Breaking News

Darurat, Angka Perkawinan Anak di Indonesia Sangat Tinggi, Presiden Harus Keluarkan Perppu

Darurat, Angka Perkawinan Anak di Indonesia Sangat Tinggi, Presiden Harus Keluarkan Perppu.

Koalisi 18+ mencatat, angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Langkah pemerintah membuat sejumlah program dan gerakan dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak. Koalisi 18+ mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

 

Anggota tim hukum Koalisi 18+, Ajeng Gandini Kamilah, menuturkan angka perkawinan anak di tahun 2017 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan terkait angka perkawinan anak di Indonesia. “Angka tersebut justru tidak jauh berbeda dengan angka persentase perkawinan anak 8 tahun yang lalu, 2009. Hal ini menunjukkan pengentasan perkawinan anak di Indonesia mengalami kemunduran,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (07/11/2017).

 

Diterangkan Ajeng, pada 2008, persentase perempuan usia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menempati angka 27,4 persen. Angka ini terus menurun hingga tahun 2010 hingga sempat berjumlah 24,5 persen. Namun setelah tahun 2010 hingga 2012, angka perkawinan anak perlahan kembali naik 0,5 persen di tahun 2012 menjadi 25 persen.

 

Pasca 2012 hingga 2015 terjadi penurunan persentase sejumlah 2,2 persen pada 2015 hingga angka persentase tersebut mencapai titik terendah selama kurun waktu 7 tahun terakhir, yakni 22,8 persen. Selang 2 tahun kemudian, angka perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun ini melonjak tajam hingga peningkatan persentase sebanyak 2,9 persen di dua tahun terakhir.

 

“Dapat diambil kesimpulan bahwa 2017 merupakan tahun yang memiliki kenaikan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia sejak 9 tahun terakhir,” sebutnya.

 

Pada 2008 – 2010 dan 2012 – 2015 angka perkawinan anak terdapat penurunan secara temporal. Namun pola fluktuasi ini tidak selamanya akan terjadi penurunan pasca kenaikan yang meningkat tersebut di tahun 2017. “Fenomena ini bisa justru berpotensi berbalik, perkawinan anak paska 2018 terus meningkat bila regulasi mengenai batasan umur perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak dinaikkan,” kata Ajeng.

 

Oleh karena itu, Koalisi 18+ mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar serius menghapuskan perkawinan anak di Indonesia dengan menuntaskan tanggung jawabnya atas Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Rancangan PERPPU tersebut mangkrak dari setahun yang lalu.

 

“Atau pemerintah bisa menyiapkan Naskah Akademik dan Revisi Pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” tandasnya.

 

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise mengakui kasus perkawinan anak masih menjadi isu yang marak di Indonesia. Meskipun menurun, jumlahnya dinilai belum signifikan dengan angka perkawinan anak yang mencapai 34,23 persen dari total perkawinan pada 2014.

 

“Tingginya perkawinan anak di Indonesia sangat berdampak besar terhadap peningkatan angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Serta turut berkontribusi dalam rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM),” kata Yohana saat peluncuran Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak di Jakarta, Jumat (3/11) lalu.

 

Dirinya mengajak semua pihak mendukung gerakan bersama yang akan dilaksanakan di lima wilayah di Indonesia itu. Saat ini, Kementerian PP dan PA sudah bekerja sama dengan 11 kementerian/lembaga dan lebih dari 30 organisasi.

 

Yohana menjelaskan, banyaknya anak putus sekolah berdampak terhadap IPM Indonesia. Salah satunya putus sekolah karena mengandung setelah menikah. Selain berdampak terhadap pendidikan, perkawinan anak juga mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kehamilan di usia anak berisiko medis lebih besar dibandingkan orang dewasa karena alat reproduksi yang belum cukup matang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*