Breaking News

Berantas Kejahatan Perdagangan Orang, Kadin dan Swasta Kerjasama

Pihak Swasta terutaa para Perusahaan PJTKI harus bertanggungjawab dan turun juga memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Keterlibatan sektor swasta dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dinilai cukup strategis. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri memiliki andil besar untuk menciptakan praktik migrasi yang aman.

 

Ketua Satuan Tugas Pengawasan dan Perlindungan TKI Kamar Dagang dan Industri (Satgas TKI KADIN), Nofel Shaleh Hilabi menyampaikan bahwa pihak swasta juga diharapkan dapat berperan lebih jauh terutama dalam hal pencegahan dan pemberdayaan korban TPPO.

 

“Tindak pidana perdagangan orang adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, tentunya hal  seperti ini sangat tidak kita inginkan dan kita hindari. Kami akan melakukan upaya-upaya pencegahan,” ungkap Nofel Shaleh Hilabi di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

 

Dia menyampaikan, Kadin bersama International Organization for Migration (IOM) tengah menyusun rencana aksi sektor swasta dalam pencegahan TPPO serta pemberdayaan korban TPPO.

 

“Kami menggarisbawahi  betapa seriusnya dampak kejahatan TPPO yang multi dimensional sehingga memerlukan kerjasama lintas-sektoral dalam penanganannya,” ungkap Nofel.

 

Dia mengungkapkan, saat dirinya menghadiri forum 2nd Annual Forum Kadin – IOM 2016, dalam pertemuan itu, IOM dan KADIN menegaskan akan bersama-sama memberantas TPPO melalui program-program yang selaras, dengan lima pilar strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang terdiri dari pencegahan, perlindungan, penuntutan atau penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama.

 

Selain membahas mengenai upaya-upaya yang tercakup dalam lima pilar strategis, pemberdayaan korban TPPO secara sosial dan ekonomi (reintegrasi) juga menjadi fokus penting dalam forum tersebut.

 

“Pengimplementasian program reintegrasi ini akan kita dorong. Kita telah memetakan program-program, salah satunya mengoptimalkan program CSR perusahaan-perusahaan untuk bisa berkontribusi bagi pemberdayaan korban TPPO,” terang Nofel.

 

Kedepan, lanjut dia, KADIN dan IOM juga bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam memberikan pelatihan bagi mantan TKI  dalam bidang pengelolaan keuangan dan remitansi, penciptaan lapangan kerja, serta pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja yang dapat memenuhi permintaan pasar akan tenaga kerja (labour demand).

 

“Kalau untuk pencegahan TPPO, kita akan berupaya untuk mewujudkan migrasi yang aman, namun, ke depan perhatian kita juga harus mengarah pada pemberdayaan korban TPPO melalui peningkatan keterampilan dan kewirausahaan mereka,” pungkas Nofel.

 

Akhir Agustus 2016, tindak pidana perdagangan orang terungkap di Nusa Tenggara Timur (NTT).  Di daerah ini, salah satu tersangka yang ditangkap polisi menguak bahwa 20 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diperdagangkan oleh sebuah sindikat dengan imbalan sebuah mobil.

 

Kepolisan Daerah NTT kini sedang mengurai tujuh jaringan sindikat perdagangan manusia, dan menangkap aktor-aktor penggeraknya.

 

Selain mengungkap kasus penukaran 20 TKI dengan sebuah mobil, kepolisian di Kupang juga mengungkap data yang sama mirisnya. Dari tujuh jaringan sindikat yang terbongkar setidaknya sudah ada 1.667 korban perdagangan manusia yang tercatat dari 2015 sampai saat ini.

 

Polisi juga memaparkan, para korban ini diposisikan benar-benar seperti barang dagangan. Mereka yang rata-rata remaja berumur 14-18 tahun, dijual dengan harga Rp 4,5 juta sampai Rp. 22,5 juta. Harga tertinggi itu adalah jika korban langsung dikirim ke Malaysia. Mayoritas korban ini dibawa ke Medan atau Nunukan sebelum masuk ke negara tersebut.

 

Awal September ini yakni pada Minggu 4/09/2016, Kepolisian Sektor Pontianak Selatan kembali mengamankan seorang pelaku tindak pidana pelaku perdagangan orang, Syarifah Nuraini (26) alias Leni di Terminal Antar Lintas Negara (PLBN) Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

 

Kepala Polsek Pontianak Selatan, AKP Ridho Hidayat mengungkapkan, penangkapan Leni berawal dari pengungkapan tersangka sebelumnya yang diamankan, yaitu Nani (46) bersama lima korban yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat di Jalan Tanjungpura, Gang Bayu, Pontianak pada Kamis (1/9/2016).

 

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kedua tersangka diketahui merupakan anak dan ibu, yang masing-masing memiliki suami berkewarganegaraan Malaysia dan tinggal di Kuching, Sarawak.

 

Pengembangan penyelidikan dilakukan setelah aparat dari Polres Sukabumi datang dan bersama kepolisian Polsek Pontianak Selatan memburu tersangka Leni yang diketahui masih berada di Kuching.

 

“Tersangka Leni saat itu masih berada di Malaysia, dan tentu saja kita kesulitan untuk mengejar ke sana. Kemudian kita pancing melalui ibunya supaya bisa kembali ke Indonesia, akhirnya bisa kita tangkap di terminal ALBN Ambawang,” ungkap Ridho.

 

Penangkapan kedua tersangka tersebut merupakan pengembangan dan tindak lanjut dari laporan yang masuk ke Mapolres Sukabumi dengan nomor LP/B/167/DV/2016/DAJABAR/RES SKJ terkait tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur.

 

“Kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Polres Sukabumi, karena laporannya berasal dari sana,” kata Ridho.

 

Dalam menjalankannya perannya, Leni yang bekerja di Malaysia bekerja sama dengan ibunya dalam merekrut calon TKI dan datang ke Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Mereka kemudian menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan akan dipekerjakan di sebuah restoran di Jakarta.

 

Tergiur dengan upah yang dijanjikan, para korban pun berangkat tanpa sepengetahuan orangtua atau pun pihak keluarga lainnya. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta, dan langsung diterbangkan ke Pontianak sebelum dibawa ke Malaysia.

 

Selama berada di Pontianak, Nani bertugas mengurus keperluan dokumen seperti paspor dan lainnya sebelum korban dikirim ke Malaysia. Sedangkan Leni yang memiliki suami di Kuching, Pontianak menunggu di Kuching.

 

Terungkapnya kasus ini berawal ketika salah satu korban, DR berhasil keluar dari rumah penampungan di Pontianak dan memghampiri pos polisi untuk meminta perlindungan.

 

Kelima korban yang diamankan tersebut, yaitu N (25), E (17), R (17), JL (25), dan DR (14).

 

Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat Undang-undang Nomor 21 tahun 2017 tenang perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*