Breaking News

Boleh Dicantumkan di KTP, Penganut Aliran Kepercayaan Jangan Didiskriminasi Lagi

Boleh Dicantumkan di KTP, Penganut Aliran Kepercayaan Jangan Didiskriminasi Lagi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh sejumlah penganut aliran kepercayaan. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, maka penganut aliran kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaannya di kolom agama pada KTP. Situasi ini diharapkan mampu menghilangkan praktik diskriminasi yang selama ini dialami para penganut aliran kepercayaan.

 

Kuasa hukum pemohon, Judianto Simanjuntak, menyatakan pihaknya mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan tersebut. Dengan adanya putusan itu, tak boleh ada lagi perlakuan berbeda terhadap penganut kepercayaan.

 

“Kami berikan apresiasi kepada MK karena memberikan keputusan yang adil. Dalam UU Adminduk, ada perlakuan yang berbeda dalam pengajuan permohonan kartu keluarga (KK) dan KTP antara penganut kepercayaan dengan warga negara lainnya,” katanya di Jakarta, Rabu (08/11/2017).

 

Ke depan, dalam pelayanan publik, pengisian kolom agama di KTP dan KK sama bagi setiap warga negara dengan agama dan kepercayaan apa pun yang dianut. “Tidak ada lagi perlakuan yang berbeda, perlakuan yang mendiskriminasi,” sebut Judianto.

 

Tantangan berikutnya adalah bagaimana implementasinya di pencatatan sipil. Karena itu, Judianto berharap dengan putusan MK itu, aparat pemerintahan di mana pun dapat menghormati putusan tersebut. “Dengan putusan MK ini, para aparat pemerintahan di mana pun berada menghormati putusan MK karena sudah final dan berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.

 

Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyatakan mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kepercayaannya dalam kolom agama di KTP. “MK telah melakukan tanggungjawab konstitusionalnya dengan baik dalam menjamin kemerdakaan beragama dan berkepercayaan bagi setiap warga negara,” ujarnya.

 

Menurutnya, Komunitas Agama Lokal Nusantara sudah lama memperjuangkan haknya agar kepercayaannya bisa dicantumkan dalam kolom agama di KTP. Kendati dianggap belum menyentuh persoalan esensial terkait klausula agama yang bermasalah, Hendardi mengatakan putusan MK yang meminta kepercayaan dituliskan di kolom KTP patut diapresiasi.

 

Ditambahkannya, putusan MK ini akan menjadi tonggak sejarah penting penghapusan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan setiap warga negara. “Namun, putusan MK tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya mendorong advokasi yang lebih esensial terkait dengan pengakuan secara utuh penganut kepercayaan sebagai warga negara,” tandasnya.

 

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Dalam putusan tersebut MK menyatakan kata ‘agama’ dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’.

 

Majelis hakim konstitusi berpendapat keberadaan pasal a quo bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dengan terbangunnya pusat data kependudukan secara nasional yang valid. “Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujar hakim konstitusi Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan putusan.

 

MK juga mempertegas bahwa penganut aliran kepercayaan juga harus tetap dilayani dan dicatat dalam pusat data kependudukan. “Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara,” tambah Saldi.

 

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan para penganut aliran kepercayaan agar bisa tertera di kolom e-KTP. Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan, aliran kepercayaan yang ada di masyarakat akan dicantumkan dalam kolom e-KTP.

 

“Berkaitan dengan putusan MK dalam pengujian undang-undang adminduk terkait pengosongan kolom agama yang dikabulkan oleh MK maka Kemdagri akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” katanya. Kemendagri sendiri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapatkan data aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*