Breaking News

BPOM: Produk Makanan ‘Bikini’ Tidak Memiliki Izin Edar

BPOM: Produk Makanan 'Bikini' Tidak Memiliki Izin Edar.

Menindaklanjuti peringatan publik yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 4 Agustus 2016 terkait peredaran produk makanan ringan Bihun Kekinian disingkat “Bikini” yang penampilan kemasannya bernuansa pornografi, BPOM menilai bahwa makanan ringan tersebut belum memiliki izin edar.

 

Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny K. Lukito menyampaikan, pangan yang tidak memiliki izin edar, berarti proses produksinya tidak melalui evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan.

 

“Badan POM menghargai setiap kreativitas dan inovasi produk obat dan makanan, namun harus memenuhi ketentuan keamanan, kemanfaatan, mutu dan label serta memperhatikan norma etika atau kesopanan dan kesusilaan,” ujar Penny saat konferensi pers bersama wartawan di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (08/08/2016).

 

Penny menjelaskan, desain kemasan produk tersebut merupakan hasil dari suatu kegiatan pelatihan kreativitas siswa di Bandung pada tahun 2015. Kemudian oleh investor diproduksi untuk diperdagangkan secara online pada bulan Maret 2016.

 

“Saat ini telah memiliki 22 reseller yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan jumlah produksi dari bulan Maret-Juni 2016 sebanyak 11.000 bungkus,” ucapnya.

 

Sebelumnya, lanjut Penny, BPOM melalui Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pendalaman investigasi internal dengan penelusuran di lapangan yang informasi berasal dari masyarakat. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2016 sekitar pukul 00.15 WIB berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil Depok untuk melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah di Depok yang merupakan lokasi produksi makanan ringan “Bikini” tersebut.

 

“Jadi telah disita barang bukti berupa produk jadi makanan ringan sebanyak 144 bungkus, kemasan sebanyak 3.900 lembar serta bahan baku dan peralatan produksi,” jelasnya.

 

Menurut Penny, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

 

“Terkait label dan iklan pangan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, dimana diatur bahwa keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya,” ujar Penny.

 

Selain UU Pangan, lanjutnya, juga dapat dikenakan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.

 

Penny juga mengatakan, saat ini Badan POM melalui Balai Besar atau Balai POM di seluruh Indonesia tetap melakukan penelusuran dan pemantauan terhadap produk tersebut baik di peredaran secara terbuka maupun media online serta melakukan pengamanan untuk kepentingan dan perlindungan publik.

 

“BPOM juga menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan cerdas terhadap penawaran produk yang dijual secara langsung maupun online. Pastikan produk yang dibeli telah memiliki nomor izin edar dan aman untuk dikonsumsi,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*