Breaking News

Bongkar Dugaan Pengemplangan Pajak di Bisnis Transportasi Online

Bongkar Dugaan Pengemplangan Pajak di Bisnis Transportasi Online.

Pemerintah dan aparatur negara diminta membongkar praktik pengemplangan pajak oleh para aplikator bisnis transportasi online.

Kepala Divisi Paralegal DPP Asosiasi Driver Online (ADO) Alexander AS menduga kuat, para aplikator sangat dekat dengan praktik pengemplangan pajak.

Menurut dia,negara bahkan tampak diam saja. “Apakah negara tahu secara persis jumlah driver roda 2 dan roda 4 yang mengunakan jasa aplikasi? Sampai saat ini saja sistem dashboard yang diisyaratkan pemerintah belum dilaksanakan oleh aplikator kok. Jadi bagaimana mungkin negara atau pemerintah mengetahui riil jumlah akun driver online,” tutur Alex, Senin (02/04/2018).

Dia pun mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan kontribusi perusahaan penyedia aplikasi kepada negara lewat sektor pajak. Sebab, selama ini pajak sebagian besar dipungut dari driver online. Para driver itulah yang malah sebagai elemen penting memberikan kontribusi pajak. Perusahaan penyedia aplikasi hanya menghimpun saja.

“Itu sangat besar nilai nominal bagi pemasukan negara. Bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Jadi, lanjut dia, selama ini driver online dipotong uangnya untuk bayar pajak. Dan tidak ada transparansi apakah pungutan atau pemontongan pajak tersebut telah disetor ke negara.

“Belum lagi pajak pendapatan bekerjasama dengan sektor kuliner, retail dan UMKM,” ujarnya.

Dia pun mendesak pihak Kementerian Keuangan yakni Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian dan pengecekan potensi pajak yang ditimbulkan dalam bisnis transportasi online yang selama ini dikelola oleh perusahaan penyedia aplikasi.

Alex meminta agar semua proses dan permainan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan pejabat Kementerian diungkap.

Untuk urusan transportasi online ini, pemerintah diminta bergerak cepat memberikan solusi terbaik. “Agar tidak menjadi pro dan kontra yang berkepanjangan,” katanya.

Menurut dia, harus difahami bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun belum mengakomodir transportasi online dengan aspek kekhususannya.

Revolusi digital dalam perkembangannya di industri transportasi online hendaklah dikuti dengan aturan yang baik untuk mengikat semua pihak terkait. Pengelola negara harus memperjelas kedudukan hukum  perusahaan aplikasi dan driver online. Juga, mengatur hak dan kewajiban perusahaan aplikasi dengan driver online,  menentukan dan menyiapkan lembaga penyelesaian perselisihan dan pengawasan serta tidak dapat disamakan aturan pokoknya dengan transportasi darat konvensional.

“Driver online merupakan masyarakat marhaen yang memiliki modal kerja dan usaha dengan mempunyai kendaraan sendiri gampang dihisap dan dinistakan. Kita harus selamatkan mereka,” pungkas Alex.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*