Breaking News

Datangi Gedung DPR Aktivis Desak Pembatalan Pemberian Penghargaan Kepada Sri Mulyani, Sebaiknya Diberikan Kepada Perempuan Pejuang Petani Ibu Patmi

Datangi Gedung DPR Aktivis Desak Pembatalan Pemberian Penghargaan Kepada Sri Mulyani, Sebaiknya Diberikan Kepada Perempuan Pejuang Petani Ibu Patmi.

Puluhan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka mendesak DPR segera membatalkan pemberian penghargaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menyampaikan, kedatangan mereka juga memberikan secara simbolis dua poster berisi Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR dan Batalkan Penghargaan Untuk Sri Mulyani.

 

“Kami meminta agar DPR membatalkan rencana pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani,” tutur Sya’roni, di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

 

Para aktivis diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah. Kepada Fachri, Prima menjelaskan agar sebaiknya penghargaan dialihkan dan diberikan kepada pejuang petani, yakni Ibu Patmi dari Kendeng, yang telah meninggal dunia karena mempertahankan hak dan tanahnya.

 

“Kami mendesak DPR untuk memberikan penghargaan kepada Almarhumah Ibu Patmi dan ibu-ibu lainnya dari Kendeng Jawa Tengah yang telah terbukti memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Sya’roni.

 

Seperti diberitakan, Melalui BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), DPR RI berencana memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada 14 Maret 2018.

 

Menurut Sya’roni, hal itu patut disesalkan. Sebab, menurut dia, Sri Mulyani tidak layak menerima penghargaan dari lembaga wakil rakyat karena prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro kepada rakyat kecil.

 

“Lihat saja, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, hutang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan  nilai tukar rupiah ambruk, tidak hanya terhadap dollar amerika tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan. Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat diantaranya mencabut berbagai subsidi,” tutur Sya’roni.

 

Sya’roni menegaskan, Sri Mulyani juga pernah diperlakukan sebagai musuh oleh mayoritas anggota DPR, karena dianggap terlibat dalam skandal bail-out Bank Century Rp. 6,7 triliun.

 

“Bahkan dalam rapat paripurna DPR merekomendasikan agar diusut secara hukum. Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasus itu kini tidak jelas penyelesainnya, maka mestinya yang dilakukan oleh DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius,” ungkap dia.

 

Bila DPR tetap ingin memberikan penghargaan kepada perempuan Indonesia, lanjutnya, maka sebaiknya diberikan kepada ibu-ibu dari Kendeng Jawa Tengah yang berhari-hari demo dengan menyemen kakinya di depan Istana Negara untuk menolak pembangunan pabrik semen di daerahnya.

 

“Terkhusus, penghargaan bisa diberikan kepada Ibu Patmi sebagai salah satu peserta aksi yang meninggal dunia dalam perjuangan tersebut,” pungkas Sya’roni.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*