Breaking News

Darurat Konflik Agraria, Kapan Keadilan Akan Berpihak Kepada Petani

Tuntaskan Penyelesaian konflik agraria yang pro petani.

Presiden Joko Widodo diminta untuk peka dan turun langsung mengatasi persoalan konflik agraria yang dialami petani dengan pengusaha hitam.

 

Di berbagai daerah, konflik agraria selalu merugikan petani dan pemilik lahan yang sah. Petani dan keluarganya selalu menjadi korban ketidakadilan dikarenakan pengusaha hitam merampas tanah dengan mempergunakan aparat Negara dan juga mempermainkan hukum.

 

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP STN) Ahmad Rifai menyampaikan, para petani bahkan sudah tidak sanggup menahan penderitaan akibat perampasan dan juga serangkaian intimidasi yang dilakukan oleh para pengembang hitam dengan memperalat aparatur pemerintahan untuk menekan petani.

 

“Apakah harus terus mengemis-ngemis kepada pemerintah agar diperhatikan? Kapan petani yang menjadi korban dari konflik agraria bisa memperoleh keadilan di Republik ini? Presiden Jokowi harus melihat langsung dan turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan konflik agrarian yang telah merugikan para petani,” papar Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP STN) Ahmad Rifai dalam keterangan persnya yang diterima Sinar Keadilan.

 

Yang paling dekat dan paling terbaru terkait konflik agraria, lanjut Rifai, adalah kejadian yang menimpa para petani di Karawang, Jawa Barat. Seharusnya, Istana Negara peka dan segera bertindak untuk menyelamatkan para petani dari kerakusan tangan-tangan pengembang jahat yang berkolaborasi dengan oknum aparat Negara.

 

Kemarin, lanjut Rifai, dapat disaksikan penggusuran perumahan warga di Rawajati, Jakarta oleh Pemerintah DKI Jakarta yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal, anak-anak tidak dapat pergi sekolah, orang tua mereka tidak dapat bekerja. Jika demikian dapat dipastikan penggusuran ini telah menghancurkan generasi penerus bangsa menuju bangsa yang mandiri, berdikari dan berkebudayaan.

 

“Penggusuran tidak hanya terjadi di DKI Jakarta saja tapi di seluruh pelosok negeri ini karena dengan penggusuranlah harta kekayaan para pemilik modal ini tumbuh dengan subur,” ujar Rifai.

 

Buktinya, lanjut dia, pada Kamis, 1 Agustus 2016, sebanyak 10 desa di empat kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur,Ciampel dan Pangkalan) mengalami penggusuran yang dimodali oleh PT Pertiwi Lestari dengan memobilisasi kurang lebih 950-an  Brimob dan aparat dari Pemeritah Kabupaten Karawang.

 

Pada saat itu, lanjut Rifai, upaya penggusuran masih dapat dibendung karena persatuan warga, yang sebagian besar kaum tani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) dan Gerakan Nasional Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Untuk Trisakti.

 

Namun, penggusuran tidak berhenti sampai disitu, sebab PT Pertiwi Lestari yang dikawal oleh personel Brimob yang memasang tenda di lokasi penggusuran dan Pemkab Karawang melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga dengan menyodorkan dokumen yang harus ditandatangani, yakni berisi pernyataan menerima dana kerohiman sebesar Rp 30.000.000.

 

“Tindakan ini bagi penggusur cukup efektif karena ada sebagian warga yang ketakutan terpaksa menerimanya. Dengan menerima dana kerohiman yang merupakan akal licik pemilik modal, akibatnya petani merelakan rumahnya dihancurkan oleh milisi sipil seperti preman sewaan dan satpam perusahaan, dengan alat berat dan meninggalkan ladang serta padinya yang sedang menguning,” ungkap Rifai.

 

Jumat, 2 September 2016, diterangkan dia, dikabarkan bahwa anggota Brimob dan Milisi Sipil yang di mobilisasi PT Pertiwi Lestari sudah meninggalkan warga, namun aktivitas manipulasi serta intimidasi masih tetap mereka lakukan.

 

Siang harinya, lanjut Rifai, seseorang beranama kemarin Heru Rahmad Budiman, yang merupakan kaki tangan PT Pertiwi Lestari, Abdul Latif yang merupakan Mantan Menteri Tenaga Kerja Era Orde Baru, dan Kepala Desa Wanajaya, Emin Saefudin serta Serka Sukahar  yang merupakan Babinsa Desa Wanajaya, mendatangi seorang Ibu bernama Marni. Lalu mereka membawa Marni ke Rumah Makan Alam Sari.

