Breaking News

Cari Menteri ESDM Baru, Presiden Jokowi Jangan Kebobolan Lagi, Hindarkan Pembisik

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean: Lama-lama sendok garpu di dapur juga harus masuk laporan Tax Amnesty.

Presiden Jokowi diingatkan agar tidak terlalu banyak mendengarkan para pembisik dalam mencari dan menetapkan Menteri ESDM baru untuk menggantikan Archadra Tahar yang sudah diberhentikan karena skandal dwikewarganeraraan.

 

Direktur Esekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, posisi Menteri ESDM di dalam kabinet dan masa depan pemerintahan Jokowi serta masyarakat Indonesia, sangat sentral. Karena itu, untuk mencari menteri yang defenitif pun Jokowi sebaiknya tidak terjebak pada kepentingan para pembisik-pembisik yang tidak jelas juntrungannya.

 

“Presiden harus mengedepankan kepentingan nasional. Kurangi mendengar akata-kata dari para pembisik yang kebanyakan bikin rusak Negara dan pemerintahan ini,” ujar Ferdinand, di Jakarta, Jumat (19/08/2016).

 

Dia mengatakan, pasca lengsernya Archandra Tahar dari kursi Menteri ESDM, pemerintahan kini menyisakan sebuah situasi yang memunculkan para pemburu tahta kepermukaan.

 

Ferdinand mengungkapkan, banyak nama yang muncul atau sengaja dimunculkan dengan harapan akan dilirik oleh Presiden. Nama-nama itu tidak muncul begitu saja ke permukaan. Ada yang muncul karena dimunculkan oleh yang bersangkutan sendiri, atau minta tolong dimunculkan pihak lain atau melakukan gerilya ke partai politik untuk dapat dukungan menjadi pengganti Tahar.

 

“Mereka yang muncul itu sangat diragukan misi kemunculannya karena cenderung terlihat sedang berburu jabatan. Ada yang tidak sadar diri punya masalah, ada juga yang tidak punya kapasitas tapi merasa mampu. Inilah pelajaran berharga yang harus dipetik oleh Presiden, agar tidak memakan umpan yang dilempar oleh para pemburu tahta,” ujar dia.

 

Karena itu, Presiden sebaiknya tidak usah mendengar usulan nama dari siapapun karena itu pasti akan memunculkan kontroversi ke depan.

 

Menurut Ferdinand, Presiden cukup mencari sendiri dengan meneliti secara khusus nama-nama yang layak kemudian konsultasikan dengan jajaran Intelijen yang menguasai data secara riil.

 

“Presiden jangan lagi terjebak kata-kata manis dari para pembisiknya, presiden juga jangan silau melihat lulusan asing atau bahkan orang asing atau orang Indonesia yang kemudian murtad kebangsaan menjadi bangsa asing. Kali ini presiden harus mandiri dengan hak prerogratifnya,” ujar Ferdinand.

 

Dia mengingatkan, Kementerian ESDM adalah kementerian yang sangat vital yang tidak boleh diserahkan kepada sosok asing atau sosok yang nasionalismenya telah tergadai atau terjual. Menteri ESDM mengelola Sumber Daya Mineral yang menguasai hajat hidup orang banyak.

 

“Disana ada minyak, gas, listrik dan air yang merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. Maka itu sangat tidak elok dan tidak etis apabila yang mengendalikan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang asing atau sosok yang tidak nasionalis,” katanya.

 

Bahkan, lanjut dia, di dalam konstitusi diatur bahwa cabang usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara bukan oleh pemerintah.

 

Jadi, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang mengelola sektor ini atas nama negara. Ini harus dipahami dan harus menjadi titik dasar pertimbangan memilih Menteri ESDM.

 

“Sosok ideal yang layak menjadi Menteri ESDM adalah orang yang punya kemampuan generalis. Tidak perlu orang yang punya kemampuan spesifik seperti Tahar itu. Karena menteri ESDM tidak hanya mengelola satu sektor yg spesifik,” ujarnya.

 

Seorang Menteri ESDM baru , kata Ferdinand, harus mampu mengerti dan memahami tentang Migas, Listrik dan Minerba. Tidak perlu seorang pakar bidang tertentu karena yang lain justru akan ketinggalan.

 

Terlebih, kata dia, saat ini, minyak bumi bukan lagi primadona ke depan karena cadangan minyak Indonesia semakin terkuras dan mendekati habis.

 

“Maka itu dibutuhkan sosok yang paham tentang pengembangan energi baru terbarukan, bukan yang punya kemampuan off shore seperti Tahar,” ujarnya.

 

Presiden Jokowi sendiri belum menentukan siapa menteri ESDM pengganti Archadra Tahar.

 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi masih mengkaji dan mempertimbangkan sejumlah nama calon pengganti Arcandra.

 

“Pada waktunya akan disampaikan,” ungkapnya, usai upacara HUT Kemerdekaan RI, Rabu (17/8/2016).

 

Padahal, sejumlah isu berdedarnya nama calon menteri ESDM kembali menghiasi perwacanaan. Bura nama calon menteri ESDM pun kembali berseliweran.

 

Beberapa nama di antaranya adalah Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Amien Sunaryadi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

 

Nama lain yang beredar adalah politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha yang kini menjabat anggota Komisi VII DPR. Satya juga menjabat Ketua bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar.

 

Pramono sendiri menolak berkomentar terkait nama-nama calon kandidat Menteri ESDM pengganti Arcandra. Yang jelas, lanjut Politisi PDIP itu, Presiden Jokowi mencopot Archandra karena memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Amerika Serikat.

 

Setelah mencopot Arcandra, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM sampai pejabat definitif ditentukan.

 

Satya Yudha enggan menanggapi spekulasi tentang namanya yang masuk dalam bursa kandidat Menteri ESDM. Dia hanya berharap, Menteri ESDM pengganti Arcandra merupakan orang yang berpengalaman di bidang energi.

 

Dia menambahkan, Menteri ESDM yang baru harus bisa menjalankan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). “Menteri ESDM yang baru harus konsisten pada program yang sudah dicanangkan karena merupakan penerjemahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi,” ujar dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*