Breaking News

Berkelit di Balik Kendala Teknis, Penundaan Pembacaan Tuntutan Ahok Pancing Amarah Rakyat

Berkelit di Balik Kedala Teknis, Penundaan Pembacaan Tuntutan Ahok Pancing Amarah Rakyat.

Jaksa dituding telah mencinderai rasa keadilan hukum karena berkelit di balik sejumlah persoalan teknis dalam persidangan pembacaan tuntutan dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

 

Selain tidak memiliki alasan logis, niat menunda-nunda persidangan sangat kentara oleh jaksa, dengan menolak tawaran waktu yang diajukan oleh Majelis Hakim agar diundur hingga 17 April 2017.

 

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyampaikan, jaksa telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat.

 

Pada persidangan ke-17 dengan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, telah terjadi anti-klimaks penegakan hukum di Indonesia, dan hal itu sangat tidak mendidik.

 

Dikatakan Bastian, argumentasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang belum siap membacakan tuntutan sehingga sidang ditunda, sangatlah tidak logis.

 

Menurut dia, alasan JPU bahwa tuntutan belum siap diketik tidaklah masuk akal, dan anehnya lagi ketika majelis hakim menawarkan tanggal 17 April, pun JPU menyatakan tidak siap.

 

“JPU menyatakan siap membacakan tuntutan ketika majelis hakim menawarkan tanggal 20 April dilaksanakan. Hal itu itu telah menciderai rasa keadilan publik, apalagi kendala JPU hanya soal tekhnis,” ujar Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, kemarin.

 

Dia mengingatkan, JPU jangan mengkhianati rasa keadilan publik hanya karena alasan teknis yang terkesan dibuat-buat.

 

Apalagi, JPU menyatakan baru siap membacakan tuntutan setelah pilkada (19/4/2017). “Wajar bila publik menilai dugaan adanya intervensi terhadap JPU,” kata dia.

 

Sebelumnya, kata Bastian, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan setuju bila pembacaan tuntutan hari ini (11/4/2017) ditunda.

 

“Dan, publik bisa menilai kaitannya JPU yang menunda pembacaan tuntutan, ini pemandangan buruk bagi penegakan hukum kita,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut dia, JPU dan Majelis Hakim jangan menjadi pemicu kemarahan rakyat karena persidangan yang terkesan diskenariokan.

 

“Jangan memancing amarah rakyat dengan cara-cara persidangan yang dicampur aduk dengan politik. Jangan melakukan politisasi hukum kita, karena itu berarti mengkhianati rakyat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*