Breaking News

BPJS Kesehatan Nunggak Bayarkan Klaim Rumah Sakit, Pelayanan JKN Berantakan

BPJS Kesehatan Nunggak Bayarkan Klaim Rumah Sakit, Pelayanan JKN Berantakan.

Tunggakan pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS Kesehatan di banyak daerah yang besarannya mencapai triliunan rupiah, dinilai menjadi persoalan serius. Hal tersebut tentu berdampak kepada pelayanan pasien.

 

Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto, usai mengunjungi sejumlah pasien di berbagai rumah sakit. Dia pun mendesak BPJS Kesehatan segera merampungkan problem tunggakan klaim di Rumah Sakit.

 

“Jangan sampai, rumah sakit menjadi kambing hitam karena tidak bisa memberi obat dan berimbas pada pelayanan kepada pasien,” tegas Hery Susanto, Rabu (21/03/2018).

 

Dia menjelaskan, sejak Oktober 2017 hingga Pebruari 2018, tunggakan itu memang terjadi di banyak daerah. Di Kota Yogyakarta, BPJS Kesehatan menunggak hingga Rp 23,5 miliar, Kota Cirebon Rp 55 miliar,  Provinsi Jawa Timur menunggak hingga Rp 384 miliar.

 

“Dan banyak wilayah lainnya alami masalah serupa. Tunggakan pembayaran klaim itu yang berimbas pada pelayanan bagi para pasien Rumah Sakit terganggu,” ujar Hery.

 

Hery Susanto mengatakan, uangnya ada di BPJS Kesehatan,  dengan rumitnya proses administrasi internal BPJS Kesehatan, padahal pihak rumah sakit terus mengeluarkan anggaran-anggaran setiap harinya.

 

Anggaran pelayanan JKN itu dikeluarkan setiap hari untuk belanja obat-obatan, untuk operasional pegawai dan operasional perawatan gedung dan lainnya.

 

“Prihatin banyak rumah sakit jadi korban bulan bulanan BPJS kesehatan, kalau obat tidak ada, pasien bagaimana, BPJS kesehatan harus sehat untuk rakyat,” tegasnya.

 

Hery Susanto juga mempertanyakan skala prioritas BPJS Kesehatan dalam membayar klaim ke RS/faskes I. Apakah tidak utamakan RS/faskes yang skala menengah ke bawah atau justru utamakan RS korporasi kelas atas/besar?

 

“BPJS Kesehatan banyak  menunggak bayaran klaim ke RS, terutama kelas menengah ke bawah yang rata-rata milik pribumi dan menjadi sarang pelayanan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.  Jelas ini membuat pelayanan kesehatan rakyat menjadi tidak sehat,” ujarnya.

 

Dalam kunjungannya langsung ke RS yang  komplain klaimnya belum dibayar BPJS Kesehatan, Hery menemukan proses pembayaran yang bermasalah.

 

Menurut dia, pelayanan RS jalan terus. Sementara, RS milik pribumi yang kelas menengah bawah pembayaran klaimnya dilakukan dengan cara dicicil.

 

“Jika tata kelola oleh BPJS Kesehatan begitu, ya bisa gulung tikar dong semua Rumah Sakit pribumi yang kebanyakan adalah golongan menengah ke bawah. Rumah sakit begitu pun nantinya bisa saja akan diakuisisi grup korporasi besar semisal Rumah Sakit Siloam milik James Riady,” ujar Hery.

 

Selain pola pembayaran klaim yang dikskriminatif kepada RS Pribumi kelas Menengah Bawah, menurut Hery, proses kolapsnya sebuah rumah sakit pun akan terjadi karena kehabisan tenaga atau uang.

 

“Kalau pinjam duit di bank malah kena bunga rentenir, bahkan BPJS Kesehatan harus bayar denda karena telat bayar klaim dan tak mampu menutupi pinjaman bank plus bunganya,” jelas Hery.

 

Dia mengingatkan, skema pembayaran tunggakan klaim BPJS Kesehatan sungguh mengganggu pasien dan rumah sakit kecil.

 

Diungkapkan Hery, pada 2014, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada tahun 2015, Rp 9,7 triliun pada tahun 2016.

 

“Dan tahun 2017 BPJS Kesehatan kembali alami defisit sebesar Rp 9 triliun. Alokasi dana dari dana cukai rokok untuk bantu mengatasi defisit BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp 5 triliun, sisanya ditanggung APBN 2018,” ujarnya.

 

Dana untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tersebut mayoritas untuk membayar klaim dari RS dan faskes I. Dijelaskan dia, pada bulan Februari hingga April 2018 pemerintah berencana membayar Rp 6,7 triliun, karena tidak memadai maka skema pembayaran dilakukan dengan dibayar menyicil ke pihak Rumah Sakit dan faskes I.

 

“Jelas skema tersebut efeknya mengganggu pelayanan kesehatan publik peserta BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*