Breaking News

Catatan Akhir Tahun Komnas Perlindungan Anak, Penegakan Hukum Lemah, Tahun 2018 Anak Kian Rawan Dieksploitasi

Catatan Akhir Tahun Komnas Perlindungan Anak, Penegakan Hukum Lemah, Tahun 2018 Anak Kian Rawan Dieksploitasi.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) memprediksi, di tahun politik yang akan dimulai 2018 hingga 2019, penegakan hukum terhadap kejahatan anak akan tertinggal. Selain itu, eksploitasi terhadap anak di tahun-tahun politik itu akan meningkat tajam.

 

Ketua Umum Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan  Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Siraitmenyampaikan, mengingat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik bangsa Indonesia, masalah-masalah yang bertalian dengan perlindungan anak dapat dipastikan akan terlupakan dan tidak menjadi agenda utama.

 

Sebab, menurut Arist, ada kebiasaan masyarakat saat menghadapi hiruk pikuk kegiatan politik, anak sering dilibatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan orang dewasa.

 

“Dengan keterlibatan anak dalam kegiatan politik orang dewasa, tentu anak tidak bisa terhindar dari penanaman rasa kebencian, kekerasan serta permusuhan selama dalam aktivitas politik orang dewasa tersebut,” ujar Arist Merdeka Sirait, dalam Catatan Akhir Tahun Komnas Anak, Rabu (27/12/2017).

 

Dia menjelaskan, demikian juga dengan lemahnya penegakan hukum untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak juga akan mendorong meningkatnya kejahatan terhadap anak.

 

“Sebab,  seringkali putusaan hukum tidak lagi sensitif anak dan tidak  mencerminkan rasa keadian bagi korban,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, ada banyak kasus putusan hakim justru membebaskan pelaku dari segala tuntutan atas kasus kejahatan yang diperbuatnya terhadap anak hanya karena alasan keterbatasan saksi yang melihat.

 

“Banyak putusan hakim justru mengecewakan pencari keadilan khususnya anak sebagai korban,” ujarnya.

 

Selain itu, ada banyak pula lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial anak saat ini abai  menanamkan nilai-nilai kejujuran,  keteladanan dan contoh yang baik bagi anak.

 

Anak seringkali kehilangan orientasi dan jati dirinya, sekolah sudah seringkali mengesampingkan nilai-nilai budaya, moral Pancasila sebagai ideologi negara tidak lagi diperkenalkan dalam kehidupan anak-anak peserta didik.

 

“Seiring dengan itu berdampak negatif bagi anak,  anak  kehilangan nilai-nilai dan jiwa nasionalisme, pluralisme serta rasa toleran dalam kehidupan dan pergaulan anak Indonesia,” ujarnya.

 

Pendidiklan moral Pancasila dan pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter bangsa serta pendidikan moral Pancasila di kalangan anak-anak Indonesia dan di dalam kurikulum pendidikan nasional tidak lagi menjadi pengajaran utama dalam sekolah.

 

“Rumah tidak lagi bersahabat dan ramah bagi anak, Ada ayah dan Ibu dirumah tapi tiada sesungguhnya. Keluarga telah sibuk dan asyik dengan alat komunikasinya akibatnya interaksi sosial anak dengan kedua orangtuanya terabaikan,” ujarnya.

 

Selain itu, merajalelanya tayangan pornografi yang sangat mudah diakses anak-anak melalui media sosial juga mendorong anak terlibat dalam berbagai kejahatan seksual, baik yang dilakuan secara sendiri-sendiri maupun bergerombol bersama orang dewasa.

 

Fenomewa  geng motor, begal di berbagai tempat yang melibatkan anak-anak juga menjadi keprihatinan tersendiri. Ada banyak anak harus berhadapan dengan hukum untuk kasus begal bahkan ada pula anak yang terpaksa ditembak mati oleh petugas.

 

Demikian juga, lanjut Arist, dengan kasus-kasus Kekerasan seksual bergerombol akan semakin menjadi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia. Anak yang dijadikan korban peredaran dan pemakai narkoba jika tidak diantipasi segera juga diprediksi menjadi sasaran empuk bagi para cukong-cukong narkoba tingkat internasional.

 

Sedangkan penanaman paham–paham radikalisme, kebencian dan intolerasi terhadap anak baik dalam ruang kelas, publik dan di tengah-tengah keluarga dalam menghadapi tahun politik bangsa juga semakin menakutkan.

 

“Penganiayaan dan penelantaran terhadap anak juga akan menjadi kasus yang tidak bisa terhindar bagi keluarga,” ujarnya.

 

Persoalan lainnya yang memperngaruhi, yakni tekanan ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketidakharmoinisan keluarga akan berdampak negatif bagi pengasuhan anak.

 

“Anak akan sering menjadi korban pelampiasan kemarahan dan kepanikan orangtua akibatnya anak teraniaya dan terlantar,” ujarnya.

 

Fenomena anak mengkonsumsi zat adiktif berupa lem aibon, komix dan zat-zat adiktif  lainnya yang dapat memabukkan, merangsang otak dari pembalut wanita, pempers dan jenis obat-obat perangsang lainnya juga menjadi ancaman bagi anak di tahun-tahun mendatang.

 

Menurut Arist, fenomena anak menggunakan lem aibon dan zat adiktif lain sudah mengejala di Indonesia. Sebarannya juga sudah merata mengepung desa dan kota bagaikan  virus yang tidak ada penangkalnya.

 

Dari Analis faktual Situasional Anak di Indonesia, diprediksi pada tahun 2018, pelanggaran hak anak masih akan  didominasi dengan kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh orang terdekat anak baik dilakukan secara perorang maupun bergerombol.

