Breaking News

Bertentangan Dengan Negara Hukum, Persekusi Dilarang!

Bertentangan Dengan Negara Hukum, Persekusi Dilarang!

Terjadinya sejumlah tindakan persekusi menunjukkan prinsip negara hukum tidak dikedepankan. Jika dibiarkan kondisi ini bisa membahayakan hingga memicu disintegrasi bangsa.

 

Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Todung Mulya Lubis, mengatakan tindakan persekusi melanggar semua prinsip hukum sehingga tidak boleh ada di negara ini.

 

“Biasanya kasus seperti ini terjadi di negara yang sedang mengalami transisi, sedangkan Indonesia sudah merdeka 72 tahun, sehingga seharusnya Indonesia sudah menjadi negara hukum yang mapan tanpa praktik persekusi,” katanya, di Jakarta, Senin (05/06/201117).

 

Todung menekankan, aksi persekusi yang kini marak terjadi, jika tidak ditangani, akan menjadi bom waktu di masa depan. Bahkan bisa memicu disintegrasi bangsa Indonesia. Menurutnya, persekusi terjadi karena pelaku merasa selama ini kurang diakomodir sistem hukum yang ada.

 

“Sehingga mereka main hakim sendiri, mengambil hukum di tangan sendiri, melakukan penekanan, melakukan pemeriksaan, dan juga persekusi,” katanya.

 

Sekalipun tuduhan tersebut betul, hukum tidak pernah memihak kepada kelompok pelaku persekusi. Maka dari itu tidak ada pembenaran bagi orang-orang yang tidak punya kewenangan terhadap penegakan hukum untuk melakukan aksi-aksi polisionil.

 

“Kalaupun itu betul, itu tidak memberikan alasan justifikasi buat kelompok di luar penegak hukum melakukan persekusi, itu bukan alasan, mereka kan tida punya kewenangan,” ujar Todung.

 

Dia menambahkan, peran pemerintah dan kepolisian secara tegas dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Pihaknya mengapresiasi langkah polisi yang menetapkan dua pelaku persekusi di Cipinang, Jakarta Timur sebagai tersangka. Termasuk langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mencopot Kapolres Kota Solok karena dianggap tidak tuntas menangani kasus persekusi di wilayahnya.

 

“Dalam kasus perseksui pihak kepolisian sudah optimal melakukan law enforcement,” katanya.

 

Direktur eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, praktek persekusi di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini ditengarai posisi pelakunya yang merasa memiliki kekuatan secara politik dan hukum.

 

“Secara politik tindakan ini dibiarkan secara politik oleh masyarakat. Partai politik melakukan pendiaman, eksekutif, legislatif juga melakukan hal yang sama,” katanya.

 

Menurut Ray, kekuatan yang dirasa dimiliki pelaku persekusi juga disebabkan karena adanya pembiaran secara hukum. Apalagi tindakan aparat penegak hukum yang terkesan minimalis. Dimana pada tingkat tertentu aparat justru mendiamkan tindakan tersebut.

 

“Pembiaran secara hukum berbahaya karena dianggap legal. Lebih parah lagi. Karena intensitas meningkat. Orang anggap persekusi tindakan biasa saja di republik ini, asal jangan main pukul-pukulan, dan jangan sampai keluar kata-kata yang indikasikan ada pelecehan,” ujarnya.

 

Ray mengusulkan, penyelesaian atas persoalan ini harus ada pernyataan politik bahwa persekusi melanggar hukum. Sebab persekusi ini sebenarnya menurunkan wibawa polisi.

 

“Kata menghina ulama, ini asumsi yang dibangun mereka. Hal itu harus dibuktikan di pengadilan. Sebab penghinaan ini luas sekali. Lebih banyak unsur subjektif,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*