 

Dengan melakukan penipuan yang menyatakan bahwa Pak Maman—Maman adalah Ketua Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTB)–akan menyusul, lalu mereka membawa Marni menuju lokasi.

 

Namun, setelah cukup lama menunggu, Pak Maman tak kunjung datang hingga pada pukul 23.00 WIB. Kemudian, Marni dibawa menuju BRI Cabang Karawang dan melakukan tekanan transaksi (transaksi di Bank BUMN tengah malam secara tunai adalah keistimewaan pada nasabah tertentu). Ibu Marni terpaksa menerima Rp 80.000.000,- sebagai ganti bangunan rumah.

 

“Sebelumn melakukan penipuan dan tekanan ke Ibu Marni itu, pihak PT Pertiwi Lestari telah terlebih dahulu melakukan intimidasi kepada anak Ibu Marni yang menjadi guru di SD Klari, Karawang, dimana dia harus menekan ibunya sendiri untuk menerima dana ganti rugi dari PT Pertiwi Lestari,” ungkap Rifai.

 

Dalam situasi tekanan tersebut, Marni mendengarkan ucapan Kepala Desa Wanajaya bahwa dia tak sanggup berbuat apa-apa karena ini kehendak dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

 

Menjadi catatan bahwa Petani 10 desa dari empat kecamatan tersebut menolak apapun bentuk dana yang ditawarkan oleh pihak penggusur selain berdaulat atas tanah sebagaimana amanat surat menteri ATR/Kepala BPN RI yang menyatakan tanah a.n. PT Pertiwi Lestari dengan HGB Nomor 11 dan HGB Nomor 40 serta pada areal perhutani tidak boleh ada kegiatan apapun sampai adanya penyelesaian konflik. Masyarakat pun masih dalam proses pengajuan sertifikat kepada pemerintah.

 

“Sudah jelas sekarang, bahwa ada invisible hand yang ditengarai bermain di tengah konflik agraria ini dengan munculnya tokoh-tokoh sekalliber nasional yang ikut andil dalam proses penggusuran di lapangan dan ketidakberdayaan pemerintah setempat melawan desakan-desakan yang menginginkan rakyat kehilangan hak-hak agrarianya,” ujar Rifai.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP STN) Yoris Sindhu Sunarjan menjelaskan, konflik petani Karawang dengan pengembang yang menyerobot lahan mereka yakni anak perusahaan PT Agung Podomoro Land itu sudah terjadi sejak tahun 1974. Pada saat itu PT Dasa Bagja mengklaim telah menfaatkan tanah sejak tahun 1958 dengan meminjam surat-surat tanah seperti girik dan leter C untuk mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU).

 

Kemudian HGU yang diurus oleh PT Dasa Bagja sendiri tidak pernah keluar, tetapi PT Dasa Bagja tidak mengembalikan dokumen hak atas tanah masyarakat tersebut.

 

“Jadi warga tetap memanfaatkan tanah untuk bertani secara turun-temurun bahkan warga membayar pajak kepada Negara,” ucap dia.

 

Tetapi pada tahun 1986, PT Dasa Bagja mengalihkan pengurusan permohonan HGU kepada PT Makmur Jaya Utama tanpa sepengetahuan warga tetapi tidak kunjung mengapatkan Hak Guna Usaha.

 

Lalu pada tahun 1990, PT Makmur Jaya Utama mengalihkan lagi kepada PT Sumber Air Mas Pratama tanpa sepengetahuan warga. Kemudian pada Oktober 2014, PT Sumber Air Mas Pratama dengan bantuan preman sekitar 500 orang mencoba menguasai lahan warga secara fisik hingga mengakibatkan para petani mengalami luka berat akibat bacokan.

 

Kemudian warga kembali dikejutkan dengan adanya pemberitaan lagi bahwa PT Agung Podomoro Land telah mengambil alih lahan produktif seluas 350 hektar dari PT Sumber Air Mas Pratama, lalu kini, petani pun berhadapan dengan perampas lahan mereka yang bernama PT Pertiwi Lestari.

 

“Warga dari empat desa di Karawang melakukan perlawanan terkait pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi lahan atas penetapan ketua pengadilan negeri Karawang yang menetapkan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 24 Juni 2014,” ucap dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*