Breaking News

Butuh Yang Konkrit, Pilpres 2019 Kelompok Nelayan Dukung Keberlanjutan Program & Infrastrukturnya Jokowi

Ketua Nelayan Projo Siswaryudi Heru: Butuh Yang Konkrit, Pilpres 2019 Kelompok Nelayan Dukung Keberlanjutan Program & Infrastrukturnya Jokowi.

Nelayan akan mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kerja-kerja konkrit bagi nelayan. Oleh karena itu, pasangan calon yang melanjutkan program-program pro nelayan dan infrastruktur yang dibutuhkan nelayanlah yang akan didukung pada Pilpres 2019.

Ketua Nelayan Projo Siswaryudi Heru mengatakan selama ini, pemerintahan Jokowi-JK sudah meletakkan dan mulai melaksanakan program-program dan pembangunan infrastruktur bagi nelayan. Dia pun berharap, akan lebih konkrit untuk diwujudnyatakan lagi pada masa kedua pemerintahan Jokowi, jika terpilih lagi pada Pilpres 2019.

“Nelayan butuh yang berkesinambungan dalam melaksanakan program-program dan pembangunan infrastruktur bagi nelayan. Saat ini, program-program itu sudah diletakkan dan mulai dikerjakan, demikian pula infrastrukturnya. Ya nelayan berharap, Pak Jokowi akan meneruskan itu kalau terpilih lagi di 2019. Nelayan akan dukung Pak Jokowi,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin (13/08/2018).

Menurut pria yang juga Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)  ini,  pada Pilkada Serentak 2018 lalu juga, konsentrasi suara nelayan lebih kepada program konkritisasi dan komitmen pada penyejahteraan nelayan.

Nelayan akan mendukung pasangan Capres-Cawapres yang memiliki program nyata bagi pengembangan permodalan dan kesejahteraannya.

Siswaryudi menambahkan, dari hasil perkunjungan ke basis nelayan, jika pasangan calon tidak membuat program konkrit yang menyejahterakan nelayan, masyarakat pesisir cenderung apatis memilih.

“Jika tidak bicara program-program nyata bagi peningkatan kesejahteraan penduduk di kampung-kampung nelayan yang tersebar di hampir seluruh pesisir Indonesia, pasangan calon begitu tidak aka dilirik,” ujar Siswaryudi.

Dia juga menegaskan, jika ada pasangan calon yang hadir dengan hanya mengusug kepentigan dirinya sendiri, tidak akan digubris.

“Terutama di daerah-daerah yang mayoritas nelayan, di pesisir, tak terlihat persambungan kepentingan para pasangan calon dengan kebutuhan nelayan. Padahal, yang kita temukan, nelayan kecil Indonesia sangat butuh bantuan permodalan untuk hidupnya, itu tidak dikonkritkan para politisi,” tutur Siswaryudi.

Belajar dari pengalaman terdahulu, lanjut dia, nelayan  sudah kapok dengan pasangan calon yang hadir mengkampanyekan kepentingan nelayan namun setelah terpilih malah ditinggalkan.

“Nelayan akan memilih yang komitmen dengan mereka, tidak akan memilih yang sekedar lips service,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengingatkan setiap pasangan Capres/Cawapres untuk membuat program konkrit dan berkelanjutan bagi permodalan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Dengan bantuan permodalan, kata dia, nelayan bisa terbantu membeli alat-alat tangkapnya, memulai memperbaiki kapal atau sampannya dalam menangkap ikan, membeli bahan bakar untuk melaut dan juga menciptakan usaha kecil nelayan yang bisa membantu menopang penghasilannya.

Siswaryudi Heru memastikan, saat ini nelayan Indonesia butuh permodalan, dan siapapun pasangan calon yang akan bertarung, akan dilirik jika memiliki program konkrit dan berkesinambungan bagi mereka.

“Kesadaran nelayan Indonesia kian tinggi. Pasangan calon yang tak bisa berbuat apa-apa dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan mereka ya enggak bakalan dipilih,” tutur Wakil Bendahara Umum Bidang Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Kehutanan, Perikanan dan Pengan Dewan Pimpinan Pusat Partau Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) ini.

Perlu diingatkan, lanjut Siswaryudi, selama ini urusan Nelayan seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja. Selain anggaran dari APBN, mestinya APBD juga dimaksimalkan untuk program peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Hampir semua kementerian terkait dengan desa dan nelayan juga harus terlibat. Dan itu sudah dimulai diperiode pertama Jokowi. Kementerian Desa misalnya, bisa bersinergis dengan daerah Nelayan. KKP juga begitu harusnya,” ujar Siswaryudi.

Dia mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan tinggal sebagai nelayan miskin sangat besar. Siswaryudi mengatakan, di sepanjang pesisir Pulau Jawa dan Kawasan Indonesia Timur, tersebar nelayan dalam jumlah besar yang sangat membutuhkan program-program nyata bagi kesejahteraan mereka.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*