Breaking News

Dana Taspen 30 Persen di SBN, Pendanaan Asuransi Pekerja Tidak Beres, Menteri Keuangan Dipertanyakan

Dana Taspen 30 Persen di SBN, Pendanaan Asuransi Pekerja Tidak Beres, Menteri Keuangan Dipertanyakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau SNI dipertanyakan, lantaran dianggap tidak mampu mengurusi keuangan Negara.

 

Buktinya, dana PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau PT Taspen (Persero) untuk Surat Berharga Negara (SBN) diwajibkan minimal 30 persen.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, Menkeu SMI sering melontarkan pernyataan yang membuat kisruh kondisi keuangan Negara, padahal pernyataannya itu akibat ketidakjeliannya mencari solusi atas kondisi keuangan Indonesia.

 

Soal dana PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau PT Taspen (Persero) untuk Surat Berharga Negara (SBN) diwajibkan minimal 30 persen, lanjut Timboel Siregar, itu memang perintah Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2016.

 

“Tetapi kalau kita lihat, tampak alokasi dana investasi Taspen untuk SBN di bawah 30 persen. Rasionalitas dan fakta ini seharusnya jeli dilihat Menkeu SMI sehingga  Menkeu kita ini memang layak dapat gelar menteri terbaik di planet ini,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (15/02/2018).

 

Sementara itu, kata dia,  BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) diwajibkan oleh Pasal 2 Peraturan OJK tersebut minimal 50% dana investasi—untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)—ditaruh di Surat Berharga Negara (SBN).

 

“Dan itu sudah dipatuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

 

Menurut dia, dengan fakta seperti itu, seharusnya Menkeu Sri Mulyani bisa berfikir rasional. Ditegaskan Timboel, seharusnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) Aparatur Sipil Negara (ASN) digabung ke BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Sehingga dana JKK JKM dari ASN bisa dialokasikan minimal 50% ke SBN, seperti dana JKK JKM yang selama ini sudah ditempatkan minimal 50% di SBN,” ujarnya.

 

Kalau dana untuk SBN naik, menurut Timboel, berarti Menkeu sudah bisa berkurang pusing-nya, karena masalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah bisa dibantu bantu dari BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Bila ASN gabung ke BPJS TK maka APBN pasti terbantu yaitu jumlah SBN akan naik dan iuran JKM tidak perlu naik jadi 0,72%.  Sekali lagi, rasionalitas dan fakta ini seharusnya jeli dilihat Menkeu Sir Mulyani, maka jika begitu bisalah dia sebut layak dapat gelar menteri terbaik di planet ini,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*