Breaking News

Bukti Sudah Terang Benderang Tapi Pengusutan Tidak Berkembang, Pertanyakan Kinerja Polri Mengusut Korupsi di Bapeten, Aktivis Desak Penetapan Tersangka

Bukti Sudah Terang Benderang Tapi Pengusutan Tidak Berkembang, Pertanyakan Kinerja Polri Mengusut Korupsi di Bapeten, Aktivis Desak Penetapan Tersangka.

Aparat kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi dan mark-up diingatkan agar bekerja profesional, cepat dan tidak neko-neko.

 

Kasus dugaan korupsi kakap yang dilaporkan terjadi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pada 2014, meski sudah terang benderang para pelaku dan juga besaran jumlah kerugian negaranya, namun tak kunjung dinaikkan ke penuntutan.

 

Koordinator Investigasi Jaringan Aktivis 2000 Anti Korupsi Sangap Tua Simarmata mengatakan, dengan kondisi seperti itu, ada kecurigaan bahwa oknum aparat hukum sedang berkolaborasi dengan para pelaku untuk mempermain-mainkan proses pengusutan korupsinya.

 

“Jika lamban prosesnya, dan terkesan tidak profesional. Maka kecurigaan kita timbul bahwa kasus korupsi seperti itu sedang dipermain-mainkan oleh oknum penyidik bersama para pelaku korupsinya. Ini berbahaya sekali dalam penegakan hukum. Jangan sampai masuk angin loh,” tutur Sangap Tua, di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

 

Padahal, lanjut dia, di Indonesia, proses penyelidikan dan penyidikan bahkan hingga persidangan dan vonis, harus dilakukan secara profesional, cepat, murah dan terjamin keadilannya.

 

“Kami mempertanyakan, mengapa sampai sekarang tidak ada tersangkanya? Ada proyek pengadaan yang mark-up, sudah ditemukan kerugian negaranya, sudah banyak pihak yang dimintai keterangan dan sudah diperiksa, kok tak ada tersangkanya?” ujar Sangap.

 

Karena itu, dia pun tetap mempertanyakan kinerja dan kepemimpinan institusi Polri dalam memberantas korupsi, sebab hingga tingkat bawah, penyidik di institusi ini sering lelet dan tidak kunjung serius membongkar kasus korupsi yang sudah begitu nyata terjadi.

 

“Seperti yang terjadi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten itu loh. Sudah sejak 2014 laporan masuk ke penyidik di Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah di Polda Metro Jaya, sampai sekarang kok malah dipendam. Patut kita pertanyakan semua ini,” tutur Sangap.

 

Sangap menjelaskan, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah menyampaikan Hasil Auditnya terkait laporan tersebut.

 

Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium Radiasi, Pengadaan DCVD, dan Peralatan Security di lingkungan Sekretaris Utama Bapeten Tahun 2013 itu, menurut Sangap, sudah pula diperiksa penyidik.

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan hasil Audit Investigasi atas Pengadaan Peralatan Laboratorium Radiasi di Lingkungan Sekretariat Utama BAPETEN tahun 2013, karena sudah selesai dilaksanakan.

 

Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Donny Anang Dwijanto bahkan sudah mengirimkan hasil auditnya itu ke Polda Metro Jaya.

 

“Dan laporan hasil audit telah kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya melalui Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Nomor: S-373/D5/01/2017, tertanggal 18 Mei 2017,” ujar Donny dalam suratnya kepada Bareskrim Mabes Polri.

 

Bukan sekali penyerahan hasil audit investigasi dari BPKP DKI Jakarta yang sudah disampaikan.  Hal itu pun sudah diakui oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya.

 

Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta mengakui bahwa ada laporan informasi Nomor: LI/19/X/2014/Tipidkor, tertanggal 27 Oktober 2014, terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan cara penggelembungan harga (mark up), dalam pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2013 di Bapeten.

 

Laporan itu pun telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/01/I/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2016.

 

Penyidik menginformasikan, dari 5 pengadaan yang dimintakan penghitungan Audit Investigasi kepada BPKP Perwakilan DKI Jakarta, tiga hasil auditnya sudah selesai.

