Breaking News

Buron Penggelapan Pajak Hingga Rp 10 Miliar Lebih Selama 6 Tahun, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi Ditangkap Jaksa di Bandara Halim Perdana Kusuma

Buron Penggelapan Pajak Hingga Rp 10 Miliar Lebih Selama 6 Tahun, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi Ditangkap Jaksa di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil men-cokok atau menangkap pelaku penggelapan pajak yang telah menjadi buronan sejak 6 tahun lalu.

 

Pelaku penggelapan pajak yang menjadi buronan itu adalah Albertus Irwan Tjahjadi Oedi. Dia menjadi terpidana kasus penggelapan pajak sebesar Rp10.683.720.569.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum menyampaikan, buronan itu ditangkap pada Kamis, (25/01/2018) pukul 17.55 WIB di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

 

Albertus Irwan Tjahjadi Oedi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1124 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2013 yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar  3 X Rp. 10.683.720.569.- (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

 

“Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 32.051.161.707 atau tiga puluh dua miliar lima puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (26/01/2018).

 

Selain itu, kata Rum, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan dan SPT masa PPN Tahun 2001 yang isinya tidak benar serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas Negara.

 

“Aturan itu sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” katanya.

 

Kasus ini bermula sekitar tahun 2001, disaat Albertus Irwan Tjahjadi Oedi selaku Direktur CV. Hasrat telah sengaja menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Badan yang isinya tidak benar, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai PPN bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2001.

 

Terpidana juga tidak menyetor ke kas Negara atas pajak yang telah dipotong/dipungut. Namun, memungut PPN terhadap lawan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa sehingga mengakibatkan kerugian Negara pada pendapatan Negara sebesar Rp10.683.720.569.‎(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*