Breaking News

Berkasnya Belum Lengkap, Jaksa Perpanjang Penahanan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Berkasnya Belum Lengkap, Jaksa Perpanjang Penahanan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan perpanjangan masa penahanan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. Karen merupakan tersangka kasus dugaan korupsi investasi bodong di Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri memastikan, perpanjangan masa penahanan Karen itu lantaran berkasnya belum lengkap.

“Iya benar, perpanjangan penahanan sejak tanggal 14 Oktober sampai 22 November 2018,” kata Mukri di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, perpanjangan masa tahanan mantan orang nomor satu di Pertamina itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan, yakni melengkapi berkas perkara. “Untuk kepentingan penyempurnaan kelengkapan berkas perkara,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Pidsus sudah menjebloskan Karen ke dalam sel tahanan di Rumah Tahanan Pondok Bambu selama 20 hari sejak Senin (24/09/2018). Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan.

Selain Karen, dua tersangka lainnya yakni mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan juga sudah ditahan.

Tersangka Frederik ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018. Sementara untuk tersangka Bayu Kristanto ditahan pada Rabu (08/08/2018).

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan empat orang tersangka yakni mantan Dirut PT Pertamina, Karen Galaia Agustiawan. Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni Chief Legal Councel and Compliance, Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Frederik Siahaan serta mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu berawal pada 2009, dimana PT Pertamina telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non Rutin) berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap (akhir) atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31,492,851 dolar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah 26,808,244 dolar amerika tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina.

PT Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara cq. PT. Pertamina sebesar 31,492,851 dolar amerika dan 26.808.244 dolar australia atau setara dengan Rp568 miliar sebagaimana perhitungan akuntan publik.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*