Breaking News

Buruh Ingin Pengawasan Ketenagakerjaan Independen Dan Terpisah Dari Kementerian

Buruh Ingin Pengawasan Ketenagakerjaan Independen Dan Terpisah Dari Kementerian.

Fungsi pengawasan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)tidak ber-gigi dan tidak berguna bagi para pekerja. Karena itu, buruh meminta agar dibuatkan pengawasan yang terpisah dan independen dari kementerian.

Selain itu, sudah hampir dua tahun terakhir posisi jabatan Dirjen Binwasnaker & K3 itu lowong. Artinya, ada atau tidaknya pengawasan selama ini, bahkan selama dua tahun terakhir pun tidak ada pengaruh positifnya bagi perbaikan ketenagakerjaan Indonesia.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen DPP SBSI) Andi Naja FP Paraga mengatakan, posisi pengawasan selama ini sungguh membingungkan bagi buruh.

“Fungsi Pengawasan saat ini sungguh sangat membingungkan dan tidak ber-gigi. Para Pengawas ditarik ke tingkat Provinsi. Para Pekerja atau buruh masih bingung, mau mengadu ke mana, karena alamat kantornya masih belum jelas,” tutur Andi Naja, di Jakarta, Jumat (08/09/2017).

Padahal, lanjut dia, Pengawasan Ketenagakerjaan sangat penting dan strategis, karena masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat serius untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.

Andi menyarankan, sebaiknya ada lembaga pengawas khusus ketenagakerjaan yang tidak berada dalam naungan Kementerian.

“Menurut hemat saya, sebaiknya Lembaga Pengawasan itu bersifat independen dan terpisah, tidak di bawah  Kementerian atau institusi apapun. Ya, seperti KPPU, KPK, KPU, Ombudsman, LPSK  dan lain sebagainya. Namanya bisa Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, komisioner yang duduk di lembaga pengawas independen itu dipilih melalui fit & proper test, guna mencari sosok yang punya kredibilitas dan berintegritas.

“Dengan demikian, kita bisa berharap, lembaga itu bisa punya taring untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran hukum terhadap pekerja, sebab yang kerap dilanggar haknya adalah kaum pekerja,” ujarnya.

Dia mengingatkan, selama ini, apapaun lembaga pengawasannya, selagi masih di bawah ketiakkementerian, maka tidak akan pernah berfungsi efektif untuk menindak para pelanggar hak buruh.

“Mudah-mudahan, dengan adanya lembaga khusus tadi, dengan segala kewenangan yang dimilikinya, maka para Pengusaha nakal akan mikir seribu kali bila akan melakukan tindak pelanggaran terhadap hak-hak pekerja,” tutur Andi.

Dia pun berharap, semua serikat buruh/serikat pekerja mendorong lembaga pengawas independen itu bisa segera terwujud.

“Bagaiamanapun, segala bentuk pelanggaran hukum, harus dicegah dan ditindak dengan tegas. Apalagi kalau pelanggaran itu menimbulkan korban yang nyata,” ujarnya.

Hampir dua tahun  jabatan Dirjen Binwasnaker dan K3 lowong dan hanya diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Hingga Januari 2017, Maruli Hasiloan Tambunan disuruh sebagai pelaksana tugas di posisi itu.

Nah, sejak  Maruli dilantik sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemnaker, menggantikan Hery Sudarmanto yang diangkat menjadi Sekjen Kemnaker, posisi itu masih kosong.

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI, penunjukan seseorang menjadi eselon I – IV harus melalui tim seleksi.

“Maka yang dipilih ialah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, the right people on the right place,” ujarnya.

Menurut Inspektur Jenderal Kemnaker, Soenarno,  Kemnaker masih membuka pendaftaran untuk jabatan Dirjen Binawas dan K3, Kemnaker.

“Sudah ada beberapa orang yang mendaftar,” kata Soenarno, yang juga sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi untuk jabatan Dirjen Binawas dan K3 Kemnaker.

Ketika ditanya, apa persyaratan untuk diangkat sebagai Dirjen Binawas dan K3, Soenarno enggan menjawab.

Sementara itu,  disebutkan bahwa Menaker sendiri  menginginkan agar orang yang  menduduki posisi Dirjen tersebut ialah seorang anggota Polri berbintang dua.

Pasalnya, kalau seorang perwira Polri, pasti sudah tahu bagaimana melakukan pengawasan dengan benar. Selain itu, seorang perwira Polri dianggap tegas.

Posisi Dirjen Binawas dan K3 sangat penting dan berat di Kemnaker. Tugasnya antara lain melakukan pengawasan penerapan K3 di setiap perusahaan, mengawasi perusahaan-perusahaan agar bekerja dengan benar, seperti memberikan upah sesuai ketentuan undang-undang kepada pekerja, memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk pekerjanya.

Selain itu, pejabat itu pun harusnya mengawasi perusahaan-perusahaan agar tidak mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal, mengawasi setiap perusahaan agar memberikan upah yang layak kepada buruh dan pekerja.

Karena jabatan Dirjen Binawas dan K3 masih sebagai pelaksana tugas (Plt), maka sejumlah posisi di bawahnya seperti jabatan direktur pun hanya sebagai Plt juga.

Akibatnya, banyak pekerjaan tidak bisa dilaksanakan karena seorang Plt tidak bisa memgambil kebijakan yang strategis.

Sekjen DPP SBSI Andi Naja FP Paraga mengatakan, tidak ada jaminan bahwa ketika jabatan itu diisi oleh seorang perwira Polisi maka pengawasan akan menjadi lebih baik.

Selain itu, posisi para Pegawai Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan semakin tak berguna jika Pengawas diisi oleh Polisi.

“Kalau sudah dari Polisi menjadi Direktur Pengawasan dan Dirjen Pengawas, sebaiknya Direktorat pengawasan dibubarkan saja. Serahkan saja semua sama kepolisian. Buat apa pegawai pengawas dan PPNS dilatih dengan menghabiskan biaya  yang cukup banyak selama ini?” ujarnya.

Dia pun menekankan tugas pokok kepolisian bukanlah sebagai pejabat di kementerian tenaga kerja.

“Tugas polisi kan menjaga keamanan, sementara tingkat kriminalitas tinggi dan banyak kasus kejahatan belum terungkap. Alasan kepolisian bahwa anggota polisi masih kurang banyak dibanding jumlah masyarakat. Di sisi lain polisi yang ada  malah hendak dipindahkan ke instansi lain. Apakah ini yang disebut reformasi birokrasi? Apakah kalau Dirjen dan Direktur Pengawasan dari Polisi bisa bekerja seperti di Kepolisian? Apakah akan bisa seperti dari Mabes Polri langsung perintah ke Kapolda?” ujarnya.

Andi mengatakan, kendala pengawasan selama ini sangat terkait dengan otonomi daerah. Jangankan Dirjen, lanjut dia, seorang Menteri pun tidak bisa menindak pegawai pengawas di daerah.

“Mereka lebih tunduk kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, siapapun yang akan menjabat sebagai pengawas asalkan menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya secara efektif maka itu lebih baik.

“Kalau menurut saya, kita terima aja dulu seorang jenderal bintang 2 menjadi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaaan dan K3, sekalian kita monitor kerja-kerja sang jenderal itu,” ujar Timboel.

Dia mengatakan, bukankah selama ini Dirjen Pengawas dijabat oleh pejabat karir  malah memberikan nilai tambah baik bagi buruh.

“Saya berharap sang jenderal bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*