Breaking News

Berkali-kali Minta Perundingan Tak Digubris, Akhirnya Serbu Perusahaan, Buruh Pun Batal Di-PHK

Berkali-kali Minta Perundingan Tak Digubris, Akhirnya Serbu Perusahaan, Buruh Pun Batal Di-PHK.

Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Berau di halaman kantor PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation TS 1 Site Tehem, Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur mendesak perusahaan membatalkan upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang hendak dilakukan terhadap 10 orang karyawan, Senin (13/02/2017).

 

Sebanyak sepuluh orang buruh yang merupakan karyawan di PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation TS I Site Tehem, Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur batal mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang hendak dilakukan perusahaan.

 

Kesepuluh orang buruh yang merupakan anggota dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Berau itu kembali dipekerjakan setelah ratusanh buruh yang tergabung dalam SBSI melakukan unjuk rasa menggeruduk perusahaan yang dianggap telah berniat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

Pengurus SBSI Berau Tajuddin Noor menyampaikan, langkah aksi demonstrasi yang dilakukan buruh di perusahaan merupakan jalan terakhir setelah berkali-kali meminta perundingan dengan pihak perusahaan, namun tidak pernah diindahkan.

 

“Sudah bersurat sebanyak tiga kali kepada pihak perusahaan, kemudian sudah juga meminta waktu dengan manajemen perusahaan agar dilakukan perundingan. Namun, tidak pernah digubris permintaan buruh itu. Akhirnya ditempuh dengan jalan melakukan aksi unjuk rasa,” ujar Tajuddin Noor, Selasa (14/02/2017).

 

Selanjutnya, dengan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Berau itu, akhirnya pihak manajemen bersedia mencabut surat pemutusan hubungan kerja kepada 10 orang karyawan. “Dan diaktifkan kembali bekerja seperti biasanya. Terimakasih kepada teman-teman pengurus DPC SBSI F IKEP Kabupaten Berau, dengan aksi itu, maka 10 karyawan batal di-PHK, surat PHK telah dicabut dan kini dipekerjakan kembali oleh manajemen. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua bung Suyadi dan bung Erwansyah dan dukungan teman-teman yang tergabung di SBSI FIKEP Kabupaten Berau,” ujar Tajuddin Noor.

 

Pada Senin (13/02/2017) sekitar pukul 10.00 Wita, ratusan massa buruh yang dipimpin Suyadi selaku Ketua DPC Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (FIKEP) SBSI Berau, melakukan unjuk rasa di halaman kantor PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation TS 1 Site Tehem, Kampung Capuak Kecamatan Talisayan. Unjuk rasa tersebut dilakukan, lantaran perusahaan dinilai berbuat tidak adil kepada sejumlah buruh yang berada di bawah naungan SBSI.

 

Puluhan personel aparat keamanan yang terdiri dari Koramil Talisayan, Polsek Talisayan, Polsek Biduk-Biduk, serta sejumlah bantuan personel dari Polsek Tabalar siap siaga di lokasi unjuk rasa.

 

Setelah kurang lebih satu jam berorasi, akhirnya 7 perwakilan dari SBSI, dan pihak manajemen melakukan pertemuan membahas permasalahan yang dituntutkan.

 

Ketua DPC Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (FIKEP) SBSI Berau Suyadi menyampaikan, dalam mediasi tersebut setidaknya ada beberapa poin yang menjadi pembahasan yakni, terkait PHK sepihak oleh perusahaan terhadap 10 pekerja yang bernaung di bawah SBSI sejak 2014 lalu tanpa pembayaran pesangon. Hanya, berdasarkan penjelasan dari manajemen perusahaan, 10 orang pekerja tersebut sudah diperkerjakan kembali.

 

“Kita juga meminta kepada pihak perusahaan untuk membuatkan surat pembatalan PHK secara tertulis. Terkait tuntutan itu, pihak perusahaan sudah menyepakati itu, dan akan membuat surat tersebut,” katanya.

 

Tak hanya itu, SBSI juga mempertanyakan pemotongan iuran BPJS dan bukti setoran PPH21. Sebab kata dia, tidak ada bukti dari pemotongan itu. Apalagi, pekerja juga tidak memiliki kartu BPJS, bahkan potongan pajak juga tidak ada NPWP-nya.

 

SBSI juga menemukan kejanggalan terhadap pemotongan PPH21 dan BPJS yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Menurut Suyadi, pemotongan tersebut tidak disetorkan ke daerah, melainkan ke pusat.

 

“Itu juga tidak ada bukti, makanya kita meminta data. Kalau memang betul hasil dari pemotongan itu disetor ke pusat, mana buktinya? Nah itu kita belum mendapatkan bukti. Namun manajemen mengatakan, akan mengeluarkan surat bukti penyetoran itu, baik pajak maupun BPJS,” tuturnya.

 

Sementara itu, pihak manajemen perusahaan yang saat itu diwakili oleh manajer Kebun TS 1 Hama Radia, Heri Kasi TS 2, perwakilan Sekretaris TS 1, Sekretaris Manajer I Wayan S menyebutkan, untuk BPJS bidang ketenagakerjaan, kesehatan, kematian, hari tua dan pensiunan, disebutkan semuanya sudah mengikuti ketentuan yang ada, dan dananya sudah disetorkan ke BPJS. Hanya, ada beberapa kendala yaitu kartu BPJS belum bisa dicetak.

 

Bahkan, bagi para karyawan yang belum memiliki KTP Elektronik, pihak perusahaan tetap akan membantu kepengurusannya. Terkait NPWP, akan tetap di proses kepengurusannya oleh pihak perusahaan ke pihak instansi terkait. Aksi berlangsung tertib dan damai, massa buruh membubarkan diri pada pukul 13.35 Wita.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*