Breaking News

Berlaku Sembilan Bulan Saja, Tax Amnesty Hanyalah Proyek Ambisius, Batalkan UU Pengampunan Pajak!

Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak adalah proyek ambisius bersama antara Pemerintah dan DPR, dan telah melanggar konstitusi. Harus dibatalkan.

Penolakan terhadap Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Undang undang pengampunan pajak dianggap tak layak ada di Indonesia dan aneh, dikarenakan hanya akan berlaku sembilan bulan, yakni hingga Maret 2017 mendatang. Undang undang ini pun dipertanyakan berbagai pihak.

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso yang sudah mengajukan gugatan atas undang undang tax amensty itu menganggap terlalu terburu-buru untuk diterapkan, jika hanya berlaku selama sembilan bulan. Pemerintah pun terkesan terburu-buru hanya demi mengejar program keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

“UU ini menempatkan ada orang very important person dan memfasilitasi mereka serta mendegradasikan rakyat lainnya. UU ini berlaku sampai Maret 2017, sebelum berlakunya AEoI. Ini ambisius, proyek ambisius. Jadi kejar-kejaran nih, terbukanya data panama papers, AeoI,” kata Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso dalam acara diskusi yang digelar Surat Kabar Sinar Keadilan dengan Topik ‘Ada Apa di Balik Pengampunan Pajak? Menggugat Undang Undang Tax Amnesty” di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (14/7).

Akibatnya, menurut Sugeng, proses pembahasan UU ini pun terkesan dipaksakan. UU ini pun dianggap dapat menjadi celah bagi segenap pihak untuk mengalihkan dana haram dalam program ini. Sehingga UU Tax Amnesty itu bertentangan prinsip antikorupsi yang didengungkan oleh pemerintahan Jokowi.

“Padahal prinsip negara kita sedang ditumbangbalikkan. Proses yang sudah masuk sebagai tersangka tindak pidana perpajakan itu dihentikan,” jelasnya.

Sugeng menegaskan, sejumlah undang undang lainnya pun menjadi mandul dan tak bisa diberlakukan oleh undang undang yang sangat ambisius itu. “Jadi ada UU lain yang dinegasikan, yaitu UU antikorupsi, UU pencucian uang, prinsip GCG (Good Coorporate Government), dan peran serta publik. Sejak zaman Indonesia merdeka sampai hari ini belum pernah ada UU yang menjungkirbalikkan prinsip negara hukum,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Sugeng, pihaknya telah resmi menggugat UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencananya, pada Kamis pekan depan, Sugeng pun akan mengunjungi kantor Ditjen Pajak untuk melakukan berbagai klarifikasi. Nantinya, Sugeng juga akan meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mundur dari jabatannya.

Permintaan ini didasari oleh sikap Ken yang seolah mengancam penggugat dengan dalih pemeriksaan SPT. Apabila tidak mengundurkan diri, maka Sugeng akan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot jabatan Ken.

“Jadi saya hari Kamis akan ke Dirjen Pajak, saya akan minta klarifikasi. Saya (juga) minta Presiden copot Dirjen Pajak yang menakut-nakuti masyarakat,” tutupnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengungkapkan, keputusan untuk menggelar rapat secara tertutup menuai pertanyaan. Sebab, seharusnya publik dapat mengetahui proses pembahasan UU ini secara terbuka agar tidak salah persepsi.

“Saya sangat menyesalkan, proses pembahasan tax amnesty itu dalam kondisi rapat tertutup. 90 persen pembahasan itu dilakukan tertutup. Padahal seharusnya masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan,” kata Ecky.

Menurut Ecky, pPublik pun tiba-tiba dikagetkan dengan UU yang segera disahkan. Dinamika pun juga tidak terjadi ketika UU Pengampunan Pajak ini dibahas pada rapat paripurna. “Saat paripurna juga tidak ada dinamika,” ujarnya.

Akibatnya, wajar saja apabila UU ini digugat. Sebab, masyarakat yang selama ini membayar pajak merasa dirugikan dengan adanya UU ini.

Dalam Diskusi Publik ini, turut hadir sebagai pembicara adalah Pakar Kebijakan Publik Dr Emrus Sihombing, Politisi Bursah Zarnubi, yang dipandu oleh Pimpinan Sinar Keadilan Sandi Ebeneser Situngkir. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*