Breaking News

Cuti Bersama, PNS dan Pekerja Non PNS Sebaiknya Disatukan Saja

Cuti Bersama, PNS dan Pekerja Non PNS Sebaiknya Disatukan Saja.

Hakekat kehadiran hak cuti tahunan bagi pekerja, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS, adalah momentum bagi pekerja “beristirahat” untuk menyegarkan kembali pekerja setelah bekerja selama 12 bulan.

Karena itu, cuti bersama itu hendaknya dilakukan secara bersamaan bagi PNS dan Non-PNS.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, untuk pekerja non-PNS cuti bersama adalah mengacu pada pasal 79 ayat 2c UU 13 tahun 2003.

 

Di dalam Undang Undang itu, jelas disebutkan bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus menerus.

 

“Dengan adanya cuti tahunan itu diharapkan pekerja bisa lebih produktif lagi bekerja ketika selesai melaksanakan cuti tahunannya. Oleh karenanya, cuti tahunan tersebut sebenarnya harus ditentukan sendiri oleh pekerja berdasarkan kebutuhannya,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (31/05/2017).

 

Walaupun demikian, kata dia, dalam prakteknya cuti tahunan tidak sepenuhnya ditentukan oleh si pekerja. Karena alasan kebutuhan perusahaan yang mendesak, kerap kali pekerja menunda cutinya karena permintaan perusahaan.

 

“Ini artinya penentuan cuti tahunan tidak sepenuhnya bisa ditentukan oleh si pekerja sendiri, tetapi menjadi kesepakatan dengan pihak manajemen,” ujarnya.

 

Cuti, lanjut dia, adalah hak privat buruh dan pengusaha yang diatur di Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun dengan adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri terkait cuti bersama, maka hak cuti pekerja diposisikan sebagai hak publik yang ditentukan oleh pemerintah.

 

“Suka tidak suka, senang tidak senang, pekerja dan pengusaha harus menerima hari cuti yang ditentukan pemerintah tersebut,” ujar Timboel.

 

Dia menjelaskan, yang menjadi masalah kemudian adalah cuti bersama memotong hak cuti pekerja. Dari jumlah hak cuti minimal 12 hari kerja, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja harus terpotong hak cutinya itu karena cuti bersama yang ditentukan pemerintah.

 

Dari minimal 12 hari kerja sebagai hak cuti tahunan pekerja, praktis hanya ada 6 hari yang bisa ditentukan sendiri oleh pekerja sebagai hari cutinya. “Karena 6 hari lainnya sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai cuti bersama di tahun 2017 ini,” ujarnya.

 

Masalah yang lebih krusial, kata dia, adalah bila cuti tahunan pekerja sudah habis di tahun itu, tetapi ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, maka ketika pekerja harus mengambil cuti bersama tersebut hak cuti pekerja jadi minus yang berakibat pada pemotongan upah.

 

Padahal, lanjut Timboel, pada pasal 84 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan, ketika pekerja menggunakan hak cutinya maka pekerja ber-hak atas upah penuh.

 

Pemotongan cuti tahunan karena melaksanakan cuti bersama juga dialami oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di tahun tahun yang lalu, tetapi dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka saat ini cuti bersama untuk PNS tidak memotong cuti tahunannya.

 

Ketentuan ini diatur di Pasal 333 ayat (2) PP no. 11/2017 yang menyatakan cuti bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.

 

Pasal 333 ayat (2) itu adalah hal yang baik untuk memastikan PNS menggunakan hak cuti tahunannya selama 12 hari kerjanya untuk keperluannya berdasarkan kebutuhan para PNS.

 

“Bila hal baik tersebut sudah diberikan pemerintah kepada PNS maka seharusnya dan sebaiknya juga pemerintah bisa memberlakukan hal yang sama untuk pekerja non PNS seperti kepada pekerja swasta, pekerja BUMN, pekerja BUMD. Sehingga, pekerja non PNS itu juga bisa menggunakan 12 hari kerjanya untuk memenuhi kebutuhannya, tidak lagi harus dipotong oleh cuti bersama. Pemerintah harus menjamin tidak adanya diskriminasi antara PNS dan Non-PNS,” papar Timboel.

 

Dengan cuti tahunan yang bisa ditentukan sendiri oleh pekerja, lanjut dia, maka pekerja bisa lebih segar dan lebih produktif lagi ketika masuk kerja kembali. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*