Breaking News

Berbulan-Bulan Tak Ada Kabar Karena Ditangkap Petugas Malaysia, Menlu Diminta Lindungi Nelayan Tradisional di Luar Negeri

Berbulan-Bulan Tak Ada Kabar Karena Ditangkap Petugas Malaysia, Menlu Diminta Lindungi Nelayan Tradisional di Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diminta segera melakukan perlindungan terhadap nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap di luar negeri.

Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Tajruddin Hasibuan menyampaikan, keberadaan enam nelayan tradisional yang terdiri dari satu nakhoda M. Fahrol Razi (20 tahun) dan lima nelayan ABK yang telah ditangkap Agensi Penguatan Perairan Malaysia (APPM) sejak Januari 2018.

“Hingga kini kita belum tahu kondisi dan kejelasan mereka bagaimana,” tutur Tahruddin, dalam siaran persnya, Minggu (10/06/2018).

Untuk mencari tahu dan meminta pertolongan, lanjutnya, KNTI telah mengirimkan surat Desakan Percepatan Pembebasan Nelayan Tradisional Indonesia di Tahan Malaysia kepada Presiden dan juga Menteri Luar Negeri.

Oleh karena itu, dia pun mendesak Menteri Luar Negeri beserta jajarannya memastikan perlindungan kepada nelayan warga negara Indonesia di luar negeri.

Kata dia, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan kewajiban pemerintah yang ditegaskan UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Selain melakukan perlindungan, pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang sedang memiliki masalah di luar negeri.

Ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 37/1999, apabila Warga Negara terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Selanjutnya secara tegas Pasal 42 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memandatkan Pemerintah untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami permasalahan penangkapan ikan di wilayah negara lain.

“Di sisi lain, kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia telah tunduk kepada ketentuan hukum internasional yang melindungi hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan di perairan lintas batas,” ujarnya.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982,  kata Tajruddin, setiap nelayan tradisional memiliki hak untuk menangkap ikan yang melintasi batas antar negara yang berdampingan.

Selain itu, telah ada Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Indonesia dan Malaysia terkait kegiatan nelayan tradisional yang melintasi batas kedua negara.

MoU tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada 27 Januari 2012 yang mengikat kedua negara terutama dalam kegiatan perikanan melintas batas.

Setiap negara jika terjadi pelintas batas oleh nelayan maka wajib untuk melakukan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan tersebut.

“Tindakan tersebut dikecualikan bagi pengguna alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia dimana korban M. Fahrol Rozi dkk tidak menggunakan alat tangkap ilegal,” ujarnya.

Untuk itu, KNTI mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya untuk, pertama, memastikan keberadaan M.Fahrol Razi dkk dengan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia dan Konsulat Jendral Indonesia di Malaysia.

Kedua, mempercepat upaya pembebasan nelayan tradisional Indonesia yang telah ditahan sejak 18 Januari 2018. Ketiga, memastikan pemenuhan hak asasi khususnya hak ekonomi dari keluarga korban yang hingga saat ini tidak mendapatkan nafkah ekonomi setelah ditangkap Agensi Penguatan Perairan Malaysia.

Keempat, menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia.

“Terakhir, memperkuat pengawasan perbatasan untuk memastikan perlindungan nelayan tradisional Indonesia di batas laut dengan Malaysia,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada Januari 2018 M Fahrol Razi beralamat dari Babalan Gang Sampan, Kelurahan Berandan Timur, Kecamatan Babalan Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai nakhoda beserta lima anak buah kapal (ABK) di atas kapal bertanda nama “JUANDA” ditangkap oleh Agensi Penguatan Perairan Malaysia.

Penangkapan tersebut setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan di Selat Melaka perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

Perwakilan Keluarga Fahrol Razi, Yusnani mengatakan, pihaknya pun hanya menerima informasi yang simpang siur saja. “Katanya telah dikenakan hukum dan telah mengalami masa hukuman antara 4-6 bulan. Sampai sekarang belum ada kejelasan dan belum kembali,” ujar Yusnani.

Yusnani mengatakan, anggota keluarganya itu berada di tempat penampungan “Cam Zero”. “Tetapi belum jelas keberadaannya,” ujarnya.

Pengurus KNTI Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebelumnya telah mengirimkan surat No: 008K/KNTI-LKT-UT/012018 kepada Presiden Joko Widodo perihal Laporan Tertangkap Dan Minta Di Pulangkan Segera pada 19 Januari 2018.

Surat tersebut memberikan laporan dari keluarga nelayan tradisional di perbatasan yang menjadi korban penangkapan aparat Malaysia dari 6 orang dalam.

“Namun hingga surat ini kembali kami teruskan, tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut,” ujar Tajruddin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*