Breaking News

Berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah, BPJS Kesehatan Berhak Memutus Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta

Berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah, BPJS Kesehatan Berhak Memutus Kerjasama.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengaku bahwa pihaknya berhak memutus kerjasama yang sudah terjalin dengan Rumah Sakit Swasta. Berbeda dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah, BPJS Kesehatan memang wajib bekerja sama dengan Rumah Sakit Milik Pemerintah.

 

Pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan RS Siloam TB Simatupang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak.

 

Menurut Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, terputusnya hubungan kerja sama antara kedua belah pihak lantaran kontrak perjanjian kerjasama yang akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

 

“BPJS Kesehatan dan RS Siloam TB Simatupang bersepakat untuk tidak melakukan perpanjangan kerjasama karena  terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam proses evaluasi dan seleksi credentialing yang tidak dapat dipenuhi oleh RS Siloam TB Simatupang. BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya wilayah setempat perihal keputusan tidak diperpanjangnya kerjasama dengan RS Siloam TB Simatupang,” kata Nopi Hidayat, Sabtu (27/01/2018).

 

Menurutnya, BPJS Kesehatan selalu mengedepankan kenyamanan para peserta pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan memuaskan.

 

“Oleh karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa menerapkan seleksi ketat melalui proses kredensialing bagi fasilitas kesehatan yang hendak menjalin kerja sama,” lanjutnya.

 

Nopi menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, jika ingin melakukan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit swasta, harus melalui beberapa tahapan. Berbeda dengan Rumah Sakit milik Pemerintah, rumah sakit swasta harus memenuhi persyaratan dan kredensialing.

 

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan dengan memenuhi persyaratan dan kredensialing yang tertuang dalam regulasi pemerintah. Adapun seleksi dan kredensialing tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota setempat dan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan,” ujar Nopi.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*