Breaking News

Daftarkan Laporan Pembatalan Proyek Reklamasi, Pejabat Kementerian Malah Mendebat Aktivis

Daftarkan Laporan Pembatalan Proyek Reklamasi, Pejabat Kementerian Malah Mendebat Aktivis.

Para aktivis dan kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta didebat oleh sejumlah petugas di Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang mengajukan permohonan pembatalan Hak Pengelolaan Pulau C dan Pulau D Proytek Reklamasi Teluk Jakarta ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Selasa (15/8/2017) itu pun didebat dan hendak dilarang mengajukan permohonan itu oleh Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Tata Usaha di Kementerian itu.

 

Jurubicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nelson Nikodemus Simamora yang hadir dalam pengajuan permohonan pembatalan Reklamasi Teluk Jakarta itu menyampaikan, setelah menunggu selama 4 (empat) jam, akhirnya permohonan diterima.

 

“Kami disuruh menunggu, empat jam loh. Dari pukul 13.00 WIB dan beradu argumentasi dengan Kepala Bagian Humas Arwin Baso dan Kepala Bagian Tata Usaha I Ketut Mangku. Akhirnya pengaduan diterima ketika waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB,” tutur Nelson, dalam keterangan persnya, Rabu (16/08/2017).

 

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu menerangkan, melalui permohonan itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Menteri ATR/Kepala BPN untuk membatalkan pemberian Hak Pengelolaan tersebut.

 

“Kita meminta pembatalan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Koalisi menilai ada tujuh alasan pembatalan Hak Pengelolaan Pulau C dan D proyek reklamasi. Pertama, tidak ada  Izin Lingkungan, dan itu diancam 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

 

Kedua, dalam hal tata ruang, pembangunan Pulau C dan Pulau D haruslah terpisah satu sama lain, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Gambar 24 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 khusus pada bagian Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara namun pada kenyataannya tersambung satu sama lainnya.

 

Ketiga, proyek itu melanggar Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang  mewajibkan bahwa Pemegang izin mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030.

 

Keempat, melanggar prosedur administratif yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang mensyaratkan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Kota.

 

“Hingga pelaporan ini diajukan, belum ada Perda mengenai tiga peraturan daerah tersebut yang mengatur kawasan reklamasi Pulau C dan Pulau D,” ujar Nelson.

 

Kelima, pembangunan Pulau C dan Pulau D dan Reklamasi Teluk Jakarta, tidak didasari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang hingga kini masih dibahas di DPRD DKI Jakarta.

 

Keenam, tidak adanya Rencana Proyek Reklamasi telah berkembang menjadi konflik tanah karena perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

 

Dan ketujuh, bukti yang kasat nyata tentang pelanggaran tersebut adalah bagaimana bangunan-bangunan di atas Pulau C dan Pulau D sudah berdiri sejak lama.

 

“Sedangkan Hak Pengelolaannya saja baru diurus ke BPN? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembangunan baru bisa dilakukan setelah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus didahului oleh Hak Guna Bangunan. Hak ini jelas tidak dipunyai oleh Pengembang Pulau C dan Pulau D tapi sudah berdiri berbagai bangunan di atasnya,” ungkap Nelson.

 

Sementara itu, aktivis Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Ohiongyi Marino menambahkan, pembatalan ini merupakan bentuk self correction atas kesalahan yang telah dilakukan.

 

“Menteri harus membatalkan Hak Pengelolaan Pulau C dan Pulau D berdasarkan kewenangan yang dimiliki karena adanya kesalahan prosedur dalam pemberian izin, penyalahgunaan pemanfaatan ruang, dan kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan,” ujar Ohiyong.

 

Peraturan perundang-undangan yang dilangkahi itu adalah Pasal 11 Permen Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016, dan terdapat juga kesalahan prosedur maupun substansi yakni Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

 

“Koalisi memberikan bukti-bukti pelanggaran tersebut, tinggal dilakukan analisa terhadap permohonan tersebut dan Menteri menerbitkan pembatalan hak (Pasal 24) dan penghapusan dari buku daftar (Pasal 29) dalam waktu 14 hari sejak menerima kajian internal atas permohonan pembatalan yang diajukan Koalisi,” pungkas Ohiongyi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*