 

Ketiga hasil audit itu adalah, pertama, Pengadaan Alat Digital Cerenkov Viewing Device(DCVD), ditemukan potensi kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-236/PW09/5/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima pada tanggal 18 November 2016.

 

Kedua, pengadaan Peralatan Security, ditemukan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-237/PW09/5/2016, tertanggal 31 Mei 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima pada tanggal 13 Februari 2017.

 

Tiga, Peralatan Laboratorium Radiasi ditemukan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-549/PW09/5/2016, tanggal 1 Desember 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima tanggal 18 Mei 2017.

 

“Mengingat hasil penghitungan Audit Investigasi untuk 5 (lima) kegiatan pengadaan yang akan disatukan dalam satu perkara memerlukan waktu yang cukup panjang, maka penyidik telag melakukan beberapa kali pembahasan secara internal agar dari tiga hasil Audit Investigasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk ketahapan selanjutnya, guna mendapatkan saran dan pendapat, untuk itu, saat ini penyidik sedang mengajukan gelar perkara,” tutur Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta.

 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Bapeten itu.  ICW menemukan adanya indikasi dugaan korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di BAPETEN tahun 2013 yang dibiayai oleh APBN.

 

XRF Spectrometry adalah alat yang digunakan untuk mengukur spektrum dari struktur atom yang terkandung dalam material berupa pasir dan batuan dan sudah diproses terlebih dahulu sesuai prosedur analisis laboratorium. Pihak pabrikan semen lazim menggunakan alat tersebut untuk analisis sampel batuan bahan baku, salah satunya PT Holcim.

 

Aktivis ICW Wana Alamsyah menjelaskan, pada tahun 2013 Satker Sekretariat Utama BAPETEN melakukan pengadaan untuk tiga kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp 17,8 miliar. Salah satu barang yang diadakan adalah alat XRF Spectrometry dengan harga sebesar Rp 3,5 miliar per satu barang. Ada sebanyak tujuh peserta yang memasukkan dokumen persyaratan. Pemenang pengadaan ini adalah PT APT yang menawar dengan harga sekitar Rp 17,6 miliar.

 

“Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh ICW, kami melihat bahwa perlu adanya pihak yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU 31/1999,” ujar Wana Alamsyah.

 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini pun sudah terpenuhi. Dari Unsur Setiap Orang, yang terlibat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP BAPETEN dan Direktur supplier barang.

 

Sedang dalam pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum, telah jelas ditemukan adanya upaya mengarahkan spesifikasi ke merek tertentu. Wana mengatakan, dalam Pasal 6 huruf c dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam proses pengadaan tidak saling mempengaruhi mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

 

“Adanya penawaran yang dikeluarkan oleh supplier barang tanggal 6 November 2012 diindikasikan bahwa spesifikasi barang telah bocor sebelum lelang dilakukan dan cenderung mengarahkan ke produsen tertentu yang berakibat pada persaingan tidak sehat,” ungkapnya.

 

Juga, telah terjadi mark up harga dalam penyusunan HPS. ICW menduga bahwa HPS yang disusun oleh PPK sudah di mark up sekitar 45 persen. Berdasarkan data pembanding yang ICW temukan, harga barang XRF di negara asal, yaitu Belanda, sekitar Rp 1,59 miliar jika termasuk dengan biaya lain-lain. Namun supplier barang menawarkan dengan harga sekitar Rp 2,75 miliar.

 

“Juga, Pokja ULP tidak memasukkan daftar kuantitas harga dan barang sebagai syarat pada dokumen pengadaan,” ujarnya.

 

Dikatakan Wana, Pokja ULP sebagai pihak yang berwenang untuk membuat dokumen pengadaan diduga sengaja tidak memasukkan syarat daftar kuantitas harga dan barang. Daftar kuantitas harga dan barang diperlukan untuk melakukan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik berguna untuk melihat harga satuan timpang. Jika harga satuan timpang per barang lebih dari 110 persen, maka harga yang digunakan adalah harga yang tertera dalam HPS.

 

“ICW menemukan bahwa harga XRF Spectrometry termasuk dalam kategori harga timpang karena harga yang dibayarkan oleh PPK sebesar 112 persen,” katanya.

