilayah Jawa, Hanafi menyampaikan hal itu ketika rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto, di kantor Kementerian, Kamis (28/09/2017).

Menurut Hanafi, IPHPS dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas persoalan kehutanan dan sekaligus memperbaiki hutan, dengan memberikan legalisasi kepada pendamping petani.

“Masyarakat sadar keterlibatan dalam rangka penjagaan dan keamanan hutan, mengingat masyarakat di sekitar kawasan hutan ya hidup dari kawasan hutan,” ujar Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjaga dan merawat hutan dengan cara menanam jenis tanaman kayu yang cepat tumbuh (fast growing species) yang juga dikombinasikan dengan tanaman buah-buahan atau pangan lainnya.

IPHPS memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan dalam pemanfaatan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Diantaranya melalui pemanfaatan air, energi air, dan jasa wisata alam.

Selain itu, pada hutan produksi dan hutan lindung dapat dilakukan pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon. Sedangkan dalam hutan tanaman, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu.

Para petani menyampaikan, mendukung program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani karena telah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Hadi Daryanto yang Mewakili Menteri LHK dalam audiensi tersebut mengatakan, pengelolaan IPHPS dalam melestarikan hutan akan diserahkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Semua areal yang didaftarkan itu, akan dilakukan verifikasi dan pemetaan dengan drone, mana yang pakai kemitraan dan mana yang pakai IPHPS,” kata Hadi.

Hadi mengatakan, akan memastikan legalisasi IPHPS diterima oleh masing-masing anggota LMDH, yang sudah terdaftar dan diverifikasi.

Hadi Daryanto juga berpesan agar para petani tidak ragu dalam menggunakan IPHPS ini. “Jangan ada keributan horizontal dan konfrontatif. Izin kelola ini dari Dirjen PSKL atas nama Menteri. Sesuai ketentuan hukum sederajat. Jangan ragu dengan memegang izin IPHPS ini,” ucapnya.

Selain itu, para petani juga meminta agar KLHK mencermati kemungkinan adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang tidak benar-benar mewakili petani-petani di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*