 

Geng Rape akan menjadi fenomewa kejahatan seksual terhadap anak yang semakin menakutkan masyarakat. Dengan merajalelanya tanyangan pornografi di media online, mudahnya Narkoba dan minuman keras diakses di tengah-tengah lingkungan masyarakat, akan berdampak, mendorong dan menjadi pemicu (trigger) terjadinya peningkatam kejahatan seksual terhadap anak,” tutur Arist.

 

Kemudian di tahun 2018  maraknya kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial, eksploitasi ekonomi serta prostitusi anak melalui media dan aplikasi online perlu diantipasi dan dicari cara cerdas pencegahannya khususnya prostitusi online yang melibat anak pada usia muda.

 

Arist menambahkan, dalam situasional lainnya, di tahun politik di mana setiap orang terfokus dalam kegiatan politik, anak akan menjadi sasaran empuk para cukong-cukong narkoba tingkat international.

 

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindingan Anak Dhanang Sasongko lebih mempertegas, selain dilibatkan dalam peredaran Narkoba, anak  juga digunakan sebagai sasaran empuk untuk menjadi pengedar (kurir), pengguna dan ketergantungan  narkoba.

 

Di samping itu, Dewan Komisioner Bidang Penguatan Kelembagaan Komnas Perlindungan Komnas Anak Muhammad Uut Lufti menyampaikan, di tahun 2018 diprediksi juga akan banyak anak mengalami keterlantaran dan keterpisahan dari salah satu orangtuanya akibat dari perceraian dan ketidakharmonisan keluarga.

 

“Karena ada banyak pasangan muda produktif mengajukan perceraian sebagai alternatif solusi dalam mengatasi konflik keluarga, tanpa memikirkan keberlangsungan hak pengasuhan anak dalam keluarga,” ujar Muhammad Uut Lufti.

 

Lia Latifah salah seorang Dewan Komisioner Komnas Anak menyampaikan beberapa catatan kritis bahwa ada banyak banyak anak terpaksa kehilangan hak pengasuhan dari kedua orangtuanya.

 

Untuk merespon Situasional Anak Indonesia Tahun 2018, Komisi Nasional Perlindungan Anak pun merekomendasi 10 Aksi Nasional, yakni, pertama, mendorong Pemerintah Pusat maupun daerah untuk segera memprioritaskan efektivitas pemberlakuan sebuah kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah anak, dibandingkan hanya mengejar standar capaian program perlindungan anak hanya dengan jumlah kebijakan yang dapat diselesaikan.

 

“Penegakan dan penguatan sebuah kebijakan jauh lebih penting dibandingkan hanya sibuk untuk memproduksikan kebijakan-kebijakan baru tanpa penerapan optimal,” ujar Lia Latifah.

 

Kedua, untuk memutus dan mengakhiri Mata Rantai Kekerasan terhadap anak dari lingkungan terdekat anak, segera mendorong pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat  maupun Pemerintahan Desa membangun kembali sitim kekerabatan Kampung melalui pembentukan Kelompok Kerja perlindungana anak se-Kampung, se-desa atau se-Banjar.

 

Menurut dia, di setiap desa, kampung, serta RT/RW di wilayah masing-masing, segera dibangun gerakan perlindungan di tingkat kampung, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta pengurus RT/RW, Kepala Desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Posyandu, Sistem Lingkungan Masyarakat, dan Polisi Masyarakat (Polmas) secara aktif, bersinergi, dan berhasil guna.

 

Ketiga, segera mendorong pemerintah daerah dan DPR-D di masing-masing kota/kabupaten/propinsi untuk segera menetapkan kota layak anak dan menginisiasi lahirnya Perda Perlindungan Anak.

 

“Itu sebagai mekanisme sitem pembangunan yang berbasis anak sekaligus menjamin terlaksananya upaya perlindungan anak secara optimal di setiap wilayah,” ujarnya.

 

Keempat, untuk mencegah kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak (bullying) di lingkungan sekolah, segera mendorong Kementerian Pendidikan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila Kepangkuan Anak Indonesia sebagai basis pengajaran kecintaan tanah air, nasionalisme, anti kekerasan, kebencian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan dan tolerasi antar sesama anak Indonesia.

 

Kelima, mendesak keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah dan keluarga berbudaya Ramah Anak, sebagai upaya menjauhkan kekerasan terhadap anak di lingkungan inti.

 

Keenam, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membuat Peraturan Pelaksanaan yang mewajibkan Lingkungan Sekolah menjadi lingkungan atau zona anti kekerasan terhadap anak, dalam upaya untuk mencegah kasus-kasus Tawuran dan Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan.

 

Ketujuh, mendesak aparat penegak hukum untuk selalu berpihak kepada kepentingan terbaik anak dalam pemeriksaan, dan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai representasi atas pelaksanaan UU SPPA.

 

Delapan, mengingat kejahatan terhadap anak sudah masuk ke wilayah extra ordinary crime, dan terjaminnya keadilan korban dalam penanganan masalah-masalah anak, Komnas Perlindungan Anak perlu mendorong Kapolri untuk segera meningkatkan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

 

Sembilan, mendorong peran Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, kalangan kampus/akademisi, untuk bersama-sama memerangi Narkoba dan Pornografi melalui Gerakan Nasional Darurat Narkoba dan Kejahatan Pornografi dan situs-situs promo anak.

 

Sepuluh, guna efektivitas kordinasi perlindungan anak, perlu mendorong  pemerintah daerah  untuk meningkatkan koordinasi guna efektifitas gerakan perlindungan anak.

 

“Dan kapasitas instansi yang menangani perlindungan anak dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik pusat maupun daerah setara dengan instansi lainnya,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*