 

Dari proses yang ditemukan, lanjut dia, juga ditemukan adanya  Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut Wana, dengan adanya selisih harga yang cukup besar antara supplier barang dibandingkan dengan harga principal (disertai dengan biaya lain-lain) maka dapat memperkaya supplier barang.

 

“Dan, unsur merugikan keuangan negara pun terjadi. Berdasarkan perbandingan harga yang diajukan oleh supplier barang dengan perusahaan principal (termasuk biaya lain-lain), maka telah terjadi indikasi mark up sekitar Rp 1,1 miliar,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjut Wana, ICW pun sudah merekomendasikan agar Mabes Polri segera mengambilalih pengusutan perkara ini, dan menuntaskannya secara cepat.

 

“Kasus ini masih ditangani oleh Polda Metro Jaya sejak Januari 2016, namun hingga hari ini perkembangannya belum jelas. Terkait dengan hal tersebut, ICW merekomendasikan Bareskrim agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi di Bapeten,” pungkasnya.

 

Sekretaris Utama Bapeten ditahun 2013 itu,  M. Dani, menyampaikan, pengadaan alat-alat di tahun itu dilakukan untuk keperluan di tempat Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Kedeputian Perizinan dan Inspeksi  Bapeten.

 

“Pendanaannya ketika itu ada di tempat Sekretariat Utama, yang mengelola terutama Biro Umum. PPK-nya juga ada di Biro Umum,” tutur Dani ketika dikonfirmasi.

 

Kasus ini, lanjut dia, bahkan sudah ditangani Bareskrim sejak akhir 2014. “Hingga sekarang masih terus ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saya sendiri sudah pernah dipanggil di Bareskrim dan Polda Metro Jaya,” ujarnya.

 

Sebagai lembaga negara, lanjut Dani, Bapeten seharusnya mendukung program Pemberatasan Korupsi. Sebab, menurut Dani, Kepala Bapeten pun memiliki kewajiban agar lembaga itu bersih dari tindak pidana korupsi.

 

“Pada waktu saya dilantik sebagai Sekretaris Utama pada awal Desember 2013, saya diberi tugas oleh Kepala Bapeten ketika itu yaitu Dr As Natio Lasman antara lain Bapeten masuk Reformasi Birokrasi (RB) dan Laporan Keuangan mendapat WTP. Ketika itu Bapeten belum RB dan tidak WTP. Saya sendiri sadar tidak mau terlibat Korupsi. Saya waktu itu orang baru dari luar Bapeten. Saya berasal dari BATAN Serpong,” tuturnya.

 

Dani mengatakan, di awal Januari 2015, dirinya sudah tidak aktif lagi sebagai Sekretaris Utama Bapeten. “Dan saya kembali kerja di BATAN Serpong,” tutupnya.

 

Sedangkan Pejabat Pokja Pengadaan Bapeten waktu itu Bondan Wicaksono, mengaku bahwa dirinya pun sudah pernah diperiksan oleh penyidik.

 

“Saya memang sudah diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi, melakukan klarifikasi dan penjelasan. Selanjutnya, secara hukum diurus oleh bagian Hukum Bapeten,” tutur Bondan.

 

Sebagai pihak swasta yang merupakan pemenang proyek,  Direktur Utama PT. Asri Panca Teknik (APT) Aris Wibowo menyatakan siap membayar kerugian negara dari adanya dugaan mark-up tersebut. Bahkan, pihaknya sudah membayar sebagian kerugian itu melalui penyidik.

 

“Terkait proyek Bapeten 2013, sudah saya jelaskan ke penyidik dan tidak ada penggelembungan harga, memang pihak BPKP menyatakan ada kerugian negara, tapi perhitungannya juga masih saya pertanyakan dan walaupun masih potensi sudah saya kembalikan,” tutur Aris Wibowo.

 

Meski belum membayarkan semuanya, Aris Wibowo berjanji akan mengembalikan sisa pembayaran jika memang sudah dipastikan ada kerugian negara.

 

“Sudah saya bayar. Hanya satu yang besar belum saya bayar full karena perhitungan BPKP menurut saya salah dan saya sudah sampaikan ke Polda. Yaitu yang terkait pengadaan alat laboratorium itu,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*