Breaking News

Bertarung Lewat MK, Undang Undang Tax Amnesty Harus Segera Dibatalkan

Bukan Hanya Kemunduran Demokrasi, Jokowi Sudah Melindungi Para Penjahat, Lembaga Kepresidenan Dicurigai Sebagai Lembaga Terkorup

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan dkk menggugat Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Indonesia dianggap telah mengalami kemunduran demokrasi dan juga kemunduran penegakan hukum dengan dibuatkannya Undang Undang Pengampunan Pajak atau Undang Undang Tax Amnesty oleh DPR RI bersama Pemerintahan Jokowi.

 

Selain telah melabrak transparansi dan keterbukaan informasi publik, Undang Undang Tax Amnesty dianggap hanyalah sebagai perlindungan jahat para pengemplang pajak yang disetujui oleh pemerintah.

 

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan menyampaikan, para pengemplang pajak telah dengan sengaja berkolaborasi dengan pemerintah dan parlemen untuk menutupi kejahatannya.

 

Menurut  Tokoh Buruh yang mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia itu, undang undang tax amnesty dengan sangat sengaja telah melindungi para pelaku kejahatan ekonomi di luar maupun di dalam negeri, sebab kerahasiaannya dijamin undang undang itu.

 

“Yang mengetahui itu, hanya Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Yang lain tidak boleh tahu, jika ada orang mengetahui, berarti orang yang bersangkutan akan dipidana, baik yang mengetahui maupun yang membocorkan,” ujar Muchtar Pakpahan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

 

Menurut Muchtar, makin maju sebuah negara, maka seharusnya informasi publik pun terbuka dan laporan keuangan negara juga mesti transparan. Indonesia malah sudah membuat Undang-Undang (UU) keterbukaan informasi public, namun, pengampunan pajak ala Jokowi itu telah mengebiri undang undang keterbukaan informasi publik tersebut.

 

“Berarti dia juga sudah melambrak Undang Undang keterbukaan informasi publik. Masa hanya tiga orang yang tahu di negeri ini. Jadi tiba-tiba nanti hanya masuk uang negara diumumkan 130 triliun rupiah, benarkah hanya segitu? Kita enggak tahu dan siapa yang memasukkan itu kita enggak tahu. Berarti, negara ini mau dibawa kemana? Ke negara sorga bagi penjahat,” ujar dia.

 

Dengan adanya Undang Undang Tax Amnesty itu, lanjut Muchtar, Negara ini bakal menjadi pencucian uang (Money Laundry). Pasalnya, ada orang mengumpulkan uang dari hasil narkoba, uang pengumpulan dari korupsi, dari trafficking (penyeludupan, perdagangan manusia) dan pengemplangan pajak, namun diampuni.

 

“Lalu, orang seperti itu hanya datang melapor, kemudian  hanya dibayar 2 persen, dan sesudah itu sah-lah uangnya, sah-lah hasil korupsinya, hasil kejahatannya, menjadi uang resmi dan yang tahu itu hanya Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak,” paparnya.

 

Dalam keadaan normal sekarang ini, kata Muchtar, upah buruh semakin ditekan dan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

“Makin ditekan itu upah, dan makin diizinkan perusahaan membayar lebih rendah lagi dari UMP, karena sanksinya hanya sanksi administrasi,” ujar Muchtar.

 

Buruh, dijelaskan Mukhtar, yang sering membayar pajak dan taat bayar pajak malah diberi hadiah PP 78 yaitu upahnya dikurangi dan semakin ditekan. “Karena itu kami menyatakan tindakan itu adalah ketidakadilan, dan itulah sebabnya kami mengajukan gugatan ini. Kami juga mau menghentikan itu. Dari situ ada peluang Indonesia menjadi pencuci uang, uang tindak pidana,” jelasnya.

 

Pria yang semasa mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan itu mengungkapkan, pemerintahan Jokowi ini juga sedang berusaha mau memecat sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Dari semua pegawai negeri itu, tambah dia, yang ijazah Sekolah Menegah Atas (SMA) ke bawah dipecat karena anggaran tidak cukup. Kondisi ini akan memperparah perekonomian masyarakat Indonesia.

 

“Kenapa anggaran tidak cukup, kenapa buruh ditekan. Uang kita banyak pergi ke yang tidak tempatnya. Kenapa, karena negara tidak menyelenggarakan penegakan hukum selama ini,” tegas dia.

 

Di era Jokowi ini, menurut Muchtar, penegakan hukum tidak berjalan. Buktinya, seringkali elemen buruh melaporkan penggelapan pajak, dan uang buruh yang ditagih untuk BPJS (dulu Jamsostek) tapi tidak dibayar perusahaan kepada Jamsostek, tidak pernah ditindak secara hukum.

 

“Saya mencurigai berat, ya kami mencurigai berat bahwa tiga instansi yakni Presiden, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak itu kini menjadi lembaga terkorup di Negara ini,” bebernya.

 

Karena itu, Muchtar meminta agar Undang Undang Tax Amnesty segera dibatalkan oleh MK. “Jauhkanlah negara ini dari Presidennya, Dirjen Pajaknya, Menteri Keuangannya yang korup,” jelas dia.

 

Ditempat yang sama, Tim Advokasi Buruh Penegakan Pajak Indonesia (TABPPI) Eggi Sudjana menjelaskan, inti yang paling mendasar dari Undang-Undang No 28 tahun 2007, kemudian perbaikan Undang-Undang No 6 tahun 1983, adalah bahwa pajak itu kontribusi wajib kepada negara dari rakyat maupun perorangan atau badan hukum yang harus dibayarkan.

 

“Jadi ingat, konstribusi wajib. Yang kedua lagi pemaknaan pajak adalah merupakan iuran rakyat, jadi iuran rakyat kepda negara. Yang mana nanti uang negara ini untuk kepentingan kesejahteraan kita bersama,” papar Eggi.

 

Lebih lanjut, kata dia, dari pajaklah pemasukkan negara yang terbanyak, maka dari itu, menjadi kontradiktiflah kehadiran UU Tax Amnesty. Maksud dari upaya Judicial Review (JR) ini,  buruh juga menuntut karena tidak ditempatkan kedudukannya secara sama dengan pengusaha dan pengemplang pajak di muka hukum.

 

“Pasal 27 ayat 1 UUD 45 mengatakan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahaan dan hukum, tanpa kecuali. Ini kan suatu perbuatan kurang ajar yang luar biasa,” ujar dia.

 

Eggi pun menyoroti asal muasal hadirnya undang undang pengampunan pajak itu sebagai upaya menutupi kejahatan para pejabat yang saat ini berkuasa. “Background yang kita temui karena para pejabat dan yang membuat undang undang ini ikut terlibat. Sehingga mereka menutupi perbuatan jahatnya melalui undang-undang tax amnesty,” ungkap dia.

 

Menurut Eggi, Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2016 ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

 

“Dengan demikian JR tidak boleh ditolak, ini harus dikabulkan. Karena kerugian negara berarti kerugian buat kita semua rakyat. Maka, kita harapkan agar Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 ini atau yang dikenal sebagai Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak ini harus segera dibatalkan,” pungkas Eeggi.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*