Breaking News

Berkedok Holdingisasi, Menteri Rini Jual BUMN Ke Asing

Berkedok Holding, Menteri BUMN Menjual Perusahaan Negara Ke Pihak Asing.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dituding telah tega menjual perusahaan negara ke asing dengan berkedok holdingisasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono mengatakan, rencana pembentukan holding BUMN adalah agenda jahat yang dilakukan Sang Menteri untuk menjual perusahaan negara kepada pihak asing.

Rencana itu, diperkuat dengan niat Menteri Rini yang hanya akan mencatatkan obligasi BUMN ke pasar modal, bukan malah melantaikan perusahaan plat merah le bursa saham.

“Jelas sekali, begitulah cara Menteri Rini untuk menjual bulat-bulat BUMN kita ke pihak asing, dengan berkedok holdingisasi yang dirancangnya itu. Apalagi, dia bilang bahwa hanya obligasilah yang boleh melantai di bursa. Tahu gak sih, obligasi itu kan surat utang,” ujar Arief Poyuono dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (22/04/2016).

Menurut Arief, sangat disayangkan, bahwa Menteri Rini hanya mencatatkan penawaran obligasi kepada para investor lewat lantai bursa. Menurut Arief, para investor yang membeli obligasi Holding BUMN di pasar modal tidak mempunyai risiko dan tidak menanggung beban utang Holding BUMN, jika terjadi mis-manajemen atau merugi.

“Biasanya jika terjadi default membayar utang obligasi hanya boleh dilakukan 1 kali repo. Itu untuk menunda pembayaran bunga atau jatuh tempo obligasi dan selanjutnya, pihak investor pemegang obligasi akan minta obligasi mereka dikonversi saham holding BUMN. Nah, investor ini bisa dari asing atau dalam negeri,” kata dia.

Dia melanjutkan, akan berbeda bila holding BUMN itu melakukan Go public dan melantai di bursa saham. “Dengan penawaran Saham holding BUMN kepada publik, maka pemegang saham publik akan sama sama menanggung resiko kerugian Holding BUMN yang melantai dibursa Saham,” ujar Arief.

Selain itu juga, lanjut Arief, Menteri BUMN dinilai malah sedang melakukan jebakan Batman pada Presiden dengan Pembentukan Holding BUMN.

“Langkah Menteri Rini Soemarno melakukan holdingisasi perusahaan BUMN disinyalir ingin mencari aman dan menjadikan BUMN sebagai bancakan elit-elit politik. Ini satu cara juga untuk mencari aman dalam menjadikan BUMN sebagai bancakan,” ujarnya.

Dan dengan Holding BUMN maka anak perusahaan yang bergabung dalam Holding sudah tidak tunduk Undang Undang Keuangan Negara yang menghilangkan fungsi audit, pengawasan oleh BPKP, dan jika ada korupsi anak perusahaan Holding tidak tunduk pada UU Tipikor.

“Jadi sangat jelas agenda Rini Soemarno itu adalah untuk mengobral murah BUMN atas dasar holdingisasi BUMN. Artinya akan lebih mudah untuk menjarah BUMN tersebut. Setiap keputusan untuk mengeluarkan uang guna keperluan, akan keluar secara tidak jelas, karena mereka tidak perlu dipertanggung jawabkan ke negara sebagai pemegang saham,” ujar Arief.

Sedang BUMN yang tidak holding, masih terkena dan patuh terhadap UU Keuangan Negara dan Tipikor kalau nanti suatu saat ada penyelewengan. “Itu yang terpenting,” sambungnya.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno sedang mengebut pembentukan holding untuk enam sektor BUMN yaitu sektor migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan, serta konstruksi dan rekayasa.

Dia berjanji holdingisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyeret perusahaan pelat merah melantai di bursa atau melakukan initial public offering (IPO).

Rini menekankan, pembentukan holding ini harus 100 persen dimiliki negara. Sehingga, jika kemungkinan dicatatkan di bursa maka hanya untuk obligasi, bukan untuk sahamnya.

Menteri Rini mengharapkan proses pembentukan Holding BUMN diharapkan rampung pertengahan tahun ini sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dijelaskan Rini, Kementerian BUMN belum berencana untuk menggiring perusahaan BUMN melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Sebab, nantinya holding BUMN ditekankan 100 persen milik negara.

“Holding ditekankan harus 100 persen dimiliki negara. Jadi kalau pun dicatatkan di bursa hanya untuk obligasinya. Tidak untuk sahamnya,” ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Jumat (15/4/2016).

Kajian ‘holdingisasi’ BUMN dipegang oleh pihak ketiga yakni Bahana Securities, Mandiri Sekuritas, dan Dana Reksa. Kajian tersebut telah selesai dan tinggal menunggu kajian dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain.

“Untuk lebih menguatkan, nantinya pembentukan holding ini akan dilandaskan Peraturan Pemerintah (PP). Jadi holding ini harus ada PP-nya,” kata dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*