Breaking News

Boleh Melaut Dan Pakai Cantrang Sementara Waktu, Nelayan Ingatkan Pemerintah Jangan Ingkar Janji

Boleh Melaut Dan Pakai Cantrang Sementara Waktu, Nelayan Ingatkan Pemerintah Jangan Ingkar Janji.

Nelayan Indonesia kini diperbolehkan melaut lagi dengan mempergunakan alat tangkap cantrang. Paling tidak, ijin melaut itu berlaku hingga Desember 2017 mendatang.

 

Meski begitu, Nelayan Indonesia berharap, pemerintah tidak ingkar janji kepada nelayan. Sebab ada sejumlah kesepakatan Nelayan dengan Presiden Jokowi terkait penggunaan alat tangkap cantrang dan ijin melaut bagi Nelayan Indonesia.

 

Eksponen Aliansi Nelayan Indonesia Nanang Q El-Ghazal menyampaikan, diperbolehkannya nelayan kembali melaut juga bagian dari perjuangan nelayan yang telah melakukan aksi damai di depan Istana Negara pada tanggal 11 Juli 2017 yang lalu.

 

Nanang menerangkan, hasil kesepakatan antara pihak Istana yang diwakili oleh Teten Masduki atas perintah langsung Presiden Jokowi dengan Perwakilan Nelayan saat berlangsung aksi damai 11/07/2017 terdiri atas empat poin yang meliputi, pertama, pemerintah memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada nelayan cantrang dan atau payang untuk kembali melaut dengan tidak membatasi gross ton kapal dan tidak ada penangkapan oleh aparat sampai dengan Desember 2017.

 

“Kedua, pemerintah akan melakukan kajian komprehensif tentang cantrang dan atau Payang hingga Desember 2017, dan jika terbukti bahwa cantrang dan atau payang tidak merusak lingkungan, maka akan dilegalkan secara nasional,” ujar Nanang, Senin (24/07/2017).

 

Ketiga, pihak Istana akan mengunjungi sentra-sentra nelayan cantrang dan atau payang di berbagai wilayah secepatnya untuk melihat secara langsung fakta di lapangan.

 

Keempat, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengundang Perwakilan Nelayan, masing-masing dua orang per daerah untuk berdialog secara langsung dalam waktu dekat.

 

“Dalam pandangan nelayan, maksud dari hasil pertemuan, khususnya point 1 dan 2 diatas, adalah bahwa pelonggaran nelayan cantrang untuk melaut hingga akhir Desember dipahami karena masih adanya problem  mendasar terkait kebijakan pelarangan cantrang, bukan pada persoalan penerapan kebijakan yang terkendala aspek-aspek teknis,” tutur Nanang.

 

Dia menceritakan, selama ini, kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan melahirkan gelombang protes yang luas di kalangan nelayan. Pemerintah beralasan cantrang adalah alat tangkap yang merusak lingkungan, namun nelayan menganggap bahwa cantrang sangat ramah terhadap lingkungan.

 

Terjadinya kegaduhan ini dapat dimengerti, sebab menurut dia, proses penentuan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan lainnya yang dituangkan dalam Permen KP No. 2/2015 dan diperkuat dengan Permen KP No. 71/2016 tersebut terkesan dipaksakan, tanpa melalui proses kajian yang mendalam dari beragam aspek serta tanpa melibatkan stakeholder terkait.

 

“Dalam konteks inilah, kesepakatan nelayan dengan pihak Istana untuk melakukan kajian ulang secara komprehensif terkait alat tangkap cantrang adalah jalan tengah untuk mengakhiri polemik yang terus berkembang,” katanya.

 

Selain itu, disepakati pula, jangka waktu pengkajian alat tangkap cantrang akan berlangsung hingga akhir Desember 2017. Disini, nelayan mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Independen yang melibatkan ahli, akademisi, nelayan serta unsur-unsur terkait lainnya.

 

“Jika nantinya bahwa ternyata alat tangkap cantrang tidak merusak lingkungan, maka nelayan menuntut agar cantrang dilegalkan secara nasional,” ujarnya.

 

Sembari menunggu proses kajian alat tangkap cantrang inilah, nelayan meminta untuk diberi kelonggaran dan kemudahan untuk melaut kembali hingga akhir Desember 2017, karena sebelumnya mereka sudah tidak bisa melaut yang menjadikan perekonomian keluarga nelayan terganggu.

 

Nanang menurutkan, dengan melautnya kembali nelayan cantrang berarti persoalan tahap “tanggap darurat” sementara dapat teratasi.

 

“Saya menyebut dengan istilah “tanggap darurat” karena saat ini nelayan sedang ditimpa bencana yaitu bencana tidak bisa melaut karena berbagai peraturan yang ada memaksa mereka tidak melaut,” ujarnya.

 

Dengan tidak melaut berarti sumber perekonomian keluarga otomatis terhenti. Terhentinya sumber pendapatan nelayan juga akan berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Ketika persediaan dapur rumah tangga nelayan menipis dan situasi perekonomian pesisir mulai terganggu, dapat dipastikan akan muncul keresahan baru di masyarakat. Keresahan-keresahan yang muncul ketika tidak diantisipasi dan tidak dicarikan jalan keluar dikhawatirkan akan menimbulkan “gejolak sosial” yang akan sulit untuk dikendalikan.

 

“Maka langkah antisipatif pemerintah dengan mengijinkan nelayan untuk melaut adalah langkah tepat, setidaknya untuk sementara waktu sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir sekaligus mencegah potensi terjadinya dampak lanjutan,” ujarnya.

 

Dalam hal ini, menurut Nanang, pemerintah telah menyadari bahwa kebijakan seperti kebijakan pelarangan cantrang yang dikeluarkan tanpa perencanaan yang matang pada dasarnya telah menimbulkan berbagai persoalan ketika direalisasikan di lapangan.

 

Namun, lanjut dia, dilihat dari latar belakang diperbolehkannya nelayan cantrang untuk melaut sebagaimana kesepakatan dengan pihak Istana, maka tidak benar jika izin melautnya nelayan diartikan sebagai pengunduran pelaksanaan kebijakan pelarangan hingga akhir Desember sebagaimana disampaikan pihak KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) di berbagai media massa.

 

“Kalau pemerintah masih bersikukuh bahwa batas hingga akhir Desember 2017 itu adalah pengunduran, lalu tidak mau melakukan kajian secara komprehensif terkait alat tangkap cantrang, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengingkari janji. Akhirnya, kita tunggu saja bagaimana nelayan menyikapi situasi seperti ini,” katanya.

 

Nanang menyampaikan, ada yang ganjil dalam kebijakan pelonggaran nelayan untuk melaut hingga akhir Desember ini. Keganjilan itu adalah terkait motif dan latar belakang keluarnya kebijakan yang berbeda dengan hasil kesepakatan antara nelayan dengan Pihak Istana.

 

Dia menerangkan, sebagaimana diberitakan media massa, setelah menghadiri rapat bersama dengan Presiden paska aksi nelayan, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa setelah akhir Desember 2017 seluruh kapal dengan alat tangkap cantrang dilarang beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Menurut dia, dari penjelasan Menteri Susi itu, jelas disebutkan bahawa keputusan pelarangan cantrang  sudah final.

 

“Tentu pernyataan ini sangat mengejutkan dan melukai perasaan nelayan yang belum hilang rasa lelahnya selepas melakukan aksi demonstrasi,” ujar Nanang.

 

Sayangnya, lanjut dia, pernyataan serupa juga disampaikan oleh pejabat KKP melalui berbagai media massa. Dalam pandangan KKP, pemberian kelonggaran dan kemudahan nelayan untuk melaut diartikan sebagai pengunduran pemberlakuan pelarangan alat tangkap cantrang hingga akhir Desember 2017.

 

Alasan KKP melakukan pengunduran ini disebabkan belum selesainya pengadaan dan pendistribusian alat tangkap pengganti cantrang serta adanya problem permodalan yang dialami oleh nelayan dalam proses penggantian alat tangkap.

 

“Dengan alasan tersebut, dapat kita pahami bahwa diperbolehkannya nelayan cantrang untuk dapat melaut hingga akhir Desember 2017 diartikan oleh Pemerintah sebagai pengunduran waktu pelaksanaan pelarangan cantrang dikarenakan masih terkendalanya distribusi alat tangkap baru dan permodalan nelayan,” ujarnya.

 

Memang, saat rapat bersama Presiden Jokowi, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menegaskan keputusan pelarangan alat tangkap cantrang sudah final. Dalam rapat itu juga hadir Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

 

“Tentang demo, sudah final cantrang harus berhenti di akhir Desember 2017,” kata Susi Pudjiastuti, di ruang rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

 

Susi menuturkan kapal-kapal nelayan di bawah 10 gross ton akan diberikan alat tangkap pengganti, jika berminat mengganti alat tangkap cantrang yang dipakainya. Sedangkan yang di atas 10 GT difasilitasi bertemu dengan pihak perbankan, seperti BRI dan BNI.

 

Menurut Susi, sudah ada nota kesepahaman khusus pelaksanaan kerja sama peralihan dari alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan.

 

“Kalau mau (ganti) sendiri bisa sendiri, kalau mau dibantu kami siap membantu,” katanya.

 

Susi menjelaskan, meski saat ini ada perpanjangan masa transisi penggantian alat tangkap cantrang sampai Desember 2017, tapi pihaknya akan tegas setelah Desember nanti.

 

“Setelah itu mereka harus ganti alat tangkap,” ujarnya.

 

Dia bercerita dari pengalaman nelayan yang sudah mengganti alat tangkap seperti di Arafuru dan Natuna, sudah ada perubahan ke arah lebih baik dari segi tangkapan. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi.

 

“Mereka lebih untung dan tangkapan ikan yang besar-besar,” ujar Susi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*