Breaking News

Danau Toba Tanpa Keramba, Jangan Jadikan KDT Tempat Sampah Pembuangan Limbah

Pemerintah Harus Cabut Ijin Perusahaan Keramba Jaring Apung di Danau Toba

Danau Toba Tanpa Keramba, Cabut Ijin Perusahaan Jaring Apung di Danau Toba.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah didesak untuk segera mencabut ijin perusahaan dan jenis usaha keramba jaring apung di Kawasan Danau Toba.

Pasalnya, kini Danau Toba telah mengalami kerusakan lingkungan yang parah, airnya sudah tercemar dan Indonesia sudah tidak bangga dengan Kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia.

Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan menyampaikan, kondisi kerusakan lingkungan Danau Toba dan pencemaran danau yang terus menerus terjadi harus dihentikan. Salah satu penyebab utama pencemaran secara langsung yang dilakukan secara massif adalah munculnya keramba jaring apung di Danau Toba.

Pengusahaan keramba jaring apung itu dilakukan oleh investor asing serta memperdaya masyarakat lokal demi keuntungan sepihak para investor.

“Kita mendesak pemerintah, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, agar segera mencabut ijin usaha perusahaan keramba jaring apung di Danau Toba. Ini sudah tak bisa ditolerir. Danau Toba kini sudah tercemar karenanya. Padahal, Kawasan Danau Toba adalah kawasan yang dahulunya begitu dibanggakan oleh Indonesia sebagai destinasi wisata dunia yang memberikan pemasukan yang besar bagi negara ini,” papar Maruap Siahaan dalam Diskusi Mingguan YPDT, di Kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis (28/04/2016).

Proses eksploitasi yang sudah kelewat batas terhadap Kawasan Danau Toba (KDT), lanjut Maruap, telah sangat nyata merusak dan mengotori Danau Toba. Industrialisasi yang secara massif terus digelar oleh investor asing dan lokal, dengan seijin pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah membuat Danau Toba bagai tempat sampah, tempat pembuangan limbah industrialisasi yang menghancurkan Kawasan Danau Toba.

Kini, terdapat puluhan ribu keramba jaring apung di Danau Toba. Pemandangan buruk dan tidak sehat terus terjadi di kawasan.

Menurut Maruap, industrialisasi di Kawasan Danau Toba yang dianggap sebagai kemajuan, telah merenggut kearifan masyarakat dan berubah menjadi pragmatisme, instan, dan materialistis. Industrialisasi juga telah melunturkan kearifan masyarakat, serta menjauhkan masyarakat dari lingkungannya.

“Industrialisasi telah berdampak dan berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Danau Toba pada tingkat yang mengkhawatirkan. Karena itu, sekarang, pemerintah harus menghentikan operasi perusahaan kramba jaring apung di Danau Toba. Kita katakan, Danau Toba tanpa keramba,” ujar Maruap.

Dia menyampaikan, krisis ekonomi dan pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 1998, menjadi awal setting ekonomi kawasan Danau Toba saat ini. Di saat pemerintahan sedang tidak stabil, bisnis keramba masuk di Kawasan Danau Toba menggantikan bisnis pariwisata yang mendadak surut pengunjung wisata ke Danau Toba.

Dengan dalih ramah lingkungan, lanjut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan ijin investasi terhadap perusahaan asing yakni PT Aquafarm Nusantara.

“Industri Keramba Jaring Apung perlahan semakin memperluas usahanya, dan diikuti oleh Perusahaan Japfa maupun kelompok usaha lainnya yang memasukkan beberapa ratus ton pellet (pakan ikan keramba) per hari ke dalam Danau Toba,” papar Maruap.

Alhasil, limbah itu pun menumpuk, tidak seluruhnya terurai. Limbah keramba jaring apung meninggalkan zat Fosfor dan kandungan nitrogen di air Danau Toba, yang menimbulkan pencemaran dan racun.

Beberapa minggu belakangan ini, lanjut dia, masyarakat di Kawasan Danau Toba melakukan pengujian sederhana menggunakan Ph Stick terhadap air Danau Toba di wilayah Ajibata, Tuktuk, dan Silimalombu. Hasilnya, Ph Air Danau Toba dalam sebulan ini sudah berkisar antara 9,2 – 9,6 di ketiga titik tersebut. Kenampakan fisik menunjukkan bahwa air Danau Toba berubah warna dari biru ke hijau dan jarak pandang yang tadinya 5-6 meter masih bisa melihat dasar di pinggir danau, saat ini jarak pandang hanya tinggal 1-2 meter.

“Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi penurunan kualitas air Danau Toba. Masyarakat pinggir Danau Toba tidak berani lagi mengambil air danau untuk dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari,” ujarnya.

Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr Alexander Ternala Barus menyebutkan, Ph ideal bagi biota air adalah pada kisaran 6-9, sedangkan di atas 9 akan bersifat toksik atau mematikan bagi biota air.

Menurut Kajian LIPI, kadar total fosfor di perairan Danau Toba berada pada kelas I (<0,2 mg/l) sampai dengan kelas III (>0.2 mg/l). Jumlah total fosfor itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, hal ini menunjukkan bahwa secara umum air Danau Toba tidak memenuhi syarat sebagai sumber air baku.

Ketua Bidang Hukum Yayasan Pecinta Danau Toba Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja kondisi ini. “Jangan lepas tangan. Jangan jadikan Danau Toba sebagai tempat sampah pembuangan limbah. Pemerintah harus segera mencabut ijin Perusahaan Keramba Jaring Apung yang beroperasi di Kawasan Danau Toba dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk memulihkan kembali kualitas air Danau Toba, mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan perairan Danau Toba, dan memberikan konpensasi kepada masyarakat,” ujar Sandi.

Dia mengingatkan, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 1997, sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 98 ayat 1 dengan tegas disebutkan sanksi bagi perusak lingkungan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Juga, pada pasal 99 ayat 1, yakni setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, Sandi meminta pemerintah membantu pemulihan kawasan Danau Toba, serta memberikan pendampingan terhadap substitusi mata pencaharian masyarakat dari kegiatan Keramba Jaring Apung menuju usaha lain menyesuaikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

“Harus ada pekerjaan lain bagi masyarakat yang sempat menjadi pekerja keramba jaring apung itu. Tetapi bukan main keramba lagi. Sebab, dari dulu pun masyarakat sudah memiliki usaha yang sehat tanpa keramba begitu. Ada jenis pekerjaan lainnya yang tidak merusak lingkungan Danau Toba. Itu harus dibantu pemerintah juga,” papar dia.

Selain karena keramba, Sandi mengatakan, semua perijinan investor yang merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba, seperti eksplorasi dan eksploitasi tambang, eksploitasi hutan lindung oleh pabrik raksasa bubur kertas PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus dicabut. Sebab, perusahaan-perusahaan itu secara massif telah berkontribusi nyata pada kerusakan Danau Toba dengan menggunduli hutan dan merampas lahan di sekeliling kawasan.

“Masing-masing perusahaan itu malah mengerjai urusan AMDAL-nya, seolah-olah sudah layak, padahal tidak. Mereka itu berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga masih terus beroperasi di kawasan Danau Toba. Itu harus dihentikan,” pungkas dia.

Pada awal Maret lalu, tepatnya 1 Maret 2016, Presiden Jokowi mengunjungi Kawasan Danau Toba. Dalam perkunjungan itu, bekas Walikota Solo itu mengatakan, dirinya berkunjung untuk meninjau pengembangan pariwisata Danau Toba.

Jokowi menjelaskan, Danau Toba adalah salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas. Sembilan destinasi lainnya adalah Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.

Dalam rapat terbatas pada 2 Februari 2016, Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait agar dalam pengembangan Danau Toba dilakukan penguatan konektivitas dan aksesibilitas, seperti bandara, jalan, dan pelabuhan.

“Saya juga menekankan agar disiapkan branding untuk pemasaran, pelayanan yang berstandar internasional, atraksi seni budaya dengan koreografi yang baik, dan desain yang menarik yang mempunyai kelas,” kata Jokowi.(JR-1)

1 Comment on Danau Toba Tanpa Keramba, Jangan Jadikan KDT Tempat Sampah Pembuangan Limbah

  1. Paling parah adalah pennebanggan hutan diseputaran danau toba, jangan lupa lae renun dari dairi dinaikkan ke danau toba karena debit airnya sangat kurang akibat penebangan pohon yang tidak terkontrol

Leave a comment

Your email address will not be published.


*