Breaking News

Capaian Target Kepesertaan BPJS TK Belum Optimal

Hery Susanto dari Masyarakat Peduli BPJS menilai sekarang ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan. Oleh karena itu, BPJS TK memerlukan mitra dari masyarakat yang bisa menarik partisipasi seluruh tenaga kerja.

Persoalan ditubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dalam hal jumlah kepesertaan masih jauh dari target yang diharapkan.

Hal itu disampaikan oleh kadiv Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief dalam dialog publik bertema “Potret Kinerja BPJS Ketenagakerjaan, Tinjauan Peta Jalan,” yang diselenggarakan Komunitas Untuk Penataan Kebijakan Publik (Komunal) di Jakarta.

Latief mengatakan, jumlah cakupan seluruh pekerja baik formal maupun informal di Indonesia saat ini menyentuh diangka 130 juta jiwa. Untuk BPJS TK diberikan kapling atau target peserta sebesar 40 persen dari jumlah tersebut.

“Untuk akhir Agustus 2016 kurang lebih 20 juta peserta yang sudah mendaftarkan diri di BPJS TK. Jadi masih harus memaksimalkan agar mencapai target,” ujarnya.

Latief menambahkan, BPJS TK dalam pelaksanaan kinerja sampai saat ini juga masih menghadapi kendala secara kelembagaan dan program.

“Kita masih menghadapi kendala seperti penegakan hukum dan regulasi. Padahal di dalam UU BPJS telah disediakan sanksinya dan penegakan hukumnya. Seharusnya mudah diimplementasikan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Yusuf Rizal menyatakan bahwa road map BPJS TK dalam mencapai target di tahun 2019 sudah sangat jelas. Hal itu dapat dilihat dari sumber daya pekerja BPJS TK yang terhubung dari pusat sampai wilayah.

“Persoalannya saat ini ada pada finishing program saja. Kalau itu dapat dimaksimalkan maka target itu akan tercapai,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kondisi perekonomian yang memburuk sekarang ini juga harus menjadi catatan BPJS TK. Karena akan berpengaruh pada kemampuan pekerja untuk membayar iuran bulanan.

“Jadi target itu bisa tak tercapai jika kondisi ekonomi mengalami kemunduran. Selain itu, pemahaman masyarakat juga masih terbatas terkait pentingnya BPJS TK bagi pekerja,” ucapnya.

Sementara itu, Hery Susanto dari Masyarakat Peduli BPJS menilai sekarang ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan. Oleh karena itu, BPJS TK memerlukan mitra dari masyarakat yang bisa menarik partisipasi seluruh tenaga kerja.

Menurut Hery, masih stagnannya laju jumlah kepesertaan BPJSTK juga disebabkan oleh kepemimpinan yang masih merasa memimpin di korporasi, bukan lagi badan hukum publik.

“Kondisi semacam itu membuat eksklusif dan terpisah dari masyarakat, seakan terperangkap dalam istilah dari BPJS, oleh BPJS, untuk BPJS,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, seharusnya Direksi dan Dewan Pengawas BPJS TK harus satu visi yang menyatakan bahwa rakyat itu sebagai pemegang saham. Sehingga kerja mereka hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Jadi harus ada kesepahaman dulu antara kedua instansi yang satu butuh. Jika tidak pastinya kerja-kerja pun akan terbengkalai,” ucapnya.

Hery menambahkan, target sulit tercapai jika tidak melibatkan masyarakat, apalagi hanya mengandalkan karyawannya yang jumlahnya sekitar 4000.

“Manajemen BPJSTK harus membaur di tengah masyarakat baik itu pekerja formal dan informal, karena mereka adalah pemegang saham. Jadi lebih baik dana iklan di televisi dialihkan untuk pembangunan posko pendaftaran peserta di kampung-kampung,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*