Breaking News

Beri Bantuan Atasi Persoalan Hukum Dalam Penanganan Bencana, Jaksa Agung Teken MoU Dengan BNPB

Beri Bantuan Atasi Persoalan Hukum Dalam Penanganan Bencana, Jaksa Agung Teken MoU Dengan BNPB.

Untuk mendapatkan bantuan hukum supaya bekerja optimal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat kontrak kerjasama berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BNPB Willem Rampangilei dengan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo.

Nota kesepahaman dan kerjasama itu tidak jauh berbeda dengan MoU yang sudah sering dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan-badan maupun lembaga pemerintahan lainnya di Tanah Air. Tujuannya, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar berjalan secara optimal.

Penandatanganan yang digelar di ruangan Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, serta dihadiri para pejabat eselon satu dan dua Kejagung dan BNPB. Tak hanya itu, juga digelar video conference dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, nota kesepahaman itu menjadi sangat penting dalam membangun kerjasama dan bergandeng tangan untuk mengukuhkan hubungan koordinasi antara Kejaksaan dengan BNPB, terutama dalam menghadapi persoalan saat penanggulangan bencana alam yang terjadi.

“Sebagai sebuah kerangka penyangga dan fondasi bagi upaya membangun kesiapan dan persiapan, bersama-sama menghadapi kemungkinan masih akan datangnya lagi beragam cobaan lain, karena menghuni dan berada di wilayah yang rawan sehingga bencana alam dapat dinyatakan menjadi sebuah keniscayaan,” kata HM Prasetyo, di Gedung Sasana Pradana, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman itu tidak sekedar dimaknai hanya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nota kesepahaman itu juga sebagai salah satu bentuk kesungguhan tekad dan semangat bersama untuk berupaya berbuat maksimal dalam mengelola, menghadapi, menanggulangi dan mengurangi dampak setiap bencana yang ada.

“Jadi, agar tidak menimbulkan banyak korban, kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan bagi yang sedang mengalaminya. Para korban yang karena terdampak musibah kehilangan harta benda, bahkan nyawa hingga terpaksa harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan ditengah keterbatasan dan kekurangan,” ujarnya.

Selanjutnya, hal lain yang patut dijaga dan dikembangkan adalah kesadaran dari segenap lapisan masyarakat tentang bencana dan bahaya yang mengintai yang bisa datang setiap saat yang memerlukan kepekaan dan kewaspadaan bersama. Karena bencana alam apapun seringkali belum sepenuhnya mampu diprediksi secara akurat walau oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada.

“Semua ini adalah merupakan tanggung jawab dan kebutuhan kita bersama, saling mendukung, menjaga, memperkuat, saling mengisi dan melengkapi, khususnya dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah di bidang penanggulangan bencana,” ujarnya.

Kesepakatan BNPB dengan Jaksa Agung dalam nota itu, meliputi ruang lingkup pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di bidang penanggulangan bencana yakni pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Di bidang perdata dan tata usaha negara yakni  pemulihan aset tindak pidana dan  aset lainnya, penyediaan data informasi dan keterangan saksi atau ahli. Lalu penempatan atau penugasan jaksa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Persiapan dan pencegahan yang lebih siap, terencana dan matang untuk dapat mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan kesalahan dalam pelaksanaan yang berpotensi dapat merusak ataupun mencederai performa serta kinerja dalam upaya mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dan Kejaksaan RI.

“Sekiranya kita dapat mensinergikan sumberdaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan frekuensi, intensitas dan dampak bencana yang permasalahannya semakin kompleks,” katanya.

Program-program kongkrit, kata Willem, yang akan dilaksanakan diantaranya pendampingan terhadap permasalahan hukum, akuntabilitas kinerja dalam penanggulangan bencana. “Sinergitas bukan hanya dilakukan di pusat, tetapi njuga diterapkan di daerah yaitu BPBD dan Kejati di daerah,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*