Breaking News

Bongkar Kredit Bodong Bank Mandiri, Pekerja Minta Aparat Hukum Segera Usut Direksi Bank Milik Negara

Bongkar Kredit Bodong Bank Mandiri, Pekerja Minta Aparat Hukum Segera Usut Direksi Bank Milik Negara.

Aparat penegak hukum diminta segera melakukan pengusutan terhadap jajaran Direksi Bank Mandiri. Sebab, kini kian banyak kredit bodong yang harus dibongkar di bank pelat merah itu.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menyampaikan, data-data dan hasil audit telah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa kredit bodong terhadi di Bank Mandiri.

“Karena itu, kami akan akan meminta kepada BPK hasil audit Bank Mandiri, lalu akan melaporkan ke penegak hukum. Kami meminta aparat hukum melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri dan lima debitor kredit macet,” tutur Arief Poyuono, dalam siaran persnya, Sabtu (07/04/2018).

Selain itu, dia juga mendesak Menteri BUMN segera mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Mandiri untuk meminta pertanggungjawaban Direksi.

“Bila perlu segera memcopot semua Direksi Bank Mandiri, sebab jangan-jangan banyak juga pemberian kredit bodong yang macet di Bank Mandiri,” ujar Arief.

Dia mengatakan, dari hasil audit yang telah dilakukan, BPK mencatat ada piutang yang berpotensi tak tertagih PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 2,95 triliun. Hal ini terdapat dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II 2017.

“Kredit ini memiliki risiko tinggi dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Dia juga menilai, ada nuansa kuat terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)dalam pemberian kredit bodong itu.

“Jadi, hal itu bisa masuk sebagai pasal kejahatan perbankan, yang bisa dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Dijelaskan Arief, dalam hasil audit yang dilakukan BPK, tercatat pemberian kredit Bank Mandiri Rp 2,94 trliun ke lima kreditur memiliki risiko tinggi. Lima kreditur ini adalah PT TAB, PT AMBE, PT RA, PT CSI dan PT PI.

“Pemberian kredit kepada lima debitur ini tidak sesuai ketentuan. Paling tidak dari alasan yang disampaikan BPK pada laporannya, ada lima penyebabnya sehingga kredit itu dinyatakan melanggar aturan,” tutur Arief.

Alasan pertama, analisis kredit atas pemberian kredit investasi re-financing PT TAB 2014 dan kredit PT PI 2013, tidak dilakukan secara memadai.

Kedua, pemberian fasilitas kredit modal kerja dan penentuan syarat pencairan 2011 kepada PT CSI berisiko tinggi.

Ketiga, dokumen analisis pemberian kredit modal kerja terindikasi tidak benar dan skema penarikan fasilitas kredit modal kerja PT RA terindikasi menggunakan purchase order fiktif.

Keempat, analisis take over fasilitas kredit investasi 1 dan 2 PT AMBE dilakukan tanpa memberhitungkan kemampuan debitur dan pemberian kredit investasi dua berindikasi double financing. Sedangkan asalan kelima, adalah agunanan tidak meng-cover kredit.

“Agunan juga dinilai tidak wajar, objek agunan menjadi agunan bank lain. Agunan tidak diketahui keberadaannya dan agunanan persediaan dijual tapi hasilnya tidak digunakan untuk menurunkan fasilitas kredit,” ujar Arief.

Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum segera bergerak melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan itu. Paling tidak, aparat penegak hukum segera memeriksa Direksi Bank Mandiri yang saat ini menjabat.

“Dan juga memeriksa mantan Direksi Bank Mandiri yang mengambil kebijakan pengucuran kredit, yang dalam proses pemberiannya melanggar kepatuhan dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian, jadi diduga sengaja dilakukan untuk membobol Bank Mandiri,” terangnya.

Arief erharap aparat penegak hukum tidak berlama-lama merespon informasi itu. Sebab, jika berlama-lama maka akan melarikan diri semua debitor bermasalah itu, tanpa bisa diusut lagi.

“Jika penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Polri lambat bertindak nanti para debitur Bank Mandiri yang macet pada kabur semua,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*