Breaking News

Berhasil Sikat Uang Rp 1,5 Triliun Lebih, Tersangka Rony Tedy Tak Mungkin Beraksi Sendirian, Jaksa Harus Usut Hingga ke Petinggi Bank Mandiri

Berhasil Sikat Uang Rp 1,5 Triliun Lebih, Tersangka Rony Tedy Tak Mungkin Beraksi Sendirian, Jaksa Harus Usut Hingga ke Petinggi Bank Mandiri.

Aparat penyidik Kejaksaan Agung diminta untuk tidak berhenti pada penetapan dan penahanan tersangka Rony Tedy yang merupakan Direktur sekaligus Pemilik (owner) PT Tirta Amarta Bottling Company dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (PT TAB).

 

Uang hingga Rp1.535.735.414.734,- (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tidk mungkin keluar dari Bank Mandiri (Persero) kepada Rony Tedy tanpa adanya keterlibatan dan permainan yang dilakukan ‘orang dalam’ atau pejabat di Bank Mandiri itu sendiri.

 

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga menyampaikan Kejaksaan Agung harus menunjukkan keseriusan dan kinerjanya untuk mengusut tuntas dan membongkar korupsi kakap itu hingga ke para pelaku dari dalam Bank Mandiri itu sendiri.

 

“Tidak mungkin ada uang keluar dari Bank Mandiri hingga sebesar Rp1,5 triliun lebih ke pengusaha swasta tanpa ada pejabat atau petugas di internal Bank Mandiri yang bermain juga. Itu semua harus diusut sampai tuntas oleh Kejaksaan Agung. Jangan Cuma berhenti di pihak swasta dan kelas-kelas cere saja,” tutur Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Kamis (25/01/2018).

 

Selama ini, lanjut dia, jika berurusan dengan pengusutan kasus korupsi di perbankan, aparat hukum cenderung loyo dan sepotong-sepotong, tidak pernah benar-benar tuntas.

 

Anggiat Gabe mengatakan, modus yang dilakukan oleh pengusaha itu adalah modus merampok dengan berkolaborasi bersama petugas. Oleh karena itu, lanjut dia, jangan sampai aparat hukum yakni jaksa yang melakukan pengusutan kasus itu pun masuk angin atau malah turut bermain-main dalam permainan menghabiskan uang rampokan dari Bank Milik Negara itu.

 

“Kita akan awasi dan akan lihat sejauh mana Jaksa melakukan pengusutan. Jangan sampai masuk angin di tengah jalan. Harus ada pejabat Bank Mandiri, pastinya ada pihak Bank Mandiri yang turut bermain di situ kok. Dan itu juga harus diseret tuntas. Kalau perlu Dirutnya harus disuruh bertanggung jawab. Sudah sering kejadian serupa terjadi di Bank milik negara loh,” ujar Anggiat Gabe.

 

Sebelumnya, Tim Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (PT TAB).

 

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik) Warih Sadono membeberkan, pada tahun 2015 tersangka Rony Tedy selaku Direktur sekaligus Pemilik (owner) PT Tirta Amarta Bottling Company mengajukan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dengan agunan antara lain berupa piutang yang dibesarkan, kemudian permohonan tersebut oleh pihak Pengusul dan Pemutus Kredit pada Bank Mandiri (Persero) tidak dilakukan verifikasi agunan terhadap piutang tersebut sebagaimana ketentuan Standar Prosedur Kredit Commercial Tahun 2012.

 

“Sehingga pada tahun 2015 PT Tirta Amarta Bottling Company berhasil memperoleh fasilitas kredit tidak sah sebesar Rp 1.171.538.000.000,” ujar Warih Sadono.

 

Lebih lanjut, akibat pemberian kredit tidak sah dan dipastikan tidak sesuai agunan tersebut, maka pada 12 Agustus 2016 PT Tirta Amarta Bottling Company tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan mengalami kolektibilitas 5 agunan tidak cukup untuk dieksekusi mengembalikan pinjaman.

 

Ternyata, lanjut Warih Sadono, si tersangka yakni Rony Tedy selaku Direktur sekaligus Pemilik (owner) PT Tirta Amarta Bottling Company menggunakan hasil kredit sekitar Rp65.000.000.000 (enampuluh lima miliar) untuk kepentingan di luar tujuan pemberian kredit yaitu untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

 

“Dan malah dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan serta dibelikan barang-barang untuk kepentingan pribadi,” ujar Warih Sadono.

 

Akibat perbuatan tersangka Rony Tedy, telah terjadi kerugian Keuangan Negara cq Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp1.535.735.414.734,- (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana perhitungan dari akuntan pada kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

 

Untuk pengusutan kasus ini, lanjut dia, sebanyak 30 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, juga sebanyak 3 orang Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahli Hukum Pidana dan Akuntan Publik turut dimintai keterangan.

 

“Juga telah kita lakukan penyitaan dokumen terkait perkara aquo,” ujar Warih.

 

Selanjutnya, pada Rabu, 24 Januari 2018, penyidik Pidsus Kejagung melakukan penahanan terhadap tersanga Rony Tedy. Penahanan dilakukan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-02/F.2/Fd.1/2018 tanggal 24 Januari 2018.

 

“Ditahan pertama untuk 20 hari ke depan,” tutur Warih.

 

Terhadap tersangka Rony Tedy, disangkakan pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 xsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Juga, subsidiair Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Lebih Subsidiair Pasal 15 junto Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*