Breaking News

Cari Solusi Penanganan Terorisme, Pemerintah Kudu Pertimbangkan Banyak Faktor

Cari Solusi Penanganan Terorisme, Pemerintah Kudu Pertimbangkan Banyak Faktor.

Untuk mengatasi masalah terorisme, pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor. Mulai dari penyebab tumbuhnya radikalisme dan intoleransi, hingga penambahan kewenangan aparat penegak hukum.

Namun semua itu harus dilakukan dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, maraknya konten yang berbau SARA dan ujaran kebencian tentang intoleransi akan memicu terjadinya tindakan terorisme.

“Perasaan ekslusivitas terhadap salah satu suku, ideologi, atau agama tertentu cenderung membuat seseorang memiliki sifat toleransi yang rendah terhadap orang lain,” katanya di Jakarta, Rabu (16/05/2018).

Menurutnya, semakin tinggi ekslusivitas terhadap kaum tertentu maka itu akan berujung pada tindakan terorisme. Tindakan terorisme sendiri berawal dari ujaran kebencian yang dapat membuat seseorang memiliki sikap intoleransi.

Semakin tinggi tingkat intoleransi seseorang maka akan menimbulkan sikap radikalisme yang berujung pada tindakan aksi terorisme. “Ini harus menjadi perhatian dalam dinamika pergerakan terorisme,” ujarnya.

Al Araf menerangkan, aksi terorisme yang muncul dari sikap intoleransi dan radikalisme lebih cenderung sulit untuk dideteksi. Sebab, pelaku teror yang termotivasi dari sikap intoleransi dan radikal bergerak secara individu yang tidak terkait dengan jaringan teroris nasional atau internasional.

“Akar persoalan terorisme yang utama ialah ideologi. Berlanjut ke faktor ekonomi, politik, dan konspirasi,” sebutnya.

Pengamat intelijen, Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah harus melihat terorisme sebagai kejahatan tindak pidana serius dan luar biasa. Untuk menghadapinya tentu aparat penegak hukum juga butuh kewenangan khusus.

“Perkembangan organisasi sel teroris tidak normal. Ini sudah kejahatan khusus, kejahatan luar biasa. Kalau ada kejahatan khusus dan  luar biasa, butuh kewenangan khusus dan kewenangan tambah,” katanya.

Dia menerangkan, penambahan wewenang khusus aparat penegak hukum tentunya jangan sampai menyasar ke warga negara yang tidak bersalah. Ini harus menjadi pekerjaan rumah dalam penyelesaian revisi RUU Anti Teror.

“Bagaimana kebijakan tersebut membuat anteng 250 juta penduduk, tetapi melibas 5000 orang teroris. Tugas aparat keamanan membuat 250 juta penduduk tenang, baik-baik saja,” ujar Andi.

Menurutnya, peristiwa rentetan bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga menempatkan Indonesia pada situasi khusus. Dalam peristiwa ini pelaku teror sudah tidak mempertimbangkan lagi sisi HAM dan hukum perang yang tidak melibatkan anak-anak dan perempuan.

Untuk itu, aparat perlu diberi kewenangan khusus untuk mendeteksi dini, melakukan penyelidikan lebih dalam, hingga pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror. Sementara revisi UU Terorisme pada dasarnya memberikan seluruh kewenangan tambahan itu.

TNI juga bisa dilibatkan dengan dua cara, yakni TNI mengatasi ancaman terorisme dengan operasi militer selain perang yang diatur dalam UU no. 34 tahun 2004 dan TNI membantu polisi mencegah tindak pidana terorisme.

“Selama ini pelibatan TNI dalam operasi selain perang tidak pernah menimbulkan masalah, apalagi menyasar kepada rakyat yang baik-baik saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengungkapkan 10 fraksi yang ada di DPR sepakat untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme. Menurutnya, ada 3 substansi besar yang akan di bahas yaitu mengenai pasal pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pascapenindakan.

“RUU ini penting untuk selesai agar aparat bisa melakukan pencegahan kegiatan teroris sejak dini,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*