Breaking News

Capek Bongkar Pasang Kabinet, Sebaiknya Menteri Susi Harus Segera Realisasikan Program Andalan Pro Nelayan

Tiga Menterinya Jokowi Setia Lakukan Revolusi Mental, Layak Dipertahankan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta segera merealisasikan dua program andalan yang sangat dibutuhkan oleh nelayan seluruh Indonesia. Daripada sibuk meminta turun dan bongkar pasang anggota Kabinet, sebaiknya Presiden Jokowi juga memerintahkan menteri-menterinya mewujudkan program Nawacitanya segera.

Kedua program andalan itu yakni, pemerintah melalui menteri KKP segera melakukan sensus nasional nelayan, dan kedua segera mewujudkan program Bank Nelayan.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, kedua program itu adalah program andalan yang akan sangat berpengaruh kepada perbaikan kehidupan nelayan Indonesia sekarang dan di masa mendatang.

“Kedua program itu adalah andalan. Dan itu harus segera direalisasikan pemerintah. Nelayan menunggu realisasinya,” ujar Siswaryudi, di Jakarta, Sabtu (19/03/2016).

Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia  itu, semua pokok persoalan nelayan dapat diketahui dengan melakukan sensus nelayan secara nasional. Dengan sensus itu pula, lanjut dia, pemerintah dapat memetakan dengan segera program-program yang sangat diperlukan oleh nelayan itu sendiri.

“Capeklah bongkar pasang anggota cabinet lagi. Sudahlah, yang penting program-program dasar dan andalan segera direalisasikan saja. Seperti Sensus Nelayan dan Bank Nelayan, itu program yang sangat penting, dan urgen untuk segera diwujudkan. Tanpa itu, ya kita tidak tahu bagaimana arah kebijakan sektor kelautan dan nelayan ke depan,” ujarnya.

Sedangkan program Bank Nelayan, lanjut Siswaryudi Heru, dapat diwujudkan pemerintah dengan melakukan serangkaian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank-Bank Milik Pemerintah atau BUMN. Ketersediaan Bank Nelayan ini, lanjut Siswaryudi, akan sangat membantu nelayan untuk mendapatkan kemudahan permodalan untuk kebutuhan melaut, untuk penyediaan bahan bakar, untuk membantu meningkatkan usaha nelayan itu sendiri.

“Termasuk untuk meningkatkan kebutuhan kesehatan dan pendidikan maupun perumahan nelayan itu sendiri. Papan, sandang dan pangan merupakan kebutuhan prioritas yang harus terpenuhi, dan nelayan bisa memenuhinya jika ada upaya meningkatkan perekonomian. Mereka bisa melaut dengan kebutuhan permodalan yang bisa dilakukan. Nah, bank Nelayan itu cukup strategis untuk mendidik dan sekaligus mengembangkan usaha dan roda perekonomian nelayan,” papar dia.

Dengan melakukan kerja sama bersama Bank Pemerintah, tentu pengadaan Bank Nelayan itu akan mudah diwujudkan. Lagipula, lanjut Siswaryudi, kebutuhan khusus nelayan itu sangat penting bagi KKP untuk segera dilakukan.

Siswaryudi Heru yang juga anggota pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini menyampaikan, sejauh ini, cukup banyak program pemerintah untuk nelayan Indonesia yang sudah dipersiapkan. Namun, dalam tataran eksekusinya perlu akselerasi dan percepatan.

“Program-program yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Menteri Susi itu saya kira cukup baik dan cukup banyak yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Nah, sekarang perlu segera diwujudkan,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan, agar Presiden Jokowi memantau dan mendorong keterwujudan program pro nelayan yang sedang dipersiapkan oleh KKP.

“Ya sekarang sudah dipersiapkan, dan secara perlahan sedang akan dilaksanakan. Tak mungkin bongkar pasang lagi program-program yang sudah baik. Silakan diteruskan dan segera dilaksanakan. Buktikan bahwa program-program itu bisa diwujudkan, sebab nelayan memerlukannya segera, sehingga profesi nelayan itu berkembang dan tetap menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pilihan yang dicintai masyarakat Indonesia,” pungkas Siswaryudi.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kaget ketika mengetahui data Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah orang yang berprofesi nelayan menunjukkan penurunan selama jangka waktu satu dekade.

“Rumah tangga nelayan pada periode 2003-2013 turun dari 1,6 juta ke 800 ribu, berarti separuhnya hilang,” ujar Menterri Susi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertajuk Laut Masa Depan Bangsa di Jakarta, akhir tahun lalu.

Menurut Susi, fenomena tersebut, dikarenakan, antara lain; mata pencarian nelayan di tengah masyarakat dinilai sudah tidak menarik lagi karena banyak nelayan yang telah beralih profesi.

Karena itu, KKP perlu bergegas dan memperbaiki serapannya agar program-program kerakyatan dapat berjalan dan tepat sasaran, semisal program aksi untuk memulihkan ekonomi nelayan yang selama ini terpuruk.

Sedangkan tantangan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di tengah berkembangnya inovasi produk dan pasar perikanan di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia, pun harus segera diatasi oleh KKP.

Untuk mewujudkan Bank Nelayan, pemerintah bisa segera bersinergi dengan Bank-Bank pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). BNI sendiri melakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para nelayan Indonesia.

Melalui KUR BNI tersebut para nelayan mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memperoleh sarana pengamanan dan komunikasi yang maksimal ketika melaut.

Peralatan nelayan yang disediakan melalui KUR ini juga memungkinkan untuk melacak keberadaan ikan-ikan yang menjadi sasaran penangkapan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para nelayan. Kelengkapan peralatan dan perangkat lunak dengan pembiayaan dari BNI ini akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan digitalisasi perahu nelayan dalam Program Kapal Digital Sahabat Nelayan (KDSN).

Corporate Secretary BNI Suhardi Petrus mengungkapkan, program itu merupakan bagian dari upaya nyata BNI dalam memberikan dukungannya terhadap sektor Kemaritiman.

Kerja sama yang dilakukan BNI seperti itu, lanjut dia, tergolong penting karena perusahaan yang dijalankan oleh para tenaga ahli asal Indonesia ini memiliki rencana kerja yang menarik dan patut didukung oleh perbankan, sehingga BNI memutuskan untuk bekerjasama.

“Kerja sama di bidang kemaritiman pun menjadi penting untuk dikembangkan karena Indonesia merupakan negara yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Selain itu, biaya komunikasi antara nelayan saat berada di tengah laut dengan keluarga di daratan atau para penampung ikan sangat tinggi. Jumlah nelayan dan kapalnya di Indonesia pun sangat besar,” ujar dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*