Breaking News

Datangi Kejaksaan Agung, Masyarakat Desak Jaksa Agung HM Prasetyo Segera Eksekusi Hutan Register 40 Padang Lawas

Datangi Kejaksaan Agung, Masyarakat Pertanyakan Eksekusi Hutan Register 40 Padang Lawas.

Anggota masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Hukum (GMSKH) mendatangi Kompleks Kejaksaan Agung, di Jakarta. Kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan Jaksa Agung HM Prasetyo yang tak kunjung melakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung No 2642K/Pid/2006 tentang Hutan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara.

Koordinator GMSKH, Marthin Laurel mengatakan, Kejagung sebagai eksekutor segera mengeksekusi putusan yang sudah mandeg sejak 2006 itu.

“Sudah terhitung 10 tahun, tak kunjung dieksekusi. Kami mempertanyakan hal itu kepada Bapak Jaksa Agung HM Prasetyo yang terhormat. Ada apa gerangan?” tutur Marthin Laurel, di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (24/04/2018).

Marthin menyampaikan, pihaknya menitipkan surat kepada Jaksa Agung yang berisi desakan agar segera mengeksekusi lahan yang dikuasai oleh perusahaan milik pengusaha (Alm) DL Sitorus itu.

Menurut dia, Kejagung sebagai eksekutor malah tampak berleha-leha hingga belasan tahun ini. Sikap institusi Adhiyaksa itu menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

“Kami menduga, pihak perusahaan dengan Jaksa sebagai eksekutor ada main,” ujar Marthin.

Marthin menerangkan, perihal perkebunan kelapa sawit di Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu, pada 2006, MA telah mengeluarkan putusan inchract. MA juga sudah memerintahkan Jaksa untuk segera melakukan eksekusi.

Dia merinci, dalam putusan MA No 2642K/Pid/2006 itu, Negara cq Kejaksaan Agung diperintahkan melakukan eksekusi terhadap Hutan Padang Lawas seluas 23.000 hektare.

“Lahan itu dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda, dan itu harus segera disita, beserta seluruh bangunan di atasnya,” ungkap Marthin.

Masih berdasarkan putusan MA itu, lanjut dia, Kejagung juga seharusnya sudah melakukan eksekusi terhadap perkebunan kelapa sawit Padang Lawas seluas 24.000 hektare yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda beserta bangunan di atasnya.

Dengan terus beroperasinya perusahaan di lahan itu, lanjut Marthin, selama 10 tahun saja perusahaan diperkirakan mencapai omzet Rp 4,98 triliun. Hal itu dikalkulasi dari luas lahan 47.000 hektare X 10 tahun X Rp 106.000.000 per hektare.

“Dan diperkirakan untung yang terus diraup hingga 10 tahun terakhir telah mencapai Rp 3 triliun,” kata Marthin.

Nah, lanjut dia, keuntungan sebesar Rp 3 triliun itu diduga masuk kantong PT Torganda, PT Torus Ganda, KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub yang masih bercokol di wilayah itu.

“Karena itu, kami mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyitaan kebun kelapa sawit Padang Lawas, dan juga menyita seluruh aset 4 perusahaan itu. Sekeligus, harus meminta pertanggungjawaban hukum dari pengurus keempat perusahaan itu,” urainya.

Marthin juga mewanti-wanti Jaksa Agung HM Prasetyo ada main dengan pembiaran tanpa eksekusi putusan MA itu. Sebab, menurut Marthin, saat ini tahun politik di Indonesia, para politisi dan pengusaha memutar uang haram itu untuk bermain di Pilkada.

“Dikhawatirkan uang itu dicuci atau terjadi money laundry, melalui Pilkada-Pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Marthin.

Apabila tidak segera ada tindakan eksekusi, lanjut dia, maka pihaknya akan melaporkan hal ini ke Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi III DPR, ke MA, ke Ombudsman dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan datang lagi menagih Jaksa Agung, agar segera melakukan eksekusi,” tutup Marthin.

Laporan mereka diterima oleh Staf Pengaduan dan Penerangan Kejaksaan Agung. Dan berjanji akan segera meneruskannya ke petinggi Kejagung.(JR)

2 Comments on Datangi Kejaksaan Agung, Masyarakat Desak Jaksa Agung HM Prasetyo Segera Eksekusi Hutan Register 40 Padang Lawas

  1. Laporan nya cuma diterima oleh Staf Pengaduan dan Penerangan Kejaksaan Agung tapi ntah kapan di tindak lanjutinya

  2. udah 10 tahun pun belumdi eksekusi?kredit rumah dah lunas ituu
    apa aja kerja kejagung selama 10 tahun ini?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*