Breaking News

Dari Kasus Pidana, MA Berikan Kontribusi ke Negara Rp 18,255 Triliun

Dari Kasus Pidana, MA Berikan Kontribusi ke Negara Rp 18,255 Triliun.

Mahkamah Agung (MA) dibawah pimpinan Prof Dr HM Hatta Ali, SH, MH telah berhasil mencapai capaian yang positif. Tidak heran selama tahun 2017 MA telah memberikan kontribusi kepada keuangan negara sebesar Rp18.255.338.828.118 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang dan lain-lain.

 

Menurut Hatta Ali, jumlah pidana denda dan uang pengganti tersebut mengalami kenaikan lebih dari 14 kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti yang dijatuhkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp4.482.040.633.945 (empat triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Denda dan uang pengganti tersebut dijatuhkan dalam perkara pidana pada peradilan umum dan perkara pidana pada peradilan militer.

 

“Selain sebagai kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan tersebut merupakan bukti MA dalam pemberantasan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara dan sebagai upaya MA dan memulihkan keuangan negara,” kata Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA di Gedung JCC, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

 

Dalam Laporan Tahunan MA ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri Kabinet, Pimpinan Lembaga Negara dan pejabat MA serta badan peradilan di bawahnya.

 

Selain itu hadir juga tamu undangan yang terdiri dari para Ketua MA negara-negara sahabat. Sedikitnya ada 800 tamu undangan dalam acara Laporan Tahunan MA yang mulai digelar sejak pukul 10.00 WIB.

 

Hatta Ali menyebutkan, selain memberikan kontribusi keuangan kepada negara, sisa perkara tahun 2017 juga menjadi yang terendah sepanjang sejarah MA yaitu sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara.

 

Berdasarkan data sisa tunggakan di MA sejak 6 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup siginifikan.

 

Apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara. Penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat MA beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di MA, penerbitan SK KMA Nomor 214 tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di MA serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama.

 

Hatta Ali menuturkan, Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di MA ditambah dengan kebijakan yang baru di terbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 tahun 2017 tentang Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan MA. Dengan kebijakan baru tersebut, MA berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasi perkara di MA.

 

Dalam kesempatan ini Hatta Ali juga menyebutkan pada tahun 2017 Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan telah dilakukan di empat lingkungan peradilan. Berdasarkan data yang ada, hingga bulan Desember 2017 tercatat 324 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, 98  Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah pada Lingkungan Peradilan Agama, 5 Pengadilan pada Lingkungan Militer, dan 5 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah terakreditasi.

 

Sistem akreditasi pada badan peradilan dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan dengan standar Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent) yang didasarkan pada tujuh kriteria yaitu Kualitas, Kemimpinan, Rencana Strategis, Kualitas Pelayanan, Sistem dokumentasi administrasi, Manajemen Sumber Daya, Manajemen Proses, dan Sistem Pengawasan. Dengan penerapan sistem akreditasi ini  maka masyarakat bisa merasakan perubahan ketika datang ke kantor – kantor pengadilan karena sudah tidak ada lagi kesan bahwa pengadilan itu kumuh dan kotor.

 

“Semua itu terus dikembangkan sebagai program prioritas MA untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia Yang Agung,” paparnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*