Breaking News

Buruh Ogah Memilih Calon Yang Tidak Teken Kontrak Politik

Said Iqbal saat bicara dalam Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Dalam kontestasi politik di Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, buruh ogah memilih calon yang tidak memperjuangkan kesejahteraanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, buruh sendiri memiliki sejumlah daftar kebutuhan buruh yang harus diperjuangkan politisi dan para calon kepala daerah maupun capres mendatang.

“Dan itu harus dengan teken kontrak politik yang jelas dan tegas. Jika tidak ada teken kontrak politik dari calon dengan buruh secara langsung, ya ngapain milih yang begitu. Mendingan pilih yang lain saja,” tutur Said Iqbal saat bicara dalam Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Jujur saja, lanjut Said Iqbal, buruh itu harus berpartisipasi secara politik. Sebab, hampir semua kebijakan yang berkenaan dengan buruh adalah hasil politik.

“Seperti kebijakan upah, perumahan buruh, kesejahteraan buruh, itu semua diperjuangkan dengan jalur politik, meskipun buruh tidak selalu harus berpolitik praktis melalui partai politik, yang pasti buruh harus sadar dan melek politik serta berpartisipasi politik untuk memperjuangkan nasibnya,” tutur Said Iqbal.

Jika dihitung, lanjut dia, hingga 2019 jumlah pemilih buruh itu mencapai 70 juta jiwa. Secara politis, hal itu sangat berpengaruh untuk membuat kebijakan yang harus mensejahterakan kehidupan buruh.

“Perjuangan kelas buruh harus dilakukan secara politik juga. Selama ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat didominasi kepentingan pengusaha. Bahkan, para anggota DPR pun boleh saya katakan 80 persen itu menyuarakan pengusaha, sangat kecil jumlahnya yang menyuarakan buruh,” ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, buruh berani meminta posisi strategis di kabinet seperti Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan agar berasal dari unsur buruh. Meski saat ini tak memiliki partai politik, lanjut dia, buruh berjuang lewat parpor-parpol yang pro buruh, dan juga caleg-caleg maupun paslon Kepala Daerah yang komitmen memperjuangkan kesejahteraan buruh.

“Buruh harus berjuang dan merebut kekuasaan secara politik, agar mampu membuat kebijakan yang mensejahterakan buruh. Buruh tidak malu-malu berpolitik lagi. Meskipun ada sebagian serikat buruh enggan melakukannya. Faktanya, perjuangan buruh pun harus dilakukan secara politik,” tutur Said Iqbal.

Saat ini, lanjut dia, KSPI sendiri membuat kontrak politik kepada setiap caleg, calon kepala daerah dan bahkan capres yang harus memperjuangkan kesejahteraan buruh agar lebih baik. Tanpa itu, menurut dia, buruh akan terus ditindas.

“Dan jika setelah terpilih tidak melakukan kontrak itu, ya kita demo terus, tidak akan diam,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*