Breaking News

Calon Komisioner Bermasalah Diloloskan, Kredibilitas KPU Dipertanyakan, Pelaksanaan Pemilu Terancam Bobrok

Calon Komisioner Bermasalah Diloloskan, Kredibilitas KPU Dipertanyakan, Pelaksanaan Pemilu Terancam Bobrok.

Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan. Hal itu dikarenakan masih banyak calon komisioner KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten maupun Kota yang bermasalah, serta terindikasi kuat terlibat masalah, namun diloloskan.

Koordinator Wilayah I Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD) Swangro Lumbanbatu mengungkapkan, penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk rekrutmen calon komisioner KPU di tingkat kota dan kabupaten banyak masalah, namuan tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Beberapa hari sudah berlalu, lanjut Swangro, Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Kabupaten Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 26 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Periode 2018-2023.

“Melihat kondisi di lapangan, masih banyak calon komisioner KPU yang terindikasi yang bermasalah,” ujar Swangro, Rabu (10/10/2018).

Beberapa calon komisioner KPU yang bermasalah itu sudah kena peringatan Dewan Kehormatan, yakni pelanggaran kode etik dan pedoman Penyelenggara Pemilu. Namun yang bersangkutan dibiarkan lolos.

“Padahal, itu jelas termaktub di pasal 21-22 PKPU No 2 Tahun 2017 tentang ketentuan sanksi. Bahwa penjelasan ini semua menjadi bahan rujukan yang dibuat penyelenggara pemilu. Mestinya diberikan sanksi dong,” ujar Swangro.

Dia pun meminta KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu segera turun tangan dan menyelidiki serta memberi sanksi. Sebab, bukan hanya satu dua orang yang diloloskan sebagai calon Komisioner di tingkat Kabupaten dan Kota, namun lumayan banyak.

Dia pun pesimis, jika komisioner penyelenggara Pemilu adalah orang-orang bermasalah, maka legitimasi dan kualitas Pemilu ke depan sangat dipertanyakan.

“Saat ini sangat nyata bahwa ada lolos tahap selanjutnya. Padahal dia adalah calon yang sudah kena peringatan kode etik DKPP. Jangan nantinya yang bermasalah ini diloloskan menjadi 5 komisioner di kabupaten dan atau kota di Sumut,” tuturnya.

Jika hendak beradu data, lanjutnya, GMKI Sumut-NAD siap diadu untuk calon KPU yang bermasalah itu.  “Padahal KPU RI saat ini sudah kerja lumayan bagus. Apalagi dengan tidak diloloskannya caleg dari mantan narapidana korupsi ataupun isu korupsi. Lah, kok untuk calon komisioner KPU-nya sendiri malah bermasalah,” tantang Swangro.

Dia juga menkritisi kinerja Tim Seleksi (Timsel) yang meloloskan para calon komisioner bermasalah itu. Menurut Swangro, ada indikasi main mata, antara calon bermasalah dengan oknum di Timsel itu.

“Kami juga meragukan,  kenapa timsel  meloloskan yang calon yang bermaslah? Apakah memang mereka tidak melihat rekam jejak calon ya?” ujarnya.

Karena itulah, lanjut dia, kredibilitas Tim Panitia Seleksi Provinsi Sumut sangat  dipertanyakan dengan lolosnya calon komisioner yang bermasalah ke dalam 10 besar.

Dia mengingatkan, PKPU NO 7 tahun 2018 sangat jelas dijelaskan merinci syarat dan ketentuan seleksi pemilihan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Swangro menghimbau agar KPU RI melihat persoalan itu dengan teliti dan jernih. Dia ingatkan, jangan sampai nantinya ada yang bermasalah diloloskan dan dilantik.

“Kami masyarakat Sumatera Utara meminta KPU RI bisa arif dan bijaksana, serta objektif dalam meloloskan lima besar calon komisioner KPU di Kabupaten dan Kota. Tidak atas dasar keluarga, suka tidak suka bahkan karena adanya sogokan. Kami tidak ingin KPU di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumut bermasalah. Kami tidak membutuhkan komisioner KPU yang tidak berintegritas,” bebernya.

Dia melanjutkan, jika komisioner KPU di tingkat Pusat terkesan bagus dan berintegritas, maka hal yang sama harus terjadi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebab, menurut Swangro, Pemilu itu sangat bergantung juga pada kualifikasi dan integritas penyelenggaranya hingga ke tingkat daerah.

“Jangan KPU RI-nya bagus, namun di tingkatan provinsi dan kabupaten kota-nya kok malah bobrok. Jangan juga ditingkatan provinsi dan kabupaten maupun kota bagus, namun di tingkat KPU RI-nya bobrok. Kita tidak mau itu,  semua harus bagus dan beintegritas, baik tingkatan pusat sampai kabupaten, kota bahkan ke tingkatan kecamatannya juga,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*