Breaking News

Catatan Kritis Koalisi Masyarakat Sipil Atas RAPBN 2019

Catatan Kritis Koalisi Masyarakat Sipil Atas RAPBN 2019.

Pemerintah dan badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembahasan rancangan APBN dan telah menyepakati asumsi makro sebagai bahan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN yang terdiri dari Fitra, PWYP Indonesia, INFID, dan Prakarsa, terdapat sejumlah persoalan kritis terkait dengan rancangan APBN 2019 yakni; pertama, menyangkut upaya pemerintah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan negara dan optimalisasi pajak. Kedua, aspek belanja negara dan capaiannya terhadap SDG’s.

Ketiga, upaya pemerintah dalam mengalokasi belanja negara untuk mendorong peningkatan belanja publik (kesehatan) yang berkualitas. Keempat, isu lingkungan dan energi.

Hal itu diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN, dalam Diskusi Media bertajuk APBN 2019 Yang Adil, Berdaulat dan Berkelanjutan, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (05/10/2018).

Direktur Seknas Fitra Misbah Hasan memaparkan, telah terjadi mobilisasi sumber-sumber pendapatan negara dan optimalisasi pajak.

Misbah menerangkan,pendapatan negara dan hibah diproyeksi mencapai Rp 2,142 triliun, dimana dari jumlah tersebut 83% disumbang oleh sektor perpajakan.

Pemerintah sejatinya melakukan program Tax Amnesty dan Tax Holiday untuk medorong penerimaan yang lebih besar. Namun, Tax Amnesty nyatanya belum mampu menyasar  tujuannya sebagaimana yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yakni mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada memperkuat nilai tukar rupiah.

“Akan tetapi, pada praktiknya nilai tukar rupiah justru makin mengalami pelemahan pasca pelaksanaan program Tax Amnesty,” ujarnya.

Tax Amnesty juga belum berdampak maksimal dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak. Total peserta Tax Amnesty hanya sebesar 965.983 WP atau jika dikomparasikan hanya setara dengan 2,95% WP pada tahun 2016.

Misbah melanjutkan, Tax Amnesty dalam hal ini memang belum mampu menjadi solusi penerimaan negara, namun dari sudut pandang jangka panjang adanya deklarasi harta kekayaan senilai Rp 4800 Triliun patut diapresiasi karena dapat menjadi modal awal yang baik.

“Pemerintah dalam hal ini kemudian harus konsisten dengan tujuan awal diberlakukannya Tax Amnesty dan tidak hanya puas dengan penerimaan pajak dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan  Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang berat bagi keuangan negara karena banyak hutan-hutang dari pemerintahan-pemerintah terdahulu akan jatuh tempo.

Dalam nota keuangan dan RAPBN 2019 dijelaskan bahwa total  pembayaran Bunga Hutang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 275,4 triliun atau sebesar 17,1 persen dari total Belanja Negara.

Angka ini lebih tinggi dibanding Belanja untuk fungsi pendidikan yang rata-rata  hanya 11% dan kesehatan yang hanya 4% (rata-rata dalam 5 tahun).

Dari waktu ke waktu, utang masih menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber-sumber pembiayaan negara.

Pada tahun 2019 diperkirakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang sebesar 259.271,1 triliun atau sebesar 15% dari total Belanja Negara.

Misbah Hasan mengungkapkan, memang dari waktu ke waktu, utang masih menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber-sumber pembiayaan negara.

Pada tahun 2019 diperkirakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang sebesar 259.279,1 triliun atau sebesar 15% dari total Belanja Negara.

“Bahkan hingga akhir tahun 2018, pemerintah akan kembali berhutang demi membayar hutang, untuk menutupi keseimbangan primer hingga akhir tahun ini yang negatif Rp 64,8 triliun,” ujarnya.

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Siti Khoirun Nikmah  memaparkan aspek belanja dan capaiannya terhadap SDGs.

Siti menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 tidak lagi akan berfokus pada Infrastruktur, melainkan pada upaya untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.

RAPBN 2019 akan menyasar bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan serta sosial sebagai fokus utamanya.

Siti Khoirun Nikmah mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam mendukung percepatan pencapaian poin-poin indikator SDGs.

Meski demikian, Nikmah memberikan catatan bahwa anggaran-anggaran yang ada nantinya harus dialokasikan dan digunakan secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal.

“Anggaran harus ditujukan untuk mendanai program-program yang secara strategis telah diidentifikasi aka mendukung pencapaian SDGs. Salah satunya menyediakan akses pelatihan kerja bagi perempuan dan anak muda, memastikan penurunan angka kematian ibu melahirkan. Sehingga, porsi anggaran yang begitu besar nantinya juga  berimplikasi secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif  Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan menyoroti alokasi belanja negara untuk mendorong peningkatan belanja publik yang berkualitas.

Menurut dia, nilai anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019, anggaran kesehatan tumbuh sebesar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada RAPBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 122 triliun rupiah dari total belanja negara yang mencapai 2.439.7 triiun rupiah.

Hal ini sesuai dengan mandat APBN yang mengalokasikan untuk bidang ksehatan sebesar 5%. Anggaran terdiri atas alokasi melalui belanja Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN sebanyak 88,2 triliun rupiah, selalin itu melalui transfer ke daerah dan dana desa yang mencai 33,7 triliun rupiah.

Anggaran tersebut diantaranya diarahkan untuk program percepatan peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses dan layanan kesehatan, mendorong pola hidup sehat melalui Germas, hingga  penurunan persepatan stunting melalui skema Program for Result (PforR).

Cakupan kepesertaan JKN hingga Juni 2018 mencapai 75,5% dari total penduduk. Sementara target kepesertaan pada tahun 2019 harus 100%.

“Target kepersertaan ini akan sulit diwujudkan apabila pemerintah tidak secara tegas berupaya meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal, segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) maupun pekerja penerima upah badan usaha (PPUBU) sangat potensial dan banyak yang belum menjadi peserta JKN,” tutur Ah Maftuchan.

Di sisi lain, lanjut dia, permasalahan defisit pada Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus terjadi.

“Hal ini terjadi karena pengeloalaan yang kurang baik dari BPJS Kesehatan terkait penerimaan iuran dan penerimaan hingga tingkat kolektifitas yang rendah,” katanya.

Untuk sektor Sumber Daya Mineral dan Energi, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memaparkan sorotannya.

Peneliti PYWP Indonesia Meliana Lumbantoruan menyebut, aspek subsidi energi pada tahun ini nilainya masih lebih besar dari subsidi non-energi.

Pemerintah melalui Badan Anggaran DPR telah menyepakati angka subsidi energi sebesar Rp 157,79 triliun rupiah. Jumlah tersebut berarti naik sebesar kurang lebih 63% jika dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya yang sebanyak Rp 94,53 triliun.

“Subsidi energi masih saja mendominasi komponen anggaran subsidi secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa energi merupakan sektor yang sangat rentan, terutama karena volatilitas harga,” ujar Meiliana.

Dengan momentum melambungnya harga minyak dunia pada tahun ini, lanjut dia, hal ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan anggaran subsisi energi.

Mengingat tahun depan adalah tahun politik Pemerintah seharusnya tidak mengambil kebijakan populis yang pada akhirnya justru membebani APBN.

“Rasionalisasi subsidi juga harus diarahkan untuk alokasi lain seperti yang lebih strategis seperti program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang memberikan dampak positif terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Tahun ini, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah sendiri menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$xx&0 per barel.

Angka sejatinya merupakan angka yang juga memiliki potensi kerentanan, karena gejolak dinamika saat ini  terdapat  asumsi lifting ini harus ditetapkan dengan penuh pertimbangan, karena jika tidak kedepannya proyeksi angka tersebut rentan tidak tercapai.

Asumsi lifting minyak harus memperhatikan situasi lesunya investasi sektor hulu migas dan kondisi transisi beberapa blok migas dari pengelola lama ke pengelola baru.

“Hal lain yang patut menjadi aspek pertimbangan dalam penentuan target lifting adalah fluktuasi harga minyak,” ujarnya.

Meliana Lumbantoruan juga menyoroti aspek Cost Recovery. Cost recovery perlu memperhatikan temuan BPK yang mencatat sejak tahun 2010-2016 potensi kerugian negara dari sektor migas sebesar Rp 17,64 triliun dan 66,47 Juta Dolar Amerika (Total 18,24 triliun dengan asumsi 1 Dolar Amerika sama dengan Rp 9000).

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kasus kejadian potensi kerugian negara dari pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas karena adanya penggantian biaya operasional (cost recovery) kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (KKS Migas) yang tidak sesuai aturan. “Karena membebankan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery,” ujarnya.

Selain itu, Meliana juga menyoroti persoalan PNBP SDA dan Migas yang masih menjadi andalan utama utama. Pemerintah menargetkan pendapatan SDA Migas sebesar Rp.144,32 triliun dan PNBP SDA sebesar Rp.30,01 triliun.

“Ketergantungan PNBP pada sektor cenderung akan mendorong eksploitasi SDA. Pemerintah dalam hal ini  kemudian tidak boleh mengesampingkan kelestarian lingkungan, termasuk misalnya melakukan kebijakan Ecological Fiscal Transfer,” pungkasnya.(Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*