Breaking News

BPK Dianggap Tak Profesional, KPK Jangan Tersesat

Meski hasil audit BPK bermasalah, KPK jangan tersesat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut tidak professional dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor negara. Karena itu, dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar tidak tersesat dengan mempergunakan data hasil audit yang dilakukan secara tidak profesional oleh BPK.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, seharusnya BPK melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemeriksa sesuai dengan Undang Undang BPK RI. Namun dalam faktanya, hasil pemeriksaan BPK sering tidak profesional.

“BPK seringkali tidak hanya secara professional membelokkan tujuan pemeriksaan, akan tetapi juga patut diduga, mereka mencoba menjebak KPK, menggiring KPK agar masuk pada kesimpulan dan rekomendasi yang menyesatkan, tidak akurat, keluar dari standar pemeriksaan yang ditentukan Undang Undang BPK RI,” ujar Petrus, di Jakarta, Jumat (22/04/2016).

Padahal, lanjut mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) itu,  hakekat pemeriksaan BPK adalah sebuah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kenadalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Kini, kunci ada di tangan KPK dan KPK harus tetap on the track,” ujarnya.

Petrus mengungkapkan sejumlah fakta hukum dan fakta sosial yang menunjukkan ketidakprofesionalan BPK. Terutama dalam urusan dugaan penyelewengan di Jakarta berkaitan dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam kasus di RS Sumber Waras, lanjut Petrus, terindikasi adanya upaya memutarbalikan fakta, yang merusak independensi dan profesionalisme BPK RI, demi memenuhi harapan pihak lain.

“BPK mengesampingkan tujuan utama Audit Investigatif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menjegal calon tertentu untuk maju dalam Pilkada 2017,” ujarnya.

Empat fakta bisa diangkat sebagai indikator gagalnya profesionalisme BPK RI yakni mengesampingkan standar pemeriksaan. Padahal, standar itu seharusnya menjadi pedoman dan pijakan bagi siapapun yang menamakan diri Auditor BPK RI ketika melakukan pemeriksaan.

Fakta-fakta itu, lanjut Petrus, antara lain; BPK-RI dengan sengaja masih menggunakan ketentuan pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, yang sudah diubah atau dicabut dengan pasal 121 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

“Tujuan BPK mempergunakan pasal itu ya untuk mendapatkan opini atau kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum,” ujar Petrus.

Kedua, fakta bahwa BPK-RI justru menutup-nutupi atau mengabaikan ketentuan pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Karena, pasal ini  dengan tegas menyebutkan bahwa demi efisiensi dan efektifitas, maka pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah, dengan tetap menggunakan ketentuan pasal 121 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 (yang sudah dicabut),  isinya; pengadaan tanah di bawah 1 ha dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dengan pemilik tanah.

Ketiga, BPK-RI mengabaikan bukti autentik berupa alamat letak obyek jual beli tanah yang tertera di dalam SHGB (Sertifikat hak Guna Bangunan) atas nama Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras yaitu di Jalan Kiyai Tapa dan Nilai Jual Obyek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tahun 2014 seharga Rp 20,7 juta per meter di Jalan Kiyai Tapa dan menggunakan informasi atau data yang mengarahkan alamat obyek Jual Beli dan Obyek Pajak di Jalan Tomang Utara dengan nilai NJOP Rp 7 juta per meter untuk harga tahun 2013.

“Dimana itu sama sekali bukan data yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras dan Pemda DKI Jakarta,” kata Petrus.

Keempat, BPK-RI mengabaikan atau menutup-nutupi kebenaran nilai NJOP untuk Obyek Pajak pada SHGB dimaksud sebesar Rp. 20,7 permeter dan memaksakan harga NJOP yang lain yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Yayasan Sumber Waras dan Pemda DKI.

“Berdasarkan fakta itu, maka BPK RI sesungguhnya hanya mengejar target untuk menghasilkan opini atau kesimpulan tentang adanya pelanggaran hukum dan adanya kerugian negara, dengan mengabaikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, yang memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan yang professional,” ujarnya.

Kenyataannya, lanjut Petrus, pada saat ini BPK-RI dihadapkan pada hasil pemeriksaan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras  yang diragukan kredibilitasnya. Terutama proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan diduga tidak lagi independen, tidak obyektif dan tidak professional. Bahkan, langkah itu sudah di luar SPKN, sehingga proses menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara  dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, tidak tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan telah keluar dari tujuan pemeriksaan menurut UU BPK.

Dengan demikian, lanjut Petrus, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI, dapat dikatakan telah keluar dari  kaidah-kaidah profesional yang diatur di dalam SPKN.

“Yang seharusnya ditaati, sehingga kredibilitas informasi yang dilaporkan dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti  tetap terjaga obyektifitas dan kredibilitasnya,” ujarnya.

Pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang tidak obyektif, lanjut dia, bisa dilihat dari sikap BPK RI yang ketika menyusun LHP,  baik opini, kesimpulan maupun rekomendasinya, telah didasarkan pada dokumen yang diduga sebagai palsu.

“Atau setidak-tidaknya BPK-RI telah menggunakan data hasil rekayasa pihak ketiga dari sumber yang tidak berkompeten,” ujar Petrus.

Terlebih-lebih, lanjut dia, BPK-RI ketika melakukan pemeriksaan tidak melakukan due deligence atau pengujian atas keabsahan data/informasi secara maksimal terhadap data dan informasi yang dimiliki pihak RS Sumber Waras, Pemda DKI Jakarta, Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak.

“Dan secara sumir mengeluarkan LHP yang berisi opini, kesimpulan dan rekomendasi kepada KPK yang jauh dari persyaratan kredibilitas dan akuntabilitas untuk ditindaklanjuti,” pungkas dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*