Breaking News

BNP2TKI dan Pemerintah Tidak Sinkron, Sudah Lama

Keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak sinkron dengan Kementerian Tenaga Kerja, sejak lama.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, selama ini antara BNP2TKI dengan Kementerian tenaga kerja mengalami dualisme yang a saling tarik ulur.
Karena itulah, diperlukan adanya satu kontroler dan kepengawasan terhadap kinerja dan keberadaan struktur organisasi yang dijalankan.

“Ini perdebatan panjang, ketika kami melakukan dua kali konseloring, itu nggak ketemu terus. Sehingga akhirnya kami membuat bagan, sesudahnya itu membuat sebuah konsep tersendiri yang di luar daripada konsep yang sebelumnya dan nanti kita padukan” kata Dede Yusuf di Ruang rapat komisi IX, Selasa (26/4/2016).

Tujuan utamanya adalah, tambah politikus Partai Demokrat itu, agar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menjadi jelas.. Dede menilai, dari hasil awal, itu semua masih bertolak belakang.

“Ketika pemerintah konsepnya sudah sama, kita akan bahas,” lanjut Dede.

Mesi begitu, Dede menyampaikan, sudah ada etikat baik BNP2TKI antara kementerian tenaga kerja,

Dia bahkan pernah menyampaikan kepada pemerintah supaya tidak ada dua unsur konsep yang dimasukkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR.

“Saya tidak mau ada dua unsur DIM (Daftar Inventaris Masalah) atau dua unsur konsep yang dimasukkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, saat ditanya terkait penghapusan Layanan Satu Atap (LSA). Dede menjawab, LSA itu ada di kabupaten, propinsi, sedangkan di tingkat pusat dinamakan Badan. Namun, sebenarnya lanjut Dede, LSA tidaklah dihapus

“Yang dimaksud yang dihapuskan itu, gini, tadinya keinginnanya, ketika mereka pulang kesini mereka di terima oleh LSA diantar pulang kerumah. Cuman tentu eksekutif menganggap kalau bisa online kenapa harus dijemput satu per satu,” tutur Dede.

Mungkin dengan konsep online, tambah Dede, cukup mereka datang kemudian di LSA-nya tinggal melaporkan saja. Bisa melalui online dan bisa melalui kehadiran langsung.

“Yang akan dilayani yakni mereka yang bermasalah, yang tidak digaji, yang tersiksa, yang sakit. Itu nanti langsung di-follow-up kepada badan dan kementerian luar negeri,” tambah Dede.

Dede Yusuf meminta pemerintah daerah juga harus ikut aktif dalam bertanggung jawab atas permasalahan tenaga kerja.

“Selama ini pemerintah daerah boleh dikatakan lepas tangan. Nggak tau warganya berangkat, nggak tau warganya pulang,” kata Dede.

Dede Yusuf menegaskan, keberadaan LSA ditempatkan di bawah dinas tenaga kerja, yang di dalamnya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Kesehatan. Dengan begitu, lanjut Dede, kepala daerah, bupati, walikota, gubernur, bertanggung jawab juga atas proses keberangkatan dan yang lainnya, melalui LSA.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*