Breaking News

Bertemu Presiden Jokowi Di Istana, Dukung Penegakan Pancasila, PP GMKI Kritisi Kebijakan Reklamasi

Bertemu Presiden Jokowi Di Istana, Dukung Penegakan Pancasila, PP GMKI Kritisi Kebijakan Reklamasi.

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendukung upaya tegas pemerintahan Jokowi untuk menegakkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

 

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat MP Sinurat saat diterima Presiden dalam agenda audiensi, di Istana Negara.

 

“Kami memberikan apresisasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantispiasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,”  kata Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat, di Istana Negara, Senin (31/7/2017).

 

Menurut Sahat, pemerintah harus segera mengambil langka cepat dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

 

“Perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang telah secara tegas berbasis pada Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal bantuan biaya studi untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan untuk dapat dibaktikan kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

 

Selain mendukung upaya penguatan Pancasila, Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP Sinurat mengkritisi reklamasi. Menurut Sahat, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa.

 

Dia mengatakan, Reklamasi Teluk Benoa merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintahan saat ini, proses penetapan Reklamasi Teluk Benoa yang terjadi tidak transparan dan tidak partisipatif.

 

“Ada beberapa yang perlu evaluasi terhadap penetapan reklamasi Teluk Benoa seperti kerusakan lingkungan, terumbu karang dan ekosistem mangrove menjadi terganggu sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini untuk kemudian dapat diambil kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif Reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

 

Sementara itu, Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera Uatara-Nangroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD) PP GMKI, Swangro Lumbanbatu, menekankan perlunya pengawasan yang serius terhadap proses pembangunan di Sumatera Utara.

 

Swangro menyampaikan, proses pembangunan itu harus tetap diawasi. Apalagi, dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah menandatangani Perpres No. 58/2017 sebagai revisi Perpres No. 03/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

 

Swangro menyampaikan, khusus wilayah Sumut, terdapat penambahan proyek infrastuktur menjadi 17 proyek, yaitu:

1.Pelabuhan Kuala Tanjung,

2.Pembangunan Smelter Kuala Tanjung,

3.Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Jalur KA Tebing Tinggi-Pelabuhan Kuala Tanjung (Melalui Kek Sei Mangkei),

4.Jalan Tol Medan-Binjai,

5.Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi,

6.Jalan Tol Binjai-Langsa,

7.Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran,

8.Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung Sibolga,

9.Jalan Tol Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat,

10.Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi,

11.Jalur KA Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru,

  1. Pipa Gas Belawan-Kek Sei Mangkei,

13.Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)

14.Regional Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang),

15.KEK Sei Mangkei,

16.Bendungan Lau Simeme,

17.Infrastruktur Danau Toba,

 

“Secara umum pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara difokuskan pada pengembangan kawasan Kuala Tanjung, diantaranya

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung,” dia mengingatkan.

 

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah dimulai sejak 2015, pembangunan tahap I meliputi dermaga multi purpose (400 m), trestle (2.7 km), tangki timbun (kapasitas 100.000 kL), container yard (400.000 TEUS/tahun), dan emplasment kereta api jalur KEK Sei Mangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan beroperasi kuartal I 2017, serta

Rencana pembangunanan Township di Kuala Tanjung pada lahan seluas 506 Ha dengan anggaran investasi sebesar 911 juta dolar amerika.

 

Koordinator Wilatah I Meliputi Sumatera Uatara-Nangroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD) PP GMKI, Swangro Lumbanbatu,  mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi Widodo, khususnya di Provinsi Sumut.

 

Menurut dia, dampak pembangunan infrastruktur sudah bisa dirasakan secara nyata yaitu dengan mulai beroperasinya Tol Medan-Binjai dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada Idul Fitri 1438 H.

 

“Meskipun pembangunan belum selesai 100 persen, sehingga memperlancar arus mudik dan berkurangnya angka kecelakaan serta diiringi stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang sangat stabil dibandingkan dengan pelaksanaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

 

Namun demikian, lanjut Swangro, untuk Provinsi Sumatera sendiri perlu perbaikan dan masukan yang membangun, mengingat masih terlihat di penjuru sudut kota Medan sendiri jalan yang rusak sehingga meresahkan warga Kota Medan khususnya daerah Kota Medan dan Dairi,  Samosir, Karo.

 

“Gubernur Sumatera Utara harus tetap mengingatkan dan mengawal pembangunan tersebut. Karena proyek tersebut bukan asal diputuskan dan sinkronisasi dengan daerah untuk rakyat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*