Breaking News

Cacat Hukum, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kecam Penerbitan Izin Pulau C dan D

Cacat Hukum, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kecam Penerbitan Izin Pulau C dan D.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam langkah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta terkait Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Skala AMDAL Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan di Atas Pulau C dan D.

Atas pengumuman tersebut, koalisi mengajukan keberatan atas tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu tindakan pembahasan perubahan izin lingkungan Pulau C dan D.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora, mengatakan hak untuk mengajukan keberatan ini diatur dalam Pasal 75 UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

“Adapun dasar-dasar keberatan yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta antara lain, pertama, tidak transparan dan tidak partisipatif. Hal ini dilihat tidak adanya keterbukaan informasi atas proses pembahasan AMDAL perbaikan atas reklamasi di Pulau C dan D,” katanya dalam siaran persnya, Senin (21/08/2017).

Tindakan tidak melibatkan nelayan jelas melanggar PP no. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH Nomor

17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Alasan berikutnya, penyusunan dokumen AMDAL Pulau C dan D  tidak berdasarkan kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Saat ini pemerintah belum memiliki KLHS RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan sedang dalam proses

penyusunan. Oleh karena itu proses penyusunan AMDAL pulau C dan D cacat hukum baik secara substansi dan prosedur,” ujar Nelson.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa proses penyusunan AMDAL tidak melibatkan unsur pemerintah yang terkait dan penting seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki perhatian khusus terhadap reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, tidak ada akademisi yang memiliki pandangan kritis terhadap proyek reklamasi Jakarta yang memiliki pandangan penting terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Tidak melibatkan organisasi lingkungan hidup, organisasi masyarakat sipil serta organisasi nelayan tradisional yang memiliki

pandangan kritis terhadap proyek reklamasi Jakarta termasuk organisasi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta,” ujarnya.

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata, menyebutkan proses penyusunan AMDAL tidak mempertimbangkan dampak buruk proyek reklamasi kepada perempuan nelayan dan perempuan pesisir Teluk Jakarta.

“Tidak adanya affirmative action dari Pemda DKI Jakarta menandakan bahwa Pemda DKI Jakarta buta gender dan melanggar UU no. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,” katanya.

Tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melanggar UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah UU no. 1 tahun 2014 sebagai dasar hukum pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah pesisir.

“Hingga saat surat ini diajukan tidak ada Peraturan daerah DKI Jakarta mengenai Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi ketentuan arahan dalam pemanfaatan sumber daya proyek reklamasi dan pulau-pulau kecil,” imbuhnya.

Proses perizinan tersebut juga dilakukan dengan melanggar Pasal 44 PP no. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang memberikan kewajiban kepada Pejabat Tata Usaha Negera untuk mengumumkan Izin Lingkungan.

Selain itu Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan DKI Jakarta tidak pernah mengumumkan Izin Lingkungan yang akan diajukan permohonan perubahan yang hal ini bertentangan dengan Pasal 49 PP no. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Pada kesimpulannya, Koalisi Selamatkan Telukan Jakarta menuntut Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh dinas terkait yang terlibat untuk pembahasan perubahan izin lingkungan untuk menghentikan proses permohonan perubahan Izin Lingkungan Skala AMDAL Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Di Atas Pulau C dan D, Izin Lingkungan Pulau C dan D serta membatalkan izin-izin terkait  Reklamasi dan Pembangunan Pulau C dan D,” pungkas Marthin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*