Breaking News

BPK, Segeralah Lakukan Audit Investigasi Kepada BPJS Ketenagakerjaan

BPK, Segeralah Lakukan Audit Investigasi Kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera melakukan pengauditan terhadap kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susaonto menyampaikan, audit investigasi oleh BPK sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, menurut dia, sudah terlalu banyak kejanggalan yang ditemukan dalam pengelolaan BPJS TK itu.

 

“BPK harus segera melakukan auidt investigasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan,” pintanya, Senin (07/08/2017).

 

Paling tidak, lanjut Hery, saat ini, dari temuan yang diperoleh MP BPJS, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) wilayah Sumbagut-Aceh dan Jawa Timur jalan di tempat.

 

Dia mengungkapkan, di wilayah Sumbagut-Aceh, sejak dua tahun terakhir (2015-2017) peserta BPJS TK mangkrak di angka 773.932 pekerja, baik sebagai penerima upah maupun bukan penerima upah. Jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sebesar 26.383 perusahaan. Dengan rincian tenaga kerja penerima upah sebanyak 714.887 dan tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 59.045 orang.

 

Di Jawa Timur, dengan angkatan kerja yang berjumlah 20.69 juta orang, terdapat 6.9 juta pekerja formal dan 13.79 juta pekerja informal. Dengan rincian pada 2016 terdapat 43.889 perusahaan dengan 1.459.802 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS TK di Jatim. Ada 115.221 pekerja informal yang menjadi peserta BPJS TK di Jatim.

 

Pada 2017 ini menjadi 45.634 perusahaan dengan 1.483.287 pekerja menjadi peserta BPJS TK Jatim. Sedikit terjadi peningkatan sejumlah 5.374 perusahaan dengan 59.891 pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS TK. Belum lagi tahun 2016 ada 137 ribu pekerja yang keluar menjadi peserta BPJS TK. Jumlah peserta yang masuk kalah banyak dengan peserta yang keluar peserta BPJS TK.

 

“Kepesertaan BPJS TK di Sumbagut Aceh dan Jatim tidak ada perubahan berarti kecuali hanya membayar klaim kepesertaan BPJS TK,” kata Hery Susanto.

 

Menurut Hery Susanto, kendala terbesar dipengaruhi oleh internal birokrasi BPJS ketenagakerjaan di kedua wilayah itu. Birokrasinya bermain dari oleh dan untuk mereka sendiri. Belum bergeser sesuai paradigma baru jaminan sosial dimana BPJS ketenagakerjaan bukan lagi korporasi melainkan badan hukum publik.

 

BPJS ketenagakerjaan di dua wilayah itu dinilai hanya bisa habiskan anggaran saja, tanpa ada korelasinya terhadap peningkatan kepesertaan dan perlibatan masyarakat.

 

“Kornas MP BPJS mendesak agar dilakukan pembenahan internal birokrasi di BPJS TK khususnya wilayah Sumbagut-Aceh dan Jawa Timur, agar benar-benar responsif terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

 

Menurut Hery, Kornas MP BPJS pun melaporkan kinerja BPJS TK di dua wilayah itu ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk untuk segera dilakukan audit investigasi atas mangkraknya angka kepesertaan.

 

“Jangan sampai anggaran yang dikelola hanya habis untuk bancakan di internal birokrasi nya saja, selain itu juga laporan ini urgen guna perbaikan kinerja BPJS TK khususnya di dua wilayah ini, ” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*