Breaking News

Buntu, Petani Minta Menteri Turun Tangan Selesaikan Konflik Agraria

Selesaikan Konflik Agraria, Pemerintah harus Pro Petani.

Alami kebuntuan selesaikan konflik agraria dengan perusahaan yang merampas lahan, seribuan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTB) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang turun tangan perhatikan nasib mereka.

Para petani itu pun mendatangi kantor Kementerian di Jakarta, Kamis (28/04/2016) dan meminta Kementerian yang dipimpin Ferry Mursyidan Baldan itu untuk melaksanakan pengukuran lahan, serta segera menolong petani untuk melakukan sertifikasi di Kawasan yang dikenal sebagai eks Tegalwaroelanden itu.

Koordinator Aksi Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Aris Wiyono menyampaikan, para petani sudah tidak mengerti lagi bagaimana nasib mereka, sebab pemerintah di daerah tak jua berkenan menyelesaikan konflik agraria itu.

“Setelah mengalami kebuntuan negosiasi penyelesaian konflik agraria antara petani penggarap di kawasan eks perkebunan Tegalwaroelanden dengan PT Pertiwi Lestari, LVRI, dan Perum Perhutani di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kami, ribuan petani penggarap yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu akan melapor Menteri Agraria dan Tata Ruang,” kata Aris.

Aris menyampaikan, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang malah telah menunjukkan keberpihakannya pada pihak yang ingin mengambil tanah petani.

Dia menjelaskan, LVRI yang memenangkan gugatannya di PTUN terkait HGB Nomor 5 atas nama PT Pertiwi Lestari dengan objek lokasi di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, memaksakan hendak mengukur tanahnya di Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat.

“Itu jelas-jelas menunjukkan niat jahat untuk merampas tanah rakyat dengan dalih keputusan PTUN yang akan menguntungkan PT Pertiwi Lestari,” ungkap dia.

Menurut Aris, tindakan itu pun malah disetujui dan didukung oleh Andi Bakti selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Sedangkan para petani penggarap di Desa Margakaya sedang mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah yang sudah digarap selama puluhan tahun, imbuhnya, tidak pernah diberi kesempatan untuk membuat seritifikat.

“Oleh karena itu, hari ini kami akan melakukan unjuk rasa ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar Menteri ATR segera menindaklanjuti surat yang sudah kami kirim sejak bulan November 2015 dan bulan Februari 2015,” ujarnya.

Humas Aksi Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Yoris Sindhu Sunarjan menambahkan, selain meminta bantuan menteri untuk melaksanakan pengukuran dan sertifikasi tanah mereka, para petani juga meminta pembatalan atas sertifikast HGB Nomor 5, HGB Nomor 10, HGB Nomor 11, dan HGB Nomor 40 atas nama PT Pertiwi Lestari.

“HGB itu keberadaannya tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat, karena terjadi penelantaran lahan oleh pemilik sertifikat. Keberadaan sertifikat tersebut sangat merugikan masyarakat karena menimbulkan konflik,” ujar Yoris.

Yoris juga meminta pemerintah agar memperhatikan nasib para petani, terutama pendidikan anak-anak petani yang tidak memadai, juga pembangunan infrastruktur bagi warga, yang selama ini tidak pernah diperhatikan pemerintah di kampung mereka.

“Kiranya pemerintah menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan irigasi, yang selama puluhan tahun tidak pernah dinikmati masyarakat secara layak,” pungkasnya.

Janji Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI yang mengatakan akan tetap memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan tanah pada rencana program kerja 2016, harus dibuktikan.

“Rencana kerja 2016 tetap pada program penyelesaian sengketa, reforma agraria dan pengendalian tata ruang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta.

Ferry mengatakan, Kementerian ATR/BPN RI telah merancang tujuh program rencana kerja pada 2016, namun akan fokus terhadap tiga program itu karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ferry mengungkapkan Kementerian ATR/BPN RI mendapatkan suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 6 triliun.

Ketiga program itu, menurut Ferry diperkirakan akan menyerap dana 50 persen dari APBN yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN RI.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengaku masih banyak sengketa kasus lahan di Indonesia yang belum terselesaikan.

Politisi Partai Nasdem ini menyatakan, perselisihan lahan tanah menyangkut kehidupan masyarakat sehingga harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selain persoalan sengketa, Ferry mengungkapkan program pengendalian tata ruang juga memiliki peranan penting bagi kemajuan daerah.

“Kita mulai terapkan pola untuk tata ruang dan pemanfaatan lahan,” ujar Ferry.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*