Breaking News

Berkaca Dari Kasus Fidelis, Diharapkan Ada Terobosan Hukum Kasus-Kasus Narkotika

Berkaca Dari Kasus Fidelis, Diharapkan Ada Terobosan Hukum Kasus-Kasus Narkotika.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 1 bulan penjara terhadap Fidelis Ari Sidarwoto, terdakwa kasus kepemillikan ganja. Kasus ini menjadi sorotan banyak kalangan. Hal itu disebabkan oleh pengakuan Fidelis yang mengklaim menanam ganja untuk pengobatan istri. Apalagi sang istri Fidelis meninggal saat si suami ditahan polisi.

 

Peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju menganggap Fidelis adalah korban dari upaya pemerintah dalam memerangi narkotika.

 

“Kasus Fidelis mestinya juga membuka mata pemerintah, khususnya presiden, bahwa perang terhadap narkotika yang dikampanyekan sejak Maret 2015 telah menyeret Fidelis sebagai salah satu korbannya,” katanya di Jakarta, Rabu (02/08/2017).

 

Menurutnya, pemerintah selalu membawa slogan antinarkoba tanpa berani masuk ke ranah ilmiah untuk menjamin kepentingan yang lebih luas. “Fidelis adalah contoh nyata kebijakan perang yang rentan menjadi salah sasaran,” sebutnya.

 

Anggara menyayangkan majelis hakim tidak secara menyeluruh melihat fakta persidangan kasus Fidelis. Pihaknya berpendapat, Fidelis semestinya dapat masuk dalam kategori keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa. Isinya, yakni ‘Barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana’.

 

Maka dari itu, semestinya Fidelis lepas dari tuntutan hukum. “Kondisi Fidelis yang tidak memiliki pilihan selain menolong istrinya dengan pengobatan ganja yang tidak disediakan oleh negara harusnya menjadi pertimbangan kunci oleh hakim,” imbuhnya.

 

Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero, mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim PN Sanggau yang memutus perkara Fidelis dengan pidana penjara 8 bulan ditambah denda Rp 1 miliar subsider 1 bulan penjara. Putusan hakim ini lebih besar dari angka tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 5 bulan ditambah denda 800 juta rupiah subsider 1 bulan penjara. “Namun, majelis hakim telah melakukan sesuatu yang patut dipuji, yakni menerobos angka pidana minimum,” katanya.

 

Yohan menerangkan, meski dalam tuntutannya JPU memandang bahwa yang terbukti adalah Pasal 111 ayat 2 UU Narkotika, namun majelis hakim memandang bahwa pasal yang terbukti ialah Pasal 116 ayat 1 UU Narkotika yang memiliki besaran pidana 5 tahun, minimum, sampai dengan 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar.

 

Pasal 116 ayat 1 sendiri adalah pasal yang memidanakan penggunaan atau pemberian narkotika golongan 1 pada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum. “Walau kami berharap majelis hakim bisa memutus di bawah atau setidaknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun keberanian majelis hakim untuk menerobos pidana minimum ini patut dipuji,” terangnya.

 

Hal ini selaras dengan surat edaran Mahkamah Agung no. 7 tahun 2012 dan no. 3 tahun 2015 yang secara literal membuka ruang penerobosan ini ketika dihadapkan dengan pemakai narkotika yang dikenakan pasal lain yang tidak pas.

 

“Dari kasus ini, kita juga melihat sebuah aspek advokasi yang sungguh penting, yakni pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Namun hal-hal tersebut dapat ditunda sampai setidaknya muncul respon keluarga dan juga jaksa dalam menyikapi putusan ini, terutama dalam aspek upaya hukum,” tandasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*