Breaking News

Cuma Habiskan Anggaran Rutin Saja, Tingkat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut-NAD Tak Ada Perkembangan

Cuma Habiskan Anggaran Rutin Saja, Tingkat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut-NAD Tak Ada Perkembangan.

Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut-Aceh jalan di tempat alias tidak ada peningkatan. Pada 2015 sebanyak 773.932 orang tenaga kerja baik sebagai penerima upah maupun bukan penerima upah atau perorangan di wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, telah terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

 

Jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sebesar 26.383 perusahaan. Dengan rincian tenaga kerja penerima upah sebanyak 714.887 dan tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 59.045 orang.

 

Demikian disampaikan Zainal Arifin Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli BPJS (Korwil MP BPJS) Sumbagut-Aceh dalam keterangan pers nya (2/8/2017).

 

Pada 2015 di Sumut perusahaan yang  mendaftarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 18.404 dengan jumlah tenaga kerja penerima upah 638.822 orang. Sedangkan tenaga kerja bukan penerima upah 51.956 orang.

 

Sementara di Aceh jumlah perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.979 dengan jumlah tenaga kerja penerima upah 76.065 orang, sedangkan tenaga kerja bukan penerima upah 7.089 orang.

 

Pada medio 2017 pun jumlah perusahaan di Sumut dan Aceh yang sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan tetap sebanyak 26.383 dengan tenaga kerja penerima upah sebanyak 714.887 dan tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 59.045 orang. Kepesertaan BPJS TK masih tidak bergeser naik. Tetap pada angka 773.932 orang tenaga kerja.

 

“Dikhawatirkan jelang akhir tahun 2017 pun tingkat kepesertaan BPJS TK nyaris tidak ada perubahan berarti kecuali hanya membayar klaim kepesertaan BPJS TK,” kata Zainal Arifin.

 

Menurut Zainal Arifin, Kendala terbesar dipengaruhi oleh internal birokrasi BPJS ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut Aceh.  Birokrasi nya masih bermain dari oleh dan untuk mereka sendiri. Belum bergeser sesuai paradigma baru jaminan sosial dimana BPJS ketenagakerjaan bukan lagi korporasi melainkan badan hukum publik.

 

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut-Aceh dinilai hanya bisa habiskan anggaran rutin saja, tanpa ada korelasinya terhadap peningkatan kepesertaan dan perlibatan masyarakat. “Harus ada pembenahan internal birokrasi di BPJS ketenagakerjaan Sumbagut-Aceh yang benar-benar responsif terhadap aspirasi masyarakat,” Pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*