Breaking News

Bertemu di Kementerian Tenaga Kerja, Keberlanjutan Nasib Buruh PT Pelindo I Belawan Akan Dibicarakan Lagi Pekan Depan

Bertemu di Kementerian Tenaga Kerja, Keberlanjutan Nasib Buruh PT Pelindo I Belawan Akan Dibicarakan Lagi Pekan Depan.

Pimpinan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bertemu dengan sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Selasa (14/02/2017) siang.

 

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA yang didampingi Sekjen DPP SBSI Andi Naja FP Paraga, bersama Ketua DPP SBSI Johannes Dartha Pakpahan, Koordinator SBSI Se-wilayah Sumatera Amser Hutauruk dan Ketua Koordinator SBSI Se-Sumatera Utara, Arsula Gultom menjelaskan duduk perkara yang sedang dialami ratusan buruh PT Pelindo I Belawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejatera Indonesia Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan.

 

Dikarenakan satu tahun lebih tidak digubris, maka para buruh pun melakukan aksi jalan kaki long march dari Kota Medan menuju Jakarta, hendak bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung untuk menjelaskan persoalan buruh dan juga meminta Sang Presiden menyelesaikan persoalan yang membelit mereka.

 

Dikarenakan belum bisa mengambil keputusan, maka pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri diagendakan pada Kamis 16 Februari 2017. “Nanti kalau ada perubahan, akan kembali diinformasikan oleh pihak Kemenakertrans kepada kita,” ujar Sekjen DPP SBSI Andi Naja FP paraga, Selasa (14/02/2017).

 

Aksi long march buruh SBSI dimulai sejak Jumat 20 Januari 2017  lalu. Tujuannya ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah pusat, menuntut hak-hak mereka dipenuhi, menolak pengalihan buruh PT Pelindo I menjadi tenaga out sourcing.

 

Koordinator SBSI Wilayah Sumatera Utara Nicholas Sutrisman menyampaikan, tututan mereka adalah menolak pengalihan buruh PT Pelindo I menjadi tenaga out sourcing, menuntut dipenuhinya hak-hak buruh, meminta agar pemerintah pusat mengusut dan memberikan sanksi tegas kepada para petinggi PT Pelindo I dan juga pejabat pemerintah yang mempermainkan nasib buruh.

 

Menurut dia, sampai saat ini PT Pelindo I tidak memberikan respon yang positif. Karena merasa tidak ada tanggapan dan perusahaan pelat merah itu dianggap bebal, maka Nicho melanjutkan tuntuan aksinya hingga ke Jakarta secara langsung.

 

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan ini, merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang digelar di depan kantor PT Pelindo I di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100 Medan.

 

“Kami meminta PT Pelindo I membayarkan upah lembur. Kemudian Kami menolak status para karyawan PT Pelindo dialihkan ke perusahaan outsourching. Kami meminta agar para pekerja buruh PT Pelindo agar ditetapkan menjadi karyawan tetap,” ucap Nicholas.

 

Menurut dia, masa kontrak para pekerja PT Pelindo I rata-rata 17 tahun dan para pekerja sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan tersebut. Namun, perusahaan BUMN ini malah mengembalikan status mereka ke posisi awal dengan model outsourcing.

 

Dalam aksi kali ini mereka juga menuntut agar Direktur PT Pelindo I di turunkan dari jabatannya. Selain itu mereka juga meminta agar pemerintah juga mengusut tuntas kasus dwelling time.

 

“Kami menutut agar Direktur PT Pelindo I dipecat. Kami meminta Pekerjakan Buruh Pelindo menjadi karyawan tetap. Kami juga meminta agar Kepala Dinas Kota Medan dicopot,” ujarnya.

 

Tuntutan belum berhenti, para buruh ini juga menuntut agar Pemerintah mencabut PP 78/2015. Nicholas menambahkan, mereka juga akan menyuarakan putusan 378 terkait dengan penggunaan Logo SBSI dan Mars SBSI agar dilaksanakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  (KSBSI) yang selama ini dianggap secara ilegal mencaplok SBSI Pimpinan Prof Dr Muchtar Pakpahan,. SH, MA.

 

“Kami juga meminta agar PP 78 dicabut. Kemudian meminta Putusan  378 agar dilaksanakan oleh KSBSI untuk tidak menggunakan Logo SBSI, Mars SBSI dan bendera SBSI. KSBI itu ilegal, sebab putusannya yang sah adalah SBSI Muchtar Pakpahan,” ucapnya.

 

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Medan sekaligus koordinator aksi, April Waruwu mengatakan, rombongan ini merencanakan akan melewati jalur timur Jalan Lintas Sumatera. Jarak yang akan ditempuh diperkirakan mencapai 2.000 km. Berbagai kebutuhan perjalanan pun telah dipersiapkan dengan matang. Selain perbekalan, mereka juga menyiapkan mobil komando hingga ambulance. “Diharapkan dapat kita tempuh selama satu bulan,” ujarnya.

 

Menurut April, aksi longmarch ini rencananya akan disambut perwakilan SBSI di setiap kabupaten dan kota yang dilintasi. Para buruh ini berharap, aksi mereka berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai. “Kami berharap semua lancar dan dapat tiba dengan selamat di Jakarta,” ujar April.(JR)

 

Untuk Perkembangan dan Update Aksi Long March, bisa menghubungi:

 

Contact Person:
Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan: 081295853704
Sekjen DPP SBSI Andi Naja F Paraga: 087884044215
Korwil SBSI Se-Sumatera Amser Hutauruk: 087711145338
Korwil SBSI Sumatera Nicholas Sutrisman: 081263976597
Ketua Korwil SBSI Sumut Arsula Gultom: 085297318011
Ketua DPC SBSI Medan April Waruwu: 081310052827 dan 081310052872

Leave a comment

Your email address will not be